Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pegiat Antikorupsi: Presiden Harus Copot Kapolri

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 04 November 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Para pegiat antikorupsi yang hadir dalam pertemuan dengan Tim Pencari Fakta (TPF) di Kantor Wantimpres, Rabu (4/11), sepakat mendesak pencopotan Kapolri Jendral Pol Bambang Hendarso Danuri.

Desakan ini direkomendasi para pegiat antikorupsi melalui TPF untuk disampaikan kepada Presiden. Heni Yulianto dari Transparency International Indonesia (TII) menilai gerakan antikorupsi relatif tak bergerak dan cenderung berjalan di tempat. Hal ini justru dihambat oleh para penegak hukum, seperti Polri dan Kejagung.

Mereka berpendapat, rekaman yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin hanyalah sebuah fenomena gunung es.  "Maka Tim Delapan (TPF-red) harus membuktikan mampu berbeda, membuktikan dan berbuat banyak. Kalau reformasi itu ada di dalam sistem dan positioning. Perubahan sistem saja tidak cukup. Luar biasanya kalau perubahan sistem enggak bisa dilakukan maka pimpinannya harus diganti," tutur Heni.

Ia menilai, munculnya nama Kabareskrim Irjen Pol Susno Duaji hanya fenomena kecil dari bobroknya tubuh Polri sebagai institusi penegakan hukum di Indonesia.

Neta S Pane dari Indosian Police Watch dan Usman Hamid dari Kontras juga menuntut hal yang sama. Pencopotan Kapolri harus menjadi target utama kinerja TPF. Mengapa? "Karena kalau Kapolri masih ada di sana, mereka tak kooperatif dalam mengungkap data. Khawatirnya kami, tim ini bukannya menjadi pengumpul fakta tapi pemulung fakta. Untuk itulah, kita mendesak tim ini mendesak Presiden. Tak cukup Susno Duaji," ujar Neta.

"Kalau tim ini berhasil (mendorong pencopotan Kapolri), kita baru evaluasi kerja yang lain. Kalau tidak berhasil kita enggak yakin tim ini bekerja secara maksimal," tegasnya.


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 178 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org