Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Rakyat Bosan Presiden Berbasa-basi

Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Minggu, 22 November 2009

Penulis : Maya Puspita Sari

JAKARTA--MI: Koalisi Masyarakat Darurat Keadilan, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan rekomendasi Tim 8. Koalisi menegaskan, rakyat tidak butuh lagi jargon anti korupsi yang gencar disuarakan Yudhoyono pada saat kampanye.

Sudah seharusnya Yudhoyono menjadikan kasus kriminalisasi dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi non-aktif Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah ini sebagai tonggak pembersihan persekongkolan jahat dan mafioso di lembaga hukum.

Demikian disampaikan Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko kepada Media Indonesia di Jakarta, Minggu (22/11). Koalisi Masyarakat Darurat Keadilan ini merupakan kumpulan sekitar 35 Lembaga Swadaya Masyarakat penggiat anti korupsi yang di antaranya terdiri dari ICW, Transparancy International Indonesia (TII), Kontras, dan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). "Tidak ada tawar-menawar, kami mendesak SBY untuk melaksanakan rekomendasi Tim 8," tegas Danang.

Tim 8 telah menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan rekomendasi kepada Yudhoyono Selasa 917/11) lalu. Yudhoyono pun berjanji, akan mengumumkan sikapnya atas rekomendasi Tim 8 tersebut hari ini (23/11).

Danang mengungkapkan, Yudhoyono harus segera menghentikan kasus Bibit dan Chandra, baik melalui Surat Perintah Penyidikan (SP3), Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), maupun deponering oleh Jaksa Agung, berdasarkan rekomendasi Tim 8.

Koalisi pun meminta Presiden memberi sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap proses hukum Bibit dan Chandra yang menurut Tim 8, dipaksakan. "SBY harus mencopot Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Kapolri Bambang Hendarso Danuri," kata Danang.

Ditambahkannya, Yudhoyono juga harus memerintahkan pencopotan Kabareskrim Susno Duadji yang kini dalam penyelidikan KPK atas dugaan suap pencairan dana Bank Century.

Presiden pun harus memerintahkan pengusutan terhadap mantan JAM Intel Wisnu Subroto dan mantan Wakil Jaksa Agung AH Ritonga terkait dugaan penerimaan suap berupa mobil dari Anggodo Widjojo, adik tersangka kasus suap Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan Anggoro Widjojo.

"Kasus makelar kasus yang berhubungan dengan aparat penegak hukum dalam kasus Bibit dan Chandra seperti fenomena gunung es. Kenyataannya, hukum di negara ini masih bisa terbeli orang," cetus Danang.

Karenanya, Yudhoyono juga didesak memberantas praktek makelar kasus di semua lembaga penegak hukum, dimulai dengan memeriksa kasus Anggodo Widjojo dan Ary Muladi. "Komitmen memberantas markus (makelar kasus) tidak cukup hanya dengan pidato dan PO BOX 9949 GM. Yang jadi masalah bukan tempat mengadu, tetapi tindak lanjut pengaduan tersebut," tukas Danang. (MP/OL-02)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 164 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org