Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Tunda, Pembahasan RUU Keselamatan Negara
DPR HENDAKNYA DAHULUKAN AMANDEMEN UUD 1945

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 14 Agustus 1999

Jakarta, Kompas
Sejumlah partai politik mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ada saat ini untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Keselamatan dan Keamanan Negara hingga terbentuknya DPR baru mendatang. Substansi RUU Keselamatan Negara dinilai tidak demokratis serta mengingkari semangat ke arah cita-cita terciptanya masyarakat madani.

Demikian terungkap dalam diskusi yang menyoal pandangan parpol dan DPR terhadap pembahasan materi RUU Keamanan Negara yang diselenggarakan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) di Jakarta, Jumat (13/8). Hadir dalam diskusi itu Suwarno Adiwidjojo (Partai Amanat Nasional-PAN), Taufiqqurahman (Partai Kebangkitan Bangsa-PKB), Mu'taminul Alam (Partai Keadilan-PK) dan dua orang anggota DPR masing-masing Anwar Sanusi (Fraksi Persatuan Pembangunan) dan Rudi Supriyatna (Fraksi ABRI).

Dalam diskusi itu, ketiga wakil parpol sepakat mengedepankan agenda melakukan amandeman UUD 1945 ketimbang membahas suatu masalah yang seharusnya tidak perlu menjadi persoalan penting. "PAN sejak awal sudah menegaskan bahwa agenda reformasi adalah melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Ini lebih perlu ketimbang DPR saat ini yang waktunya sempit sekali membahas sebuah produk hukum yang jelas mengingkari prinsip demokratisasi," tegas Suwarno. Hal senada juga dikemukakan wakil dari PK dan PKB.

Sementara Anwar Sanusi (F-PP) dan Rudi Supriyatna (F-ABRI) sama-sama menekankan berdasarkan materi awal RUU Keselamatan Negara yang disampaikan pemerintah, jelas-jelas mengenyampingkan unsur kedaulatan rakyat. "RUU Keselamatan Negara ini sangat jelas melemahkan partisipasi rakyat dan prinsip demokratisasi. Ini karena banyak materi di RUU Keselamatan dan Keamanan Negara ini masih mengedepankan pemerintah dalam mengontrol partisipasi politik rakyat. Selain itu isi pasal-pasalnya sangat multi-interpretatif," papar Anwar.

Menghambat modernisasi
Taufiqqurrahman dari PKB menilai secara keseluruhan materi RUU Keamanan Negara jelas menghambat modernisasi dan kreativitas bangsa di era persaingan yang semakin ketat. "Peran negara dan pemerintah masih dominan tercermin dalam RUU Keamanan Negara ini. Padahal cita-cita masyarakat madani jelas menuntut adanya supremasi sipil dan bukannya supremasi kekuasaan negara," katanya.

Sementara Suwarno dari PAN menjelaskan, materi RUU Keamanan Negara jelas mengembalikan tindakan militer ala Kopkamtib pada zaman dulu. "Kalau itu yang dipakai maka sekali lagi kredibilitas TNI yang dikorbankan. Maka PAN sampai pada kesimpulan bahwa materi RUU Keamanan Negara yang terkesan represif itu menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi," papar mantan Assospol Kassospol ABRI itu.

Sebagai fungsionaris PAN, Suwarno secara khusus melihat RUU Keamanan Negara jelas mengebiri partisipasi rakyat di alam demokratisasi. "Fungsi pemerintah yang didalamnya terdapat unsur TNI seharusnya melindungi rakyat yang jadi korban pertikaian. Bukan

seperti saat ini. RUU Keamanan Negara tidak mencerminkan keberpihakan pada partisipasi politik rakyat dan dengan sendirinya menjadi tak demokratis," demikian Suwarno. (bw)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 288 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org