Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pengusutan Tragedi Semanggi : PUSPOM SUDAH MULAI PERIKSA SEMUA SATUAN

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 21 November 1998

Jakarta, Kompas
Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI Mayjen TNI Djasrie M mengatakan, selain satuan Brigade Mobil (Brimob) Puspom sudah memeriksa semua satuan yang ditempatkan sebagai pasukan pengaman di kawasan Semanggi dan daerah lainnya.

Hal itu dikemukakan Djasrie atas pertanyaan wartawan seusai pertemuan tertutup sejumlah jenderal purnawirawan dengan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, di Jakarta, Jumat (20/11). Kepada Djasrie ditanyakan masalah pengusutan Tragedi Semanggi, 13 November lalu yang menyebabkan belasan orang tewas dan ratusan luka-luka.

Mengenai jumlah personel satuan yang diperiksa, Djasrie mengatakan bahwa semua pasukan dari satuan yang ditempatkan di kawasan itu diperiksa, seperti dari PHH (pasukan anti-huru-hara) Kodam Jaya, Rindam Jaya, dan satuan Kostrad (Komando Cadangan Strategis AD). Namun, Djasri menambahkan, satuan Brimob (Brigade Mobil) masih belum diperiksa Puspom ABRI. Namun, semuanya akan diperiksa.

Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH di Pontianak, Jumat, minta aparat penegak hukum agar segera mengusut tragedi Semanggi. Upaya itu penting sehingga tidak menimbulkan ekses yang lebih pada waktu mendatang.

Sementara pakar hukum Universitas Padjadjaran Bandung Prof Dr Bagir Manan, di Bandung, mengatakan, masyarakat dan mahasiswa tidak bisa menuntut pertanggungjawaban secara hukum atau menuntut Pangab diadili selaku pemimpin tertinggi ABRI atas Tragedi Semanggi, 12-13 November lalu. Dikatakan, pertanggungjawaban yang seharusnya adalah secara etika dan politik, yaitu meminta Pangab untuk mengundurkan diri.

Provokator dari ABRI
Menanggapi pertanyaan wartawan tentang adanya provokator yang diduga berasal dari ABRI sebagaimana ditemukan Kontras, Djasrie mengatakan bahwa harus ada dasar berupa fakta untuk membuat suatu pernyataan, dan tidak ada fakta seperti yang disebutkan Kontras itu.

Dia juga menyebutkan bahwa proyektil peluru tajam yang ditemukan sedang diperiksa di Puslabfor. Ketika ditanya asal peluru apakah bisa dipastikan berasal dari satuan ABRI yang ditempatkan di kawasan Semanggi, dia menyebutkan bahwa hal itu belum dapat diketahui karena masih dalam penyelidikan.

Apakah proyektil peluru tajam itu berasal dari senapan mesin M-16 atau senapan serbu SS-1? tanya wartawan. "Belum tahu, karena masih dalam penyelidikan di Puslabfor," kata Mayjen Djasrie.

Menurut Danpuspom, temuan sementara hasil penyelidikan Puspom ABRI itu belum ada yang disampaikan kepada Menhankam/ Pangab, karena ia sendiri belum menerimanya.

Djasrie mengatakan, pihaknya memang sudah memiliki hasil sementara, sedang penyelidikan dilaksanakan secara intensif dan lembur. Mengenai materi pertanyaan yang diajukan kepada satuan pengaman yang diperiksa Puspom ABRI, Mayjen Djasrie mengatakan bahwa pertanyaan berkisar pada salah prosedur, termasuk pertanyaan yang menjurus ke arah kesalahan yang menyangkut pidana.

Hanya yang melakukan
Menurut Bagir Manan, secara hukum, tuntutan mengadili seseorang dengan hukuman pidana hanya bisa dilakukan kepada mereka yang melakukan, atau turut melakukan, serta yang membantu melakukan. "Jadi orang yang diadili secara pidana, harus ada tindakan nyata yang dilakukan. Misalnya, pada kasus pencurian, orang yang membantu menyediakan tangganya juga dikenai hukum pidana," jelasnya.

Sementara Yusril Ihza berpendapat, demonstrasi atau unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Bahkan merupakan hak setiap warga negara, termasuk mahasiswa. Untuk itu keinginan rakyat menyampaikan aspirasi jangan dihalangi, sebab bisa mengganggu hak warga masyarakat lainnya.

Soal tuduhan melakukan perbuatan makar terhadap sejumlah purnawirawan ABRI dan tokoh masyarakat, ia mengatakan, tersangka menjalani saja proses hukum yang sedang berlangsung. Alasannya, pemerintah dengan kekuasaan yang dimiliki berhak menyangkakan setiap warga negara terhadap suatu persoalan. Tetapi yang tertuduh pun memiliki hak untuk membela diri. "Soal pihak mana yang benar akan diputuskan hakim di pengadilan," ujar Yusril.

Pernyataan sikap
Solidaritas Profesional untuk Reformasi (SPUR) pada Jumat malam di Plaza Tenggara Stadion Senayan juga mengadakan renungan dan doa antar-agama sebagai ungkapan bela sungkawa terhadap korban Tragedi Semanggi. "Kita harus sadar telah terjadi berbagai tindakan kekerasan yang menggunakan dalih agama dan simbol-simbolnya. Hal ini hanya akan memecah-belah masyarakat, ketimbang mempersatukan. Saya mengetuk hati nurani pejabat dan pimpinan ABRI untuk meninggalkan tindakan yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan dan perpecahan," kata Ketua SPUR, Bara Hasibuan.

Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) menyerukan kepada siapa pun komponen bangsa untuk menjauhkan sikap dasar yang dapat mengakibatkan timbulnya korban manusia maupun harta benda melalui tindak kekerasan dan pemaksaan secara fisik maupun non-fisik, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, yakni kebebasan hati nurani, keadilan, perdamaian, dan persaudaraan sejati.

Gerakan Pemuda Islam menyerukan umat Islam dan bangsa Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan guna mencegah disintegrasi bangsa dengan tetap waspada dan tidak terpancing oleh provokasi kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. GPI juga mendesak pemerintah segera melaksanakan berbagai Ketetapan (Tap) MPR secara tegas, konsekuen dan konsisten dengan tetap memperhatikan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.

Alumni Unika Atma Jaya selain mengutuk tindakan kekerasan aparat, juga mendukung aspirasi mahasiswa, menentang pengerdilan bangsa dengan kedok atau istilah apa pun untuk kepentingan elite politik. Selain itu, mereka mengimbau segala lapisan masyarakat mewaspadai segala bentuk provokasi, penyusupan.

DPP Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI) selain mengimbau pemerintah melaksanakan Tap-Tap MPR, juga mengimbau seluruh komponen bangsa, baik sipil, militer, mahasiswa pemuda, pelajar, pengusaha besar maupun kecil untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri turut memelihara ketenteraman masyarakat serta semangat persatuan dan kesatuan.



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 350 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org