Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Antasari Kembali Datangi Tim Delapan

Sumber: jawapos.com | Tgl terbit: Senin, 09 November 2009
JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar kemarin (8/11) kembali mendatangi Tim Delapan di gedung Wantimpres, Jakarta. Kedatangannya itu merupakan kelanjutan dari klarifikasi oleh Tim Delapan sehari sebelumnya atau Sabtu lalu (7/11)

Antasari pun menjelaskan gonjang-ganjing perkara yang melibatkan dua koleganya, yakni dua pimpinan nonaktif KPK Chandra Marta Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Kedatangan Antasari sangat penting untuk mengeklirkan kasus yang menyedot perhatian publik tersebut. Sebab, penyidikan polisi berawal dari testimoni yang tersimpan dalam laptop mantan ketua KPK itu.

Antasari mendatangi gedung Wantimpres dengan pengawalan ekstra ketat. Selain voorrijder, satu truk polisi mengiringi mobil pria yang saat ini menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana atas Nasrudin Zulkarnaen, Dirut PT Rajawali Putra Banjaran, tersebut.

Setelah satu setengah jam diwawancarai Tim Delapan, Antasari bersedia berbicara kepada pers. ''Saya perlu menjelaskan ini semua agar tidak terjadi bermacam persepsi publik. Saya melihat seperti gajah dalam kegelapan,'' ujarnya.

Antasari menjelaskan, baru kali ini menerangkan kejadian itu karena keterbatasannya sebagai tahanan polisi. Dia tidak bebas memberikan keterangan.

Dia menuturkan, sekitar Oktober tahun lalu ada informasi yang masuk kepadanya bahwa penanganan kasus yang melibatkan PT Ma­saro Radiokom tidak akan ber­lanjut. Sebab, sudah ada dugaan suap untuk oknum pejabat KPK. ''Saya menyikapi secara serius karena kecintaan saya terhadap KPK,'' ucap mantan direktur penuntutan tindak pidana umum Kejagung itu.

Setelah mendengar informasi itu, dia bertolak ke Singapura untuk menemui Anggoro Widjojo, Dirut PT Masaro Radiokom. Anggoro pun bercerita banyak soal uang yang telah dialirkannya. Namun, keterangan Anggoro itu dianggap Antasari sebagai unus testis nulus testis (satu saksi bukan saksi).

Seperti diketahui, pertemuan Antasari dengan Anggoro itu dinilai melanggar aturan hukum. Dalam Undang-Undang KPK, pimpinan KPK diancam hukuman lima tahun penjara kala menemui pihak-pihak yang beperkara, baik langsung maupun tidak langsung. Soal itu, KPK sudah mengerahkan petugas pemeriksa internal untuk menyelidiki pelanggaran tersebut. Tetapi, keputusan soal itu hingga kini masih mengambang.

Menyusul pertemuan itu, Antasari lantas meneliti lebih lanjut apa­kah perkara yang menyeret Ang­goro memang berhenti. ''Ternyata penyelidikan berlanjut,'' kata Antasari. Bahkan, penyidik KPK juga menggeledah kantor PT Masaro di Jakarta.

Menurut Antasari, ada satu hal bersifat teknis yang tidak terkait kasus yang dihadapi. Ketika itu, Antasari menyarankan menggabungkan dengan kasus anggota DPR Yusuf Erwin Faisal.

Soal itu, Antasari berupaya menggali informasi lagi. Kali ini dia menemui Ari Muladi di Malang. Di sana Ari menjelaskan lebih detail soal aliran dana tersebut. ''Tapi, sejauh itu saya juga belum percaya,'' ungkap Antasari.

Belum sempat penyelidikannya tuntas, Antasari ternyata terlebih dahulu dijebloskan polisi ke tahan­an. Karena itu, dia tak mengikuti per­kembangannya lebih lanjut. Namun, setelah polisi menggeledah ruang kerja Antasari di KPK, ditemukan testimoni Anggoro dalam laptop miliknya. ''Penyidik juga menanyakan kaitannya apa. Lalu, saya memberikan penjelasan,'' ujar pria kelahiran Pangkalpinang, Bangka Belitung, itu.

Namun, untuk kelengkapan berkas administrasi, polisi meminta Antasari membikin laporan. ''Saya kira ini wajar-wajar saja,'' tutur Antasari.

