Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kasus Penghilangan Paksa
Kontras Pertanyakan Sikap Jaksa Agung

Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit:

Novia Chandra Dewi - detikNews

Jakarta - Aktifis Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi Kejaksaan Agung guna mempertanyakan sikap Jaksa Agung Hendarman Supandji. Hal ini terkait rekomendasi Paripurna DPR tentang tindak lanjut penyelidikan penghilangan secara paksa periode 1997-1998 terkait pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc.

"Dalam pertemuan kali ini kami berharap Jaksa Agung memberi perhatian terhadap rekomendasi DPR dan menindaklanjuti dengan menyidik perkara penculikan aktivis dan penghilangan paksa," kata Koordinator Kontras, Usman Hamid saat datang ke Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Rabu (7/10/2009).

Rekomendasi tersebut, kata Usman, salah satunya meminta agar ada semacam tim penyidik adhoc yang juga dibentuk Jaksa Agung yang secara khusus menangani kasus penghilangan orang secara paksa. Tim penyidik ini diharapkan bisa melibatkan ahli hukum yang independen dan mempunyai integritas dalam penegakan hukum dan HAM.

"Hingga saat ini kita masih menunggu tindakan lebih jauh dari pemerintah. Dari DPR sendiri waktu itu, kita minta agar ada surat resmi yang ditujukan kepada presiden, agar presiden juga bisa mengambil tindak lanjut secara cepat," jelasnya.

Lebih lanjut, Usman menjelaskan, mengenai penyidikan kasus pelanggaran HAM tidak harus menunggu Keppres pengadilan HAM Adhoc. Keppres baru diterapkan setelah masuk penuntutan.

"Karena penyidikan, bukan berarti segala sesuatunya sudah pasti dibawa ke pengadilan tapi masih menunggu apakah bukti yang dikumpulkan jaksa cukup untuk mengajukan berkas perkara ke penuntutan. Kalau tidak cukup penyidikan itu bisa dihentikan," jelasnya.

"Saya harapkan, justru dengan Keppres itu selain menjadi semacam landasan hukum juga semacam dukungan politik. Atau dasar politik yang lebih kuat untuk jaksa agung mengambil langkah," pungkasnya.

Sidang Paripurna DPR sebelumnya telah mengesahkan rekomendasi dari Pansus orang hilang. Isi rekomendasi itu yakni, merekomendasikan kepada presiden untuk membentuk pengadilan HAM Ad Hoc, melakukan pencarian terhadap 13 orang yang dinyatakan hilang oleh Komnas HAM, merehabilitasi dan memberi kompensasi terhadap keluarga korban hilang dan meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa.
(nov/rdf)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,021 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org