Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kapolri Tolak Mundur, Jaksa Agung Tergantung Presiden

Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Kamis, 05 November 2009

Jakarta(SIB)
Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) didesak mundur sebagai bentuk tanggung jawab atas munculnya nama sejumlah anak buahnya dalam rekaman dugaan kriminalisasi pimpinan KPK. Namun Kapolri menolak mundur.

“Nggak ada itu, (mundur) nggak ada pakai desakan-desakan kayak gitu,” ujar Kapolri usai silaturahmi Purnawirawan Polri di Gedung PTIK, Jl Tirtayasa, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/).

Menurut Kapolri, ia bersama dengan penyidik bertemu dengan Tim 8. Pertemuan digelar untuk mempertanggung jawabkan hasil penyidikan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

“Ya itu pastilah yang jelas kita akan pertanggungjawabkan proses hukum yang kita lakukan,” kata Kapolri.

Dalam acara ini Susno tidak hadir. Menurut Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol Sulistyo Ishak ketidakhadiran Susno sudah diwakili karena keterbatasan tempat.

“Tidak, hanya perwakilan karena tempatnya terbatas, kan ada wakilnya. Pak Nanan tidak datang saya wakili,” kata Sulistyo.

Acara dihadiri Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanegara, Irwasum Jusuf Manggabarani, mantan Wakapolri Komjen Pol purn Adang Darajatun, mantan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol purn Abubakar Nataprawira.

Hendarman: Mundur Atau Tidak Tergantung Presiden

Banyak pihak mendesak supaya Jaksa Agung Hendarman Supandji mengundurkan diri menyusul terlibatnya pejabat Kejagung dalam dugaan rekayasa kasus pimpinan KPK. Apa tanggapan dia?

“Mundur atau tidak mundur tergantung kepada Bapak Presiden. Yang mengangkat dan mundurin saya Bapak Presiden,” kata Hendarman saat ditemui wartawan begitu tiba di Kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (4/11).

“Jadi saya terserah kepada beliau. Kalau saya dimundurin berarti Tuhan menghendaki saya untuk istirahat,” imbuh pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah, pada 6 Januari 1947 ini.

Bagi Hendarman, yang penting dirinya selaku pimpinan puncak Kejaksaan tidak melarikan diri dari permasalahan. Semua masalah akan dihadapi dan akan diselesaikannya sesuai prosedur yang ada.

“Bagi saya secara pribadi saya tidak tinggal glanggang colong playu, melarikan diri dari masalah,” tegasnya.

TPF Diminta Beri Rekomendasi Copot Kapolri dan Jaksa Agung

Rekaman penyadapan yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin menunjukkan bobroknya moral penegak hukum di Indonesia. Oleh karenanya, TPF atau Tim 8 Verifikasi diminta memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk mencopot Kapolri dan Jaksa Agung.

Demikian masukan yang disampaikan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada Tim 8 Verifikasi di kantor Dewan Pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jl Veteran, Rabu (4/11).

LSM yang hadir di antaranya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Indonesian Police Watch (IPW), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan Transparency International Indonesia (TII).

M Nur Solichin dari PSHK meminta Tim 8 Verifikasi memeriksa semua orang yang terlibat dalam pembicaraan dalam rekamanan dan memberikan rekomendasi menonaktifkan Kapolri dan Jaksa Agung.

“Utamanya karena (mereka) tidak bisa mengontrol bawahannya,” kata Solichin.

“Kita menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk mencopot Kapolri, kita khawatir. Tim 8 jangan menjadi pemulung fakta, bukan pencari fakta, kita mendesak tim ini mencopot Kapolri,” tegas Ketua Presidium IPW Neta S Pane.

Heni Yuliantono dari TII mengatakan, selama ini kendala reformasi hukum di Indonesia memang berada di institusi Polri dan Kejaksaan. Rekaman penyadapan, katanya, merupakan fenomena gunung es.

“Sebenarnya masih banyak lagi di belakang itu. Oleh karena itu perlu perubahan sistem di kejaksaan dan kepolisian, dan bila perlu pimpinannya diganti,” tegas Heni.

“Fakta-fakta di rekaman adalah sebuah persengkokolan jahat dan harus ditindaklanjuti. Kami harapkan Tim 8 menyelidiki penyalahgunaan kekuasaan di lembaga negara, di kepolisian dan kejaksaan, dan hasilnya diumumkan di publik,” usul Koordinator Kontras, Usman Hamid.

Sebelumnya, anggota Wantimpres yang juga ketua TPF bentukan Presiden, Adnan Buyung Nasution mengumumkan penyingkatan nama timnya menjadi Tim 8 Verifikasi.

“Mulai saat ini untuk menyingkat dan mempermudah penyebutan, kita namai tim ini Tim 8 Verifikasi, karena namanya ini kepanjangan Tim Verifikasi dan Investigasi Proses Hukum Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Daripada itu saya juga bingung,” ujar Buyung.

Mahasiswa: Kapolri & Jaksa Agung Harus Mundur

Suara keras datang dari mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI). Mereka mendesak Kapolri dan Jaksa Agung agar mengusut pihak yang terlibat dalam rekayasa atau mundur.

“Mundur atau diberhentikanya Kapolri dan Jaksa Agung, dapat membuat penelaahan kasus ini lebih obyektif dan sebagai wujud tekanan publik bahwa mereka tidak mampu memimpin institusi tetap bersih,” jelas juru bicara BEM SI, Lakso Anindito dalam siaran pers, Rabu (4/11).

Dia menjelaskan, BEM SI akan terus mengawal isu kriminalisasi KPK. Pesan ini pun sudah disampaikan ke Tim 8. Mahasiswa juga tidak segan untuk menggelar aksi turun ke jalan.

“Kami juga menuntut diberhentikanya Susno Duadji (Kabareskrim) dan Wisnu Subroto (mantan Jamintel ) untuk membuat keyakinan bagi publik bahwa ada komitmen serius,” jelasnya.

BEM SI, juga mendesak kepolisian untuk tidak ikut pada kemauan Anggodo Widjojo. Semestinya status tersangka sudah bisa ditetapkan dengan melihat rekaman yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ini untuk mengembalikan kepercayaan publik,” tutupnya.

Ketua DPR: Jangan Ragu Pecat Pejabat Jika Salah

Bukti rekaman rekayasa kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ditindaklanjuti polisi. Pejabat Kepolisian dan Kejaksaan harus dipecat jika terbukti bersalah.

“Kalau aparat Kepolisian sekalipun perwira terlibat jangan ragu-ragu, dipecat,” kata Ketua DPR Marzuki Alie dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11).

Menurut dia, pemecatan itu dilakukan agar kredibilitas penegak hukum bisa dipercaya oleh masyarakat.

“Apabila terbukti ada unsur pidana yang dilakukan baik Kepolisian maupun Kejaksaan maka apa pun jabatannya harus diambil tindakan tegas,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Marzuki meminta Kepolisian memanggil siapa pun yang namanya disebut-sebut dalam rekaman.

“Kita lihat kemarin bagaimana MK membuka rekaman, siapa pun yang berbicara di dalam rekaman harus disidik, dipanggil, supaya didapat kepastian apakah memang yang disebut kemarin benar ada orangnya,” papar Marzuki. (detikcom/o)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 595 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org