Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Tragedi Semanggi : SERAHKAN BARANG BUKTI KE PUSPOM ABRI

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 20 November 1998

Jakarta, Kompas
Masyarakat yang menemukan barang bukti dan memiliki fakta lain berkaitan dengan tragedi di kawasan Jembatan Semanggi pada 13 November 1998 agar menyerahkannya ke Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI atau Polri.

Demikian Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Hankam/ ABRI Mayjen TNI Sjamsul Maarif, seperti dikutip Antara di Jakarta, Kamis (19/11). Ia menambahkan, "Pangab telah memerintahkan Puspom ABRI dan Polri menuntaskan permasalahan ini dengan segera."

Mayjen Sjamsul Maarif menghargai pendapat sejumlah kalangan dan organisasi bahwa ada dugaan keterlibatan oknum ABRI sebagai provokator penyebab kerusuhan. "Namun demikian, ada baiknya hal tersebut juga disampaikan secara resmi," katanya.

Pernyataan Kapuspen ABRI tersebut berkaitan dengan komentar Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir SH, kepada pers di Jakarta, Rabu (18/11). Munir mengemukakan, pihaknya menemukan sejumlah bukti yang memberi indikasi keterlibatan aparat keamanan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam upaya memprovokasi mahasiswa menuju tindak kekerasan.

Bahkan, Kapuspen mengemukakan, hasil temuan Kontras kalau memang dilengkapidengan data berupa adanya tanda pengenal berkaitan dengan instansi ABRI dari provokator yang dimaksudkannya, sebaiknya dilaporkan kepada Puspom ABRI dan Polri.

"ABRI dalam hal ini akan menghargai pendapat siapa pun yang disertai fakta dan barang bukti berdasarkan asas legalitas. Pangab memerintahkan pengungkapan hal ini sampai selesai. Bahkan, Puspom ABRI dan Polri diperintahkan menindak semua aparat yang terlibat," katanya.

Peluru tajam
Lebih jauh, Kapuspen Hankam/ABRI menjelaskan, berdasarkan prakiraan sementara yang berkaitan dengan penggunaan peluru tajam dalam Tragedi Semanggi dapat terjadi akibat beberapa hal, yaitu kemungkinan peluru tersebut dibawa oknum ABRI yang tidak mengindahkan perintah komandannya.

Selain itu, katanya merinci, peluru tajam kemungkinan dibawa oleh satuan tugas yang juga tidak mengindahkan perintah khusus Panglima ABRI bahwa mereka dilarang membawa, apalagi menggunakan peluru tajam.

Sedangkan kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah adanya pihak di luar ABRI yang justru menggunakan peluru tersebut. "Peluru sulit dideteksi dengan begitu saja, karena itu menjadi tanggung jawab Puspom ABRI untuk menuntaskan hal ini, antara lain dengan mengadakan uji balistik dan pemeriksaan daftar penggunaan peluru milik personel yang bertugas saat peristiwa itu berlangsung," katanya.

Ketika pers menanyakan tentang adanya agenda untuk menjatuhkan posisi Jenderal TNI Wiranto sebagai Pangab, Kapuspen mengemukakan bahwa beberapa waktu belakangan ini banyak teori kemungkinan yang berkembang di masyarakat sehubungan dengan peran dan posisi ABRI.

Sementara itu, sembilan anggota Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) DPR mengirim surat terbuka kepada Presiden BJ Habibie. Mereka meminta agar Habibie mengambil tindakan tegas kepada mereka yang bertanggung jawab atas terjadinya tragedi Semanggi yang telah menelan korban jiwa, baik dari mahasiswa, masyarakat, maupun aparat keamanan.

"Presiden sebagai Panglima Tertinggi ABRI harus mengambil tindakan efektif terhadap peristiwa itu, serta mempertanggungjawabkannya sesuai undang-undang yang berlaku," tulis sembilan anggota F-PP DPR dalam surat tertanggal 18 November 1998.

Kesembilan pengirim surat itu adalah Hadimuljo, Lukman Hakiem Saifuddin, Zainut Tachim Sa'adi, Robbani Thoha, Djuhad Mahja, Tosari Widjaja, Abdul Azis Pattisahusiwa, Sofwan Sahlan, dan Harminto. Di Semarang, Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen TNI Tyasno Sudarto menyatakan, ABRI akan berusaha mengembalikan jati dirinya, agar kebencian masyarakat terhadap ABRI semakin berkurang.

"Ini memerlukan waktu, tetapi jangan sampai memakan waktu lama. Sebab Indonesia saat ini menghadapi peperangan besar menghadapi era globalisasi, jangan sampai kita terpecah belah dan negara kita hancur," katanya kepada wartawan di Semarang, Kamis.

Pangdam mengingatkan agar masyarakat Indonesia tanggap dan waspada terhadap berbagai kejadian di Indonesia saat ini. "Sekarang ada nuansa yang mengancam kedaulatan negara kita, karena itu hentikanlah saling menghujat, dan mari kita berdialog menyelesaikan masalah negara kita," tandasnya.

Soal pro kontra Sidang Istimewa MPR, Pangdam menilai hal itu sebagai sesuatu yang wajar, sepanjang tidak mengganggu agenda reformasi yang sedang berlangsung. (Ant/ely/ama/son)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 342 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org