Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PENGUNGSI ACEH HADAPI ANCAMAN DAN TEROR

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 18 Agustus 1999

Jakarta, Kompas
Kondisi para pengungsi di Aceh yang sudah sangat memprihatinkan karena berbagai kekurangan fasilitas kesehatan dan sanitasi, kini diperparah oleh tindakan-tindakan yang dilakukan aparat keamanan. Tindakan itu berupa ancaman dan teror psikologis yang dilancarkan di beberapa kamp pengungsian, yang tujuannya untuk memaksa para pengungsi segera pulang ke rumah masing-masing. Upaya itu tampaknya merupakan cara aparat militer guna memanipulasi situasi di Aceh dengan menunjukkan bahwa pulangnya para pengungsi ke desa masing-masing merupakan tanda pulihnya keamanan di Aceh.

Hal itu disampaikan Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir, Senin (16/8), di Jakarta.

Ia menjelaskan, tindakan ancaman dan teror itu mulai dilancarkan sejak 6 Agustus hingga saat ini, di antaranya di kamp pengungsi le Rhob, Samalanga, Aceh Utara. Di tempat ini, pada tanggal 8 Agustus lalu, militer mendatangi kamp pengungsi dan mencoba masuk ke dalam lokasi, tetapi berhasil ditahan oleh relawan mahasiswa yang berada di sana. Aparat kemudian memanggil Keuchik desa dan mengatakan bahwa aparat dari Kodim dan PPRM meminta para pengungsi segera membersihkan lokasi pengungsian dan pulang ke rumah masing-masing mulai tanggal 9 Agustus. Jika tidak mengindahkan perintah tersebut, aparat akan menggunakan segala cara untuk memaksa para pengungsi pulang dan membersihkan lokasi.

Munir menambahkan, aparat juga memaksa penduduk untuk menaikkan bendera Merah Putih di rumah-rumah dan seluruh tempat. Apabila tidak, maka mereka akan dituduh sebagai anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). "Peristiwa semacam ini terjadi di Desa Pulo Ara, Kecamatan Bieureun, Aceh Utara pada tanggal 5 Agustus lalu. Aparat juga mendatangi kepala desa untuk memerintahkan hal serupa," jelasnya.

Pimpinan Kontras itu menegaskan, Kontras mengkhawatirkan berlanjutnya tindakan-tindakan tersebut sebagai alasan bagi tindakan-tindakan kekerasan lebih lanjut terhadap warga Aceh. Apalagi ancaman serius terhadap pengungsi disampaikan oleh Komandan Kodim 102/Pidie Letkol Iskandar MS. Dalam pernyataannya yang disampaikan kepada Kepala Staf LBH Banda Aceh pada saat ke Makodim 102 untuk mengurus pembebasan Husni yang dituduh GAM pada 15 Juli lalu, Dandim menyatakan bahwa anggotanya akan menghambat datangnya bantuan dana dan makanan kepada pengungsi. Tujuannya adalah jika pengungsi mulai kekurangan bahan pangan, maka para pengungsi pasti akan kembali ke desa masing-masing.

Munir menguraikan, teror dan pembunuhan sekarang ini bukan saja terjadi terhadap warga Aceh, tetapi juga telah menimpa sejumlah aktivis HAM dan wartawan yang ada di Aceh. Contohnya adalah terbunuhnya wartawan Medan Pos Supriadi di wilayah Aceh Utara, dan pelemparan bom molotov terhadap kediaman pemimpin redaksi harian

Serambi Indonesia sekaligus Ketua PWI Aceh H Sjamsul Kahar. Ancaman lain terjadi dalam bentuk intimidasi langsung di lapangan, maupun teror melalui telepon dan ancaman bom di kantor-kantor redaksi pers. (oki)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 329 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org