Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Persoalan Aceh : PEMERINTAH SIAP CARI SOLUSI POLITIK

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 03 Agustus 1999

Jakarta, Kompas
Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Marzuki Darusman, Senin (2/8) di Jakarta menyatakan, Komnas HAM telah mengikat pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Aceh secara politik dan bukan dengan solusi militer.

Komitmen pemerintah itu diperoleh setelah Marzuki mengadakan serangkaian pertemuan dengan Presiden BJ Habibie, pejabat militer dan Kepolisian RI, serta sejumlah menteri.

Namun bersamaan itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mempersoalkan penambahan 7.000 personel pasukan untuk memburu 200 warga sipil bersenjata di Aceh. Penambahan pasukan itu dikhawatirkan akan semakin membuat aksi kekerasan di luar kendali.

Sementara itu secara terpisah, sejumlah tokoh Aceh menyerukan agar seluruh pasukan nonorganik ditarik dari Aceh, dan seluruh tindak kekerasan terhadap rakyat Aceh diakhiri.

Aksi kekerasan yang makin serius di Aceh mendorong sekitar 100 mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Selain menuntut penarikan seluruh personel Pasukan Penindak Rusuh Massa (PPRM) dari bumi Aceh, mereka juga menyerukan kepada dunia internasional untuk melakukan embargo senjata ke Indonesia guna mencegah meluasnya tindak kekerasan oleh aparat.

"Partai-partai pemenang pemilu harus ikut menyikapi tindak kekerasan dan pembunuhan terhadap rakyat yang masih berlangsung sampai sekarang. Habibie dan Wiranto harus bertanggung jawab," demikian bunyi pernyataan mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred).

Solusi politik
Marzuki mengungkapkan, Komnas HAM telah menemui Habibie di kediaman Patra Jasa Kuningan, Minggu (1/8). Pertemuan dihadiri Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima TNI Jenderal Wiranto, Menteri Negara Sekretaris Negara/Menteri Kehakiman Muladi, Menko Polkam Feisal Tanjung, Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Roesmanhadi.

Dalam pertemuan itu, kata Marzuki, pemerintah menegaskan persetujuannya untuk mencari solusi politik dan bukan solusi militer. "Jadi, kompleksitas masalah Aceh dihormati dan tidak disederhanakan menjadi konflik dua pihak antara TNI di satu pihak dan non-TNI di pihak lain," ujar Marzuki.

Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah melepaskan beban tanggung jawab TNI secara militer. Alasannya selama ini TNI tidak mempunyai arah politik dalam menghadapi persoalan Aceh. "Mereka hanya tahu modus operasi militer, dan itu nyata-nyata sudah tidak bisa menyelesaikan persoalan," katanya.

Solusi politik itu, menurut Marzuki, dapat dilaksanakan dalam dua dimensi. Pertama, melalui musyawarah dan dialog dengan semua pihak di Aceh. Kedua, dengan mengutamakan penerapan keadilan. "Bukan keadilan yang disamarkan dengan pemulihan infrastruktur dan pembangunan ekonomi semata, tetapi keadilan yang esensial dan hakiki bagi masyarakat Aceh," ujarnya. Apabila keadilan tidak terpenuhi, lanjutnya, Aceh berpotensi besar menjadi Timor Timur kedua.

Komnas HAM kemarin juga melangsungkan pertemuan dengan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen SB Yudhoyono di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Komnas menyampaikan pandangannya bahwa TNI belum memiliki kebijakan komprehensif tentang masalah Aceh. Hal itu lalu menjadi kendala yang fundamental untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan TNI, Komnas HAM telah menyampaikan laporan yang mensinyalir adanya unsur tidak resmi dalam satuan militer di Aceh, yang bersifat gangguan terhadap tugas resmi yang dikoordinasi Jakarta. "Desersi istilahnya," kata Marzuki.

Menurut dia, Wiranto telah membantah adanya kasus itu. "Memang ini menjadi persoalan, yakni ada hal-hal yang sulit diverifikasi karena adanya perbedaan dalam memandang masalah," ujar Marzuki.

Tidak lancar
Sementara itu, proses penguburan 10 jasad korban "Jumat berdarah" 23 Juli lalu di Beutong Ateuh, Kabupaten Aceh Barat, tidak sepenuhnya lancar. Kalangan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Meulaboh, bersama masyarakat setempat telah menemukan lokasi. Namun penguburannya tidak dapat dilakukan, karena masyarakat tak mau berpartisipasi.

