Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KONTRAS AKAN GUGAT PANGLIMA TNI DALAM KASUS PENCULIKAN

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 02 Agustus 1999

Jakarta, Kompas
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) akan melakukan gugatan, baik secara pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara, kepada Menhankam/Panglima TNI Jenderal Wiranto, atas ketidakjelasan tindak lanjut pengusutan kasus penculikan sejumlah aktivis.

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memeriksa Prabowo, Muchdi dan Chaerawan dalam rekomendasinya menyampaikan dua hal, yaitu tindakan administratif terhadap ketiganya dan tindakan hukum. Namun, tindakan hukum terhadap ketiganya tidak pernah dilaksanakan, begitu pula pengadilan terhadap Tim Mawar tidak jelas hasilnya. Hal itu disampaikan Koordinator Badan Pekerja Kontras Munir akhir pekan lalu, di Jakarta.

"Kami sudah melakukan pengecekan di pengadilan tinggi. Tim Mawar melakukan banding, kok sampai hari ini belum ada keputusan banding. Kami mempertanyakan ini, karena enam bulan dalam tingkat banding di kasus pidana ini belum pernah ada sejarahnya. Biasanya setidaknya dalam tiga atau empat bulan sudah selesai," ungkap Munir.

Menurut dia, perkembangan yang tidak jelas dalam kasus penculikan ini sama skenarionya dengan pengadilan pada kasus Marsinah. "Saya pernah mengalami hal yang sama dalam kasus Marsinah. Saya pernah mengajukan banding atas putusan gugatan kami terhadap Kodam atas pembunuhan Marsinah. Dan itu telah berlangsung enam tahun dari sejak kami mengajukan banding sampai hari ini. Itu pun putusan bandingnya belum ada," jelasnya.

Pimpinan Kontras itu menjelaskan, gugatan terhadap Panglima TNI akan disampaikan oleh para korban, orang tua korban, dan juga Munir secara pribadi, karena mereka merasa ditipu oleh pernyataan-pernyataan TNI dalam kasus penculikan. Di masa lalu, Panglima TNI selalu menyatakan, ketiga perwira tinggi TNI, yaitu Prabowo, Muchdi dan haerawan yang sudah dijatuhi hukuman administratif masih terbuka kemungkinan dibawa ke pengadilan. Akan tetapi, sampai saat ini ketiganya tidak pernah diproses hukum lebih lanjut.

Gugatan Kontras juga akan didasarkan pada surat jawaban Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Mayjen Timor P Manurung, terhadap surat permintaan Kontras atas hasil DKP. Dalam suratnya, Kepala Badan Pembinaan Hukum ( Kababinkum) TNI penjelaskan bahwa secara yuridis Panglima TNI tidak berkewajiban memberikan salinan keputusan DKP itu.

Dalam surat itu juga disebutkan, keputusan DKP itu tidak bersifat final, karena hanya merupakan rekomendasi atau saran kepada Pejabatan Tata Usaha Angkatan Bersenjata, sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Dengan begitu, secara yuridis keputusan DKP tidak mungkin menimbulkan sengketa.

"Kalau memang keputusan DKP itu tidak final, mestinya Wiranto menjelaskan tindak lanjut dari DKP itu apa," ungkap Munir. (oki)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 304 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org