Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pengakuan Informan di Komnas HAM : LEWAT "PAGER" DIBERITAHU AKAN ADA PENEMBAKAN BEBAS

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Minggu, 22 November 1998

Jakarta, Kompas
Seorang informan aparat keamanan yang ditangkap mahasiswa di kampus Universitas Trisakti, Minggu (15/11), mengungkapkan kepada Komnas HAM keterlibatannya dalam penjemputan sejumlah anggota pengamanan Sidang Istimewa dari lima kota untuk dilibatkan di Sidang Istimewa (SI) MPR 1998. Informan yang mengaku sebagai mahasiswa tahun 1996 itu, juga mendapat informasi lewat pager-nya, bahwa antara pukul 13.00-16.00 tanggal 13 November, di kampus Universitas Atma Jaya akan ada "penembakan bebas".

Pengakuan tersebut disampaikan Wiwid Pratiwo (21), warga Cempaka Putih yang memiliki kartu mahasiswa Fakultas Manajemen Transport Udara, Universitas Trisakti, Sabtu (21/11), di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jakarta. Hadir mendengar pengakuan Wiwid anggota Komnas HAM Asmara Nababan dan Samsudin.

Wiwid mengungkapkan, dia terdorong membuat pengakuan secara publik karena ingin mendapatkan jaminan keamanan dari Komnas HAM terhadap dirinya dan keluarganya. "Mengingat ancaman terhadap diri saya, dan saya sadar telah mengkhianati teman-teman mahasiswa se Indonesia, untuk itu saya mesti menyampaikan pernyataan ini secara terbuka dan meminta perlindungan kepada Komnas HAM," ungkapnya.

Atas pengakuan Wiwid tersebut, anggota Komnas HAM Asmara Nababan mengingatkan kembali dua rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), yaitu mengenai perlunya dibuat UU perlindungan korban dan saksi, dan UU kegiatan intelijen. "Sementara UU tersebut belum terbentuk, pemerintah hendaknya membentuk badan permanen untuk melindungi saksi dan korban. Oleh karena bukan saudara Wiwid saja, ada beberapa orang lain seperti Wiwid yang sekarang merasa ketakutan atas apa yang dia lakukan sekitar Sidang Istimewa MPR," jelasnya sambil menambahkan Komnas akan segera memverifikasi keterangan yang diberikan Wiwid tersebut.

Sementara itu Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir, yang mengantar Wiwid ke Komnas HAM, mengungkapkan, ada suatu kondisi di mana bagian dari masyarakat sipil yang lemah ekonominya digunakan untuk operasi intelijen, atau melayani kepentingan operasi intelijen.

"Tampaknya ini satu bagian dari proses politik teror dan pemanfaatan ketidakberdayaan orang secara ekonomi untuk dikendalikan melalui operasi-operasi militer. Pengakuan Wiwid ini memiliki implikasi bagi masih banyaknya orang yang diperlakukan secara sama, dan masih melakukan pekerjaannya tetapi masih di bawah ancaman atau kebutuhan ekonomi mereka sebagai ancaman," katanya.

Munir menambahkan, kita perlu bekerja bersama untuk lahirnya suatu proteksi terhadap kemungkinan digunakannya bagian-bagian dari masyarakat untuk melakukan operasi-operasi intelijen semacam itu. "Dari yang dilakukan kemarin, mereka yang digunakan itu sekaligus menghadapi dua ancaman. Ancaman pertama dari yang mengorder, ancaman kedua dari masyarakat," jelasnya.

Diancam
Wiwid menguraikan, aktivitas melayani operasi intelijen itu berawal dari perkenalan dengan Prada BL, suatu malam sekitar akhir Agustus, di daerah Tanah abang. Pertemuan dengan BL itu kemudian berlanjut keesokan harinya karena tanpa diduga BL datang ke kediaman Wiwid dan berhasil mengambil hati orang tua Wiwid, sehingga diizinkan

menginap. Dari situlah Wiwid yang tidak aktif lagi di kampus sering bepergian dengan BL, antara lain ke asrama BL di Jalan Kesehatan dan tempat kerja BL di Jalan Merdeka Selatan, tepatnya di gedung kantor wakil presiden.

Setelah perkenalan cukup lama itu, suatu ketika Wiwid diajak ke Tanahabang dan disuruh menunggu di suatu ruangan. Di ruang itulah, tuturnya kepada Komnas HAM, kemudian masuk seseorang memakai celana loreng ABRI yang tidak dikenal, dan langsung meminta Wiwid menandatangani pernyataan bersedia bekerjasama dan bergabung dengan mereka, guna menyukseskan SI MPR 1998. Meski awalnya menolak, Wiwid kemudian tak berdaya ketika orang tersebut mengancam bahwa mereka mengetahui secara detail kegiatan kedua orangtua dan adik perempuannya.

Setelah menandatangani pernyataan itulah, lanjut Wiwid kepada Komnas, ia kemudian ditugaskan menjemput orang-orang untuk pengamanan SI dan mengantar mereka ke Cijantung, dengan hanya dibekali sebuah surat dalam amplop tertutup. Dengan menggunakan empat truk militer, Wiwid selama 10 hari melakukan penjemputan ke enam daerah, yaitu Pandeglang, Banten, Solo, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya.

"Saya bertemu dengan pamong desa, kemudian menyerahkan surat dalam amplop putih yang saya bawa. Jumlah orang yang saya bawa sekitar 40 orang per mobil jadi orang yang saya bawa sekitar 160 orang, namun ada sebagian yang saya bawa dari Jakarta Utara," jelas Wiwid kepada Komnas HAM. Dia menambahkan, tidak begitu tahu warga dari desa mana-mana saja yang dia jemput itu, karena operasi dilakukan sangat tertutup.

Tugas kedua yang dilakukan Wiwid adalah turun ke kampus dengan dibekali hanya kain dan keris sebagai "jimat" untuk melindungi diri. Dia turun ke kampus mulai tanggal 12 November dan sempat mengikuti aksi di kampus Universitas Atma Jaya. Pada tanggal 13 November, Wiwid juga mengaku terkena tembakan di kaki kanannya saat menyelamatkan seorang mahasiswa. Saat tanggal 13 November itu dia tidak sempat memberikan "laporan" apa-apa kepada BL yang menunggunya di luar pagar kampus dengan mengenakan pakaian sipil dan bersepeda motor. Namun pada tanggal 13, di pesawat pager yang tidak dia ketahui nomornya itu masuk informasi dari "Pst" atau Pusat yang bunyinya, "Semua yang ada di Atma Jaya diminta untuk menyingkir, karena antara jam 13.00-16.00 akan ada penembakan bebas."

"Sampai sekarang ini saya belum menerima uang sepeser pun. Aparat di Tanahabang mengatakan akan memberikan uang itu lewat rekening bank dan memberi nomor melalui BL," tambah Wiwid yang dijanjikan akan mendapat Rp 100.000 per informasi. (oki)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 341 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org