"Mereka masih trauma melihat aparat keamanan di sana, sehingga lari masuk ke rumah lagi," kata seorang mahasiswa Senin malam kepada Kompas. Bupati Aceh Barat Nasruddin yang dihubungi terpisah mengaku warga lembah Beutong Ateuh kini trauma berat. Karena itu, dia telah meminta partisipasi mahasiswa lebih banyak lagi untuk membantu meringankan penderitaan rakyat. Mahasiswa dianggap lebih diterima mereka, dibandingkan aparat keamanan.

Mahasiswa dari HMI Meulaboh itu berjumlah empat orang, dipimpin Jailani, Ketua Cabang HMI Meulaboh. Dua di antaranya hari Senin melaporkan kepada bupati bahwa mereka kewalahan menangani penguburan mayat-mayat itu. Hanya satu mayat yang telah dikebumikan kemarin, yaitu Baharuddin (40) yang meninggal di perjalanan saat pengungsi, Jumat lalu. Mayatnya diletakkan di sisi jalan kawasan pegunungan Singgah Mata karena tak mungkin diusung dalam jarak 20 km ke desa terdekat.

Nasruddin mengatakan, mahasiswa juga meminta agar warga dibekali kartu tanda penduduk (KTP). Saat razia aparat keamanan diketahui, banyak warga tak memiliki KTP. "Ini harus dimaklumi, sebab warga di sana tak ke mana-mana selama ini, sehingga banyak pula yang tak punya KTP," katanya. Selain itu, mahasiswa juga meminta tenaga medis untuk bertugas di lembah tersebut.

Bupati, kalangan mahasiswa maupun Camat Beutong Banta Putehsyam mengaku tidak tahu tentang kabar ada penemuan 15 mayat lagi. Kantor berita Reuters kemarin memberitakan, 15 mayat lagi ditemukan pada sebuah alur, 2 km dari Beutong Ateuh. "Kami baru melintasi di sana, tak ada apa-apa," kata Jailani.

Penyelesaian Aceh
Dalam kunjungan ke Redaksi Kompas kemarin, sejumlah tokoh Aceh dan tokoh masyarakat lainnya menuntut agar kekerasan di Aceh dihentikan dan seluruh pasukan non-organik ditarik. Bersamaan itu diadakan pendekatan terhadap semua unsur masyarakat Aceh dan bertemu untuk membuat kesepakatan apa yang dimaui dalam menyelesaikan masalah Aceh.

Tokoh-tokoh yang berhimpun dalam Forum Keprihatinan untuk Aceh yang berkunjung ke Redaksi Kompas di antaranya Ismail Hasan Metareum, Amin Aziz, Dawam Rahardjo, dan Chamsiah Djamal. Menurut Ismail Hasan, apabila pasukan non-organik ditarik, diharapkan kekerasan dapat dihentikan karena pasukan organik lebih mudah didisiplinkan.

Amin Aziz mengungkapkan, persoalan mendesak yang terjadi di Aceh saat ini adalah gelombang pengungsian yang terus bertambah. Aparat mengemukakan pengungsian itu akibat provokasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun sebaliknya, tiap ada kontak senjata selalu diikuti tindakan militer atau polisi. "Di situ pasti terjadi tindak kekerasan.

Gara-gara KTP tidak jelas, mereka bisa ditempeleng, dipukul, atau diinjak-injak. Ini yang mengakibatkan rakyat takut pada tentara," kata Amin Aziz.

Kekerasan yang bertubi-tubi terhadap rakyat Aceh menyebabkan simpati rakyat semakin menyatu kepada GAM. Bila kasus Aceh dibiarkan berkepanjangan, dikhawatirkan rakyat makin benci kepada TNI dan semakin bersimpati pada GAM. "Bila ini berkelanjutan akan membuat tokoh-tokoh Aceh yang berusaha tetap mempertahankan Aceh dalam negara kesatuan RI dalam posisi makin sulit," kata Amin.

Dawam khawatir bila pemerintah tidak bertindak konkret untuk menyelesaikan masalah Aceh, akan mengundang campur tangan dunia internasional. Gelombang pengungsi yang meluas akan mengundang PBB. Kasus Aceh juga potensial mengakibatkan balkanisasi Indonesia yang akan mengundang kekuatan-kekuatan internasional masuk ke Indonesia. (oki/drm/nj/wis)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 301 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org