Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Tim 8 Diminta Beri Rekomendasi Copot Kapolri dan Jaksa Agung

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 04 November 2009

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews

Jakarta - Rekaman penyadapan yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin menunjukkan bobroknya moral penegak hukum di Indonesia. Oleh karenanya, TPF atau Tim 8 Verifikasi diminta memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk mencopot Kapolri dan Jaksa Agung.

Demikian masukan yang disampaikan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada Tim 8 Verifikasi di kantor Dewan Pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jl Veteran, Rabu (4/11/2009).

LSM yang hadir di antaranya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Indonesian Police Watch (IPW), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan Transparency International Indonesia (TII).

M Nur Solichin dari PSHK meminta Tim 8 Verifikasi memeriksa semua orang yang terlibat dalam pembicaraan dalam rekamanan dan memberikan rekomendasi menonaktifkan Kapolri dan Jaksa Agung.

"Utamanya karena (mereka) tidak bisa mengontrol bawahannya," kata Solichin.

"Kita menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk mencopot Kapolri, kita khawatir. Tim 8 jangan menjadi pemulung fakta, bukan pencari fakta, kita mendesak tim ini mencopot Kapolri," tegas Ketua Presidium IPW Neta S Pane.

Heni Yuliantono dari TII mengatakan, selama ini kendala reformasi hukum di Indonesia memang berada di institusi Polri dan Kejaksaan. Rekaman penyadapan, katanya, merupakan fenomena gunung es.

"Sebenarnya masih banyak lagi di belakang itu. Oleh karena itu perlu perubahan sistem di kejaksaan dan kepolisian, dan bila perlu pimpinannya diganti," tegas Heni.

"Fakta-fakta di rekaman adalah sebuah persengkokolan jahat dan harus ditindaklanjuti. Kami harapkan Tim 8 menyelidiki penyalahgunaan kekuasaan di lembaga negara, di kepolisian dan kejaksaan, dan hasilnya diumumkan di publik," usul Koordinator Kontras, Usman Hamid.

Sebelumnya, anggota Wantimpres yang juga ketua TPF bentukan Presiden, Adnan Buyung Nasution mengumumkan penyingkatan nama timnya menjadi Tim 8 Verifikasi.

"Mulai saat ini untuk menyingkat dan mempermudah penyebutan, kita namai tim ini Tim 8 Verifikasi, karena namanya ini kepanjangan Tim Verifikasi dan Investigasi Proses Hukum Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Daripada itu saya juga bingung," ujar Buyung.
(lrn/nrl)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 140 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org