Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
LSM-LSM: Copot Kapolri

Sumber: antara.co.id | Tgl terbit: Senin, 02 November 2009
Jakarta, (ANTARA News) - Indonesia Police Watch meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mencopot Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri karena telah melakukan kebohongan publik.

Hal itu disampaikan oleh perwakilan Indonesia Police Watch Neta S Pane kepada para anggota tim 8 verifikasi klarifikasi fakta dan proses hukum kasus dua unsur pimpinan (nonaktif) KPK Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah di Jakarta, Rabu.

"Kami menyampaikan rekomendasi kepada Presiden agar segera menyopot Kapolri ... karena Kapolri telah melakukan kebohongan publik dengan mengatakan kedua pimpinan KPK itu menerima suap," katanya.

Menurut Neta Pane, tidak cukup hanya Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji saja yang dicopot.

Pendapat Neta itu memperoleh dukungan dari rekan-rekannya sejumlah perwakilan LSM lain antara lain Rahlan Nashidiq dari Imparsial.

Rahlan menilai bahwa gerakan anti korupsi beberapa tahun terakhir seakan "jalan di tempat" atau tidak menunjukkan kemajuan karena dari berbagai macam reformasi birokrasi yang telah dilakukan reformasi birokrasi di institusi Kepolisian dan Kejaksaan adalah yang paling berat dilakukan.

Menurut dia, fakta yang diperoleh dari rekaman percakapan antara Anggodo Widjojo, adik tersangka kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan Anggoro Widjojo dengan sejumlah pejabat di Polri dan Kejaksaan hanyalah puncak dari" gunung es" atau sejumlah masalah yang tak nampak .

Oleh karena itu, lanjut dia, kedua pimpinan lembaga itu hendaknya dievaluasi dan jika tidak layak diganti.

Sedangkan perwakilan dari Kontras Usman Hamid menyarankan agar tim 8 verifikasi dapat mewakili otoritas Presiden untuk menyelidiki penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan Polri dan Kejaksaan.

Sementara itu Heni Yulianto dari Transparency International Indonesia meminta agar dilakukan pemeriksaan bagi pihak-pihak yang suaranya terekam.

Pada Selasa (3/11) rakyat Indonesia turut menjadi saksi sidang terbuka di Gedung Mahkamah Konstitusi yang memperdengarkan rekaman percakapan telepon seluler Anggodo Widjojo dengan sejumlah pejabat kepolisian dan kejaksaan.

Rekaman berdurasi 4.5 jam itu menyebut bagaimana merancang kasus hingga tawar- menawar imbalan kepada pihak-pihak yang diduga ikut merekayasa.

Rekaman yang diperdengarkan tersebut juga mencoreng wajah penegakan hukum Indonesia karena menunjukkan kuatnya mafia penegakan hukum sehingga bisa mengatur jalannya proses hukum.

Sejumlah nama pejabat hukum di lingkaran Kejaksaan yang banyak disebut adalah mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto, Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga yang kala itu menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Umum dan jaksa Irwan Naution.

Sedangkan nama-nama dari pihak kepolisian yang disebut-sebut adalah Susno Duadji dan sejumlah penyidik yaitu Benny, Parman, Gupu dan Dikdik.(*)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 260 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org