Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Todung: Tim tidak bisa diintervensi
Kapolri minta maaf soal 'cicak dan buaya'

Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Selasa, 03 November 2009
JAKARTA: Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah menegaskan akan bekerja tanpa intervensi dari pihak mana pun, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya kira dari nama-nama yang ada, Anda kan bisa lihat bahwa kita cukup menjaga independensi. Saya percaya bahwa kita semua punya independensi," ujar Todung Mulya Lubis, anggota Tim Independen, seusai konferensi pers mengenai pembentukan tim tersebut di Kantor Kepresidenan, kemarin.

Menurut advokat senior dan Direktur Eksekutif Transparency International Indonesia itu, pihaknya tidak pernah menerima intervensi dari Istana selama menjalankan tugas sebagai anggota tim penyeleksi calon pimpinan sementara KPK beberapa waktu lalu.

"Jadi saya tidak terlalu khawatir dengan itu," katanya.

Adnan Buyung Nasution, anggota Wantimpres yang juga Ketua Tim Independen, meminta pihak Kepolisian bersikap kooperatif. Menurut dia, dalam proses verifikasi dan pengecekan semua fakta terkait kasus Chandra dan Bibit, tim ini akan bekerja sama dengan Kepolisian.

"Tidak main gegabah atau gerasa-gerusu ambil dokumen... tentu tidak. Dan tidak mustahil kan ada gelar perkara antara Kepolisian dan Kejaksaan, itu juga menjadi sumber informasi," ujarnya.

Adnan mengatakan selain Kepolisian, tim juga akan bekerja sama dengan Kejaksaan dan sejumlah pihak yang dipandang perlu, termasuk KPK.

Tim Independen akan memantau sidang terbuka di Mahkamah Konstitusi yang hari ini berencana memperdengarkan rekaman dugaan rekayasa kasus yang kini menyeret dua pimpinan KPK nonaktif Bibit dan Chandra ke tahanan di Rutan Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Terkait hal itu, Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. memastikan KPK akan menyerahkan bukti rekaman yang diminta MK. Sejauh ini, paparnya, KPK belum akan menyerahkan bukti itu kepada Kejagung ataupun Kepolisian.

"KPK adalah penegak hukum, jadi kami akan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung," ujarnya.

Unjuk rasa


Kemarin, sekitar 400 orang lebih berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, menggelar unjuk rasa memprotes penahanan Bibit dan Chandra. Mereka terdiri dari pelbagai elemen, dan tergabung dalam koalisi Cintai Indonesia Cintai KPK (Cicak).

Beberapa aktivis dan peneliti tampak hadir dalam aksi itu, di antaranya Usman Hamid, Ade Armando, Danang Widoyoko, Effendy Ghazali, Eep Saefulloh Fatah, Ray Rangkuti, Sukardi Rinakit, Yudi Latif dan Fadjroel Rachman.

Para demonstran memasang pita hitam di lengan sebelah kiri sebagai tanda duka atas hilangnya keadilan terkait kasus Bibit dan Chandra. Poster-poster yang diusung pun memprotes Presiden, Polri serta Kejagung.

Dari Surabaya dilaporkan, sejumlah organisasi kemasyarakatan di Jawa Timur menegaskan penolakannya terhadap kriminalisasi KPK. Sementara dari Bandung, puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bandung Raya meminta Presiden Yudhoyono menyelamatkan KPK dari upaya kriminalisasi.

Ketua BUMN Watch-mitra KPK dalam pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN-Naldy Nazar Haroen menilai Presiden Yudhoyono tidak cukup hanya menyetujui pembentukan Tim Independen, tapi juga harus cepat dan bijaksana menyelesaikan kasus penahanan dua pimpinan KPK nonaktif.

"Presiden harus cepat menyelesaikan kasus Bibit dan Chandra. Sebab bila permasalahan ini lambat dituntaskan, maka dampaknya mengganggu program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II," tandasnya.

Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri meminta maaf kepada masyarakat atas penggunaan kata 'cicak dan buaya' yang disampaikan seorang pejabat Polri dalam menyikapi kasus hukum yang berujung pada penahanan dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Rianto dan Chandra Hamzah.

Kapolri pada pertemuan dengan pimpinan media massa yang difasilitasi Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, kemarin, mengatakan penggunaan kata 'cicak dan buaya' tersebut tidak tepat, sebab Polri merupakan bagian dari unsur KPK sejak awal.

Dalam pertemuan tersebut, mewakili sejumlah tokoh media, Corporate Chief Editor Tempo Group Bambang Harymurti menyampaikan surat permohonan penangguhan penahanan Bibit dan Chandra yang ditandatangani oleh lebih dari 20 pimpinan media nasional.

Pada pertemuan tersebut hadir pimpinan media dan tokoh pers, a.l. Bambang Harymurti, Elman Saragih, Uni Z. Lubis, Asro Kamal Rokan, Ahmad Mukhlis Yusuf, Budiman Tanurejo, Arief Suditomo, Saiful Hadi, Endi Bayuni, Thoriq Hadad, Arief Budisusilo dan Ilham Bintang. (m02/k4/k45/ Ismail Fahmi) (anugerah.perkasa @bisnis.co.id/ratna.ariyanti@bisnis. co.id)

Oleh Ratna Ariyanti & Anugerah Perkasa
Bisnis Indonesia


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 207 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org