Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Menagih Janji SBY Soal Pembunuh Munir

Sumber: rnw.nl | Tgl terbit: Selasa, 20 Oktober 2009

Susilo Bambang Yudhoyono resmi dilantik sebagai presiden Republik Indonesia untuk periode kedua. Satu dari sekian harapan kepada jenderal halus ini adalah membongkar konspirasi pembunuh Munir.
 

Radio Nederland berbincang dengan Usman Hamid, koordinator Komite Solidaritas untuk Munir, KASUM.*

Usman Hamid: Dalam konteks mendorong peninjauan kembali, kami berkali-kali membangun komunikasi dengan kepolisian. Salah satunya dengan menggali kemungkinan bukti baru.

Misalnya, apakah benar Muchdi berada di Malaysia, ketika ia dianggap jaksa berada di Surabaya, Jawa Timur. Di mana nomor telephonenya terekam berkomunikasi dengan Pollycarpus. Ini bisa diinterpretasi seperti mengendalikan perencanaan dan pembunuhan itu sendiri.

Muchdi beralibi dengan mengatakan, ia tidak di Jawa Timur, dengan menunjukkan paspor hijaunya. Ini aneh, deputi lima Badan Intelejen Negara, tapi menggunakan paspor biasa. Paspor itu distempel imigrasi.

Bukti baru
Sekarang sudah ada titik terang bahwa kemungkinan Muchdi berada di Malaysia sangat tipis sekali. Ini bisa jadi modal untuk perkara kembali. Selain tentu menghadirkan dua saksi yang absen, Budi Santoso dan As'ad Said Ali.

Tapi hingga hari ini belum ada kejelasan yang pasti dari pihak Jaksa Agung, apakah sudah mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Kami berharap paska kabinet baru akan ada kesempatan untuk mendorong masalah ini. Sebelum ada kabinet baru, kami tidak percaya diri untuk berharap Kejaksaan Agung sekarang mengambil langkah tegas.

Barangkali ada harapan, kalau seandainya presiden dengan kekuatan politik sekarang, dukungan mayoritas di parlemen, mengambil langkah-langkah baru berkaitan dengan kasus Munir. Memerintahkan Jaksa Agung yang baru, misalnya, untuk mengajukan peninjauan kembali dalam kasus Muchdi dan mencari tahu juga siapa lagi yang bertanggung jawab dalam pembunuhan ini.

Barangkali yang perlu dilakukan ke depan adalah menagih janji presiden.

Mengukur SBY
RNW: Ini adalah periode terakhir buat SBY. Seberapa jauh membongkar konspirasi Munir masih jadi momentum buat SBY. Kalau kemarin saat pemilu, itu mungkin saat yang pas untuk mencetak gol. Tapi kalau sekarang? apakah masih bisa berharap kepada SBY?

Usman Hamid: Ya memang sulit, masih akan sangat tergantung dari apa yang akan dilakukan SBY dalam hari-hari ke depan. Saya kira presiden akan memberi pernyataan tentang komitmennya ke depan.

Dari situ lah saya kira kita bisa mengukur apakah prospek penyelesaian kasus Munir ini masih ada dalam lima tahun ke depan di masa kepemimpinannya dan di akhir masa kepemimpinannya, atau justru sebaliknya.

*wawancara dilakukan dalam acara Update on the Munir Case yang diselenggarakan Amnesty International Belanda.



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 203 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org