Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Hayono Isman: SEJUMLAH PARPOL BIARKAN KEKERASAN DALAM PEMILU

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 28 April 1999

Jakarta, Kompas
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Hayono Isman menyitir adanya sejumlah partai politik (parpol) yang cenderung membiarkan kekerasan dalam pemilu, untuk kepentingannya sendiri. Ada kemungkinan kekerasan justru dipakai untuk intimidasi kepada para pemilih agar memilih parpol tertentu. Oleh karena itulah, pimpinan parpol seharusnya meluangkan waktu membicarakan bersama soal kekerasan dalam pemilu, dan membuat kode etik bersama untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan.

Hal itu diungkapkan Hayono di sela-sela pertemuan persiapan pembentukan crisis center yang ditawarkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Selasa (27/4), di Jakarta. Mewakili PKP, Hayono menghadiri langsung persiapan dan mendukung pembentukan crisis center itu. Hanya wakil dari 17 lembaga yang hadir pada pertemuan kedua untuk membicarakan rencana pembentukan crisis center itu, meskipun semua parpol diundang secara resmi.

Hayono menyesalkan mengapa pembentukan crisis center yang ditawarkan Kontras dan YLBHI itu kurang mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah parpol, padahal masalah pencegahan kekerasan sebelum, pada, dan setelah pemilu menyangkut kepentingan bersama seluruh parpol peserta pemilu. "Saya juga heran mengapa pimpinan parpol tidak terlalu berminat terhadap masalah ini. Padahal yang mengundang cukup kredibel," ungkapnya.

Menurut Hayono, tanpa dibantu oleh pimpinan parpol maka pembentukan crisis center yang akan bertugas memperingatkan dan mengadvokasi bila ada konflik antarpendukung partai, tidak akan optimal. "Ada kesan pimpinan parpol membiarkan massanya bertindak beringas. Tidak ada upaya-upaya untuk mencegah, memberikan perintah supaya mereka tidak bertindak beringas," katanya. (oki)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 396 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org