Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kapolri Kumpulkan 217 Jenderalnya

Sumber: korantempo.com | Tgl terbit: Selasa, 27 Oktober 2009

BOGOR - Sedikitnya 217 perwira tinggi berpangkat bintang satu sampai bintang tiga dikumpulkan untuk mengikuti workshop yang digelar mulai kemarin di Safari Garden Hotel, Cisarua, Bogor. Kegiatan itu bertujuan memantapkan kepemimpinan Polri serta meningkatkan kinerja dan perubahan kultur Polri sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Pelaksanaan acara ini dibagi dua, yaitu gelombang pertama mulai kemarin hingga besok, dan yang kedua mulai Kamis hingga Sabtu pekan ini.

Workshop ini diselenggarakan atas kerja sama Polri dengan tim dari Universitas Indonesia, International Organization for Migration, dan The Royal Netherlands Embassy. Ada pula kontribusi dari Komisi Kepolisian Nasional, Komnas HAM, dan lembaga swadaya masyarakat seperti Kontras, YLBHI, PBHI, LSM Jangkar, serta perwakilan sejumlah media massa.

Dalam sambutannya, Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri menyatakan harapannya agar kegiatan ini menjadi inspirasi dan gerakan moral bagi reformasi di tubuh Polri. Acara juga diarahkan sebagai bagian dari pakta integritas bagi para perwira tinggi tersebut dalam mendukung dan mewujudkan program pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, serta merealisasi pencapaian strategi besar Polri 2005-2025. “Juga reformasi Polri, yang pada akhirnya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik.”

Kapolri menjelaskan, para perwira tinggi Polri diharapkan dapat melakukan percepatan pencapaian reformasi itu. Wujudnya melalui program quick wins, yang berbasis keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat. ”Sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan humanis,” ujarnya.

Dijelaskan pula mengenai empat prioritas terobosan peningkatan kualitas pelayanan publik Polri. Prioritas itu ialah respons cepat, transparansi penyidikan, transparansi pelayanan SIM, STNK, dan BPKB (dilengkapi banking system), serta transparansi akuntabilitas rekrutmen Polri. “Itu untuk mengantar menuju target pencapaian tahap kedua, yaitu kemitraan dan kerja sama 2010-2014,” katanya. ”Sehingga memberi manfaat dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.”

Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri mengatakan mindset Polri saat ini sebenarnya sudah baik. Melalui rangkaian pelatihan ini, katanya, Kapolri ingin ada akselerasi yang tidak hanya melibatkan jajaran Polri, tapi juga peranan dari pihak lain seperti akademisi.

”UI sedang mengerahkan para ahli mindset di bidang ekonomi, budaya, psikologi, manajemen, dan lain-lain, karena reformasi birokrasi Polri adalah reformasi budaya,” kata Gumilar. “Kita sama-sama mengevaluasi sehingga ada perubahan.” DIKI SUDRAJAT



Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 134 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org