Namun, dia menegaskan bahwa testimoni itu bukan datang dari dirinya, melainkan dari Anggoro. ''Ini tolong diklirkan,'' lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Antasari juga membantah bahwa dirinya melayangkan surat ke DPR untuk meminta menindaklanjuti kasus ter­sebut. ''Saya juga tidak pernah me­nyurati DPR. Karena status saya tahanan, bagaimana menyurati,'' ucapnya. Dia meminta agar tidak diadu domba dengan Kapolri terkait soal itu.

Dia menambahkan bahwa hingga kini dirinya tetap mencintai KPK. ''Sampai saat saya menerima laporan itu pun saya tidak yakin ada (suap) ke KPK. Saya tak yakin ada oknum (KPK) yang menerima (suap),'' ucapnya.

Dia menegaskan bahwa hal itu bisa didengarkan dari testimoni Anggoro yang tersiar ke publik. Dia berkali-kali mempertanyakan soal kebenaran suap tersebut. ''Saya menjaga betul lembaga itu. Saya masih punya jejak rekam moral di sana (KPK),'' jelasnya.

Menurut anggota Tim Delapan Anies Baswedan, dalam verifikasi itu, banyak hal yang ditanyakan ke­pada Antasari. ''Utamanya, ma­salah urut-urutan untuk memperjelas ini semua,'' ungkapnya. Semua itu dimaksudkan agar Tim Delapan mendapatkan konstruksi yang tepat dalam kasus tersebut.

Intinya, kata Anis, tidak banyak hal baru yang diungkapkan Antasari dalam persoalan itu. Namun, ada opini baru yang dia beberkan. ''Dia tak yakin ada aliran dana ke pimpinan KPK,'' tuturnya.

Tim Delapan selanjutnya akan merapatkan hasil wawancara de­ngan Antasari itu. Sebab, hingga ki­ni, ada dua persepsi. Pertama, An­tasari mengaku bahwa laporan itu atas permintaan polisi. Sementara polisi menganggap bahwa laporan itu atas inisiatif Antasari.

Verifikasi Sakit Anggodo

Nasib Anggodo Widjojo hingga kini masih bertatus saksi terperiksa. Tetapi, Jumat lalu (6/11) dia mengaku sakit. Hingga kemarin (8/11), Anggodo belum diperiksa lagi oleh penyidik Bareskrim Polri.

''Benar-benar sakit. Beliau punya riwayat sakit jantung,'' kata pe­ngacara Anggodo Bonaran Situmeang. Tetapi, Bonaran menyata­kan tidak tahu di RS mana kliennya dirawat. ''Silakan tanya penyidik saja. Polisi yang tahu,'' elaknya.

Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, Anggodo memang pernah diperiksa di RS Polri, Jakarta Timur. Namun, dia tidak sampai menjalani rawat inap dan diperbolehkan pulang. Tidak diketahui di mana posisinya saat ini.

Kondisi Anggodo yang tidak jelas statusnya, dan bahkan dalam perlindungan saksi, tersebut membuat geram para aktivis antikorup­si. ''Apa istimewanya dia. Polisi harus segera menahan sebagai tersangka,'' ujar Teten Masduki, sekretaris jenderal Transparency International Indonesia (TII).

Menurut dia, sakitnya Anggodo harus diverifikasi. ''Jangan sampai itu hanya alasan agar bisa bebas ke luar Bareskrim,'' kata Teten.

Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Ri­jalul Umam bahkan mengancam akan mengerahkan ribuan orang untuk mendemo Mabes Polri dan mendesak agar Anggodo ditahan. ''Kami akan menuntut agar mafia hukum itu di­tindak seadil-adilnya,'' kata Rijal.

Tersangka dan Kasus Baru

Di bagian lain, penyidik Direktorat III Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri, tampaknya, akan me­langkah dalam kasus Bibit dan Chandra. Polisi, kabarnya, segera menentukan tersangka baru kasus itu awal pekan ini. ''Rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR (Kamis lalu, 5/11) membuat langkah polisi semakin mantap,'' ujar sumber Jawa Pos kemarin.

Sumber yang dekat dengan polisi itu menyatakan telah mendapat kabar langsung dari penyidik yang menangani kasus tersebut. ''Ada dua nama (tersangka baru). Satu pimpinan, satu polisi aktif,'' katanya.

Sumber lain menyebutkan, Mabes Polri bahkan akan segera me­nyelidiki kasus baru terkait KPK. ''Kasus itu menyangkut korupsi sebuah BUMN,'' kata perwira tinggi polisi itu saat dikontak Jawa Pos kemarin.

Apakah itu kasus korupsi PLN di Jawa Timur? Sumber itu menolak membeberkan. ''Anda tunggu saja prosesnya. Yang jelas, ada tebang pilih tersangka,'' ujarnya.

Sumber resmi Mabes Polri hingga tadi malam belum bisa dikonfirmasi. Ponsel Kadiv Humas Ma­bes Polri Irjen Pol Nanan Soe­karna tidak aktif sejak pagi. Telepon genggam Wakadiv Humas Brigjen Pol Sulistyo Ishak aktif, namun tidak diangkat saat dihubungi.

Demo Dukung KPK

Demonstrasi besar-besaran mendukung KPK terjadi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, ke­marin. Sekitar dua ribu warga datang sejak pagi pukul 07.00. Ra­ta-rata mereka mengenakan baju olahraga dan celana training. ''Memang, ini tajuknya senam sehat Indonesia antikorupsi,'' ujar salah seorang koordinator aksi Effendi Ghazali saat ditemui Jawa Pos sebelum naik panggung.

Menurut pakar komunikasi po­litik dari UI (Universitas Indonesia) itu, gerakan Cintai Indonesia Cintai KPK (Cicak) diikuti ma­syarakat di setiap level. ''Bukan hanya facebookers. Lihat saja, pe­dagang asongan ikut senang, ibu rumah tangga bawa bayinya, muda-mudi sambil pacaran ikutan. Ini bukti bahwa gerakan ini adalah gerakan massa sipil yang populis," katanya.

Dari mana dana untuk aksi? Ditanya duit, Effendi malah tersenyum. ''Soal duit itu jadi propaganda orang-orang yang nggak suka dengan gerakan ini. Tanya saja teman-teman itu dibayar atau tidak,'' kata penggagas acara Republik Mimpi itu menunjuk artis-artis yang datang meramaikan acara.

Presenter Indra Bekti kepada war­tawan menegaskan bahwa diri­nya datang tanpa dibayar. ''Murni mendukung KPK, murni dari hati,'' katanya. Hal yang sama disampaikan para personel Slank, musikus Erwin Gutawa, dan Franky Sahilatua.

Acara diisi dengan orasi dan ber­nyanyi lagu-lagu sindiran kepada Polri. Salah satu lagu yang dijadikan lagu bersama adalah jingle KPK di Dadaku yang disadur dari lagu Garuda di Dadaku milik Ne­tral. Tim dari Cicak bahkan membawa laptop khusus untuk membagi-bagi ringtone itu bagi yang berminat mengunduh.

Saat Koordinator Kontras Usman Hamid berorasi, dua orang demonstran naik membawa poster polisi berwajah Anggodo. ''Ayo, kita lawan mafia-mafia hukum,'' teriak Usman. Disambut yel-yel kompak, ''Lawan, lawan, lawan.''

Poster polisi Anggodo itu pun men­jadi bulan-bulanan demons­tran. Mereka melempari poster yang dinamai Super Anggodo itu de­ngan botol air mineral kosong. ''Ba­kar saja, bakar saja,'' teriak mas­sa. Usman menenangkan demons­tran. ''Jangan dibakar, terlalu enak. Harusnya dihukum seumur hidup saja,'' teriak aktivis '98 itu.

Hasrat demonstran untuk membakar akhirnya terlampiaskan de­ngan menyulut api pada boneka buaya besar berwarna hijau. Awalnya, puluhan polisi dari Polres Jakarta Pusat hendak melarang. Na­mun, justru diteriaki oleh pendemo, "Buaya, buaya, buaya.''

Karena tak ingin kisruh, polisi mengalah. Setelah boneka itu dibakar, mereka sibuk menyemprotkan tabung pemadam api. ''Kami ini ngampet (menahan diri), Mas. Coba siapa yang nggak marah di­sebut buaya,'' ujar Bripka Soeparno, salah seorang polisi yang ikuit mengamankan demo.

Aksi berakhir sekitar pukul 10.30. Massa yang bubar dengan tertib membuat lalu lintas yang awalnya macet menjadi lancar. Sembari pulang, sebagian memborong kaus bertulisan Cintai Indonesia Cintai KPK. Penjual kaus Cicak pun laris manis. ''Hari ini bawa 100 kaus laku semua. Ini cuma iseng saja am­bil dari teman di Rawama­ngun,'' kata Obi, salah seorang pen­jual kaus. (git/rdl/fal//dwi/kum)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 201 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org