Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Presiden Diminta Hentikan Penyidikan Terhadap Aktifis ICW

Sumber: BERITABARU.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Oktober 2009
Jakarta, beritabaru.com - Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) diminta bersikap terkait penetapan tersangka dua penggiat anti korupsi, Emerson Juntho dan Illian Deta Arthasari. Meminta penghentian penyidikan oleh Bareskrim Polri dinilai langkah tepat yang harus dilakukan Presiden.

"Jika tidak, ini akan dilihat sebagai langkah politik SBY untuk membungkam hak masyarakat menyampaikan pendapat dan mengisyaratkan bahwa masyarakat harus tunduk pada pemerintahan," ujar Edwin Partogi, Koordinator Hukum dan HAM Kontras di kantor LBH Jakarta.

Edwin bersama perwakilan lembaga swadaya masyarakat lainnya, seperti, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Imparsial, ICW dan LBH tergabung dalam Koalisi Melawan Kriminalisasi Pembela HAM menyatakan sikap menolak tegas upaya kriminalisasi yang dilakukan aparat.

Koalisi mencatat hingga saat ini sudah 21 orang aktivis penggiat antikorupsi dan pembela ham yang dijerat hukum pidana ketika melaksanakan tugasnya.

Menurut Edwin, tindakan hukum yang diambil Kepolisian dengan menjadikan dua anggota Indonesia Corruption Watch sebagai tersangka, mengindikasikan, kemungkinan kembalinya rezim orde baru dimana penyampaian pendapat sangat dibatasi.

"Ke depan setiap aktivis anti korupsi dan hak asasi manusia sangat mungkin dikriminalkan ketika tengah menyoroti kinerja penguasa dan membongkar dugaan korupsi," ujar Edwin.

Sebaliknya, kata Edwin, Presiden seharusnya segera memerintahkan Kepolisian mengusut tuntas akar permasalahan yaitu kinerja Kejagung dalam pengelolaan hasil sitaan perkara yang menurut ICW ada penyimpangan.

"Kalau pembenahan menjadi agenda SBY maka seharusnya yang diperiksa adalah Kejagung bukan lembaga yang menjadi pengawas kinerja pemerintahan," tandasnya.

Lebih jauh, Rusdi Marpaung, Direktur Imparsial, mengatakan seharusnya pemerintah berterimakasih terhadap gerakan masyarakat sipil yang ingin selalu memberi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.

"Karena ketimbang kinerja DPR yang juga mengawasi, ternyata hasil pengawasan yang dilakukan lembaga non pemerintah justru ada hasilnya," kata Rusdi.

Pastikan tidak penuhi panggilan


Emerson Juntho, Wakil Koordinator dan Illian Deta Arthasari, peneliti hukum di ICW kembali menegaskan tidak akan memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka pada Kamis besok(15/10).

Menurutnya tidak jelasnya kepada siapa surat panggilan itu dilayangkan menjadi salah satu alasan ketidakhadiran mereka menghadap penyidik Bareskrim. "Alamat nya salah, ICW bukan International Corruption Word, tapi Indonesia Corruption Watch," ujar Emerson Juntho dalam kesempatan sama.

Selain itu, penetapan dirinya sebagai tersangka dinilai Emerson penuh dengan kejanggalan dan ketidakjelasan, yaitu disaat mereka sedang gencar mengkritisi tindakan Kepolisian terhadap pimpinan KPK.

Namun demikian, Emerson mengaku tidak mau menduga-duga apakah perkara yang dikenakan terhadapnya merupakan produk agenda politik pemerintahan SBY mendatang.

"Apa agenda politiknya dibalik ini, saya belum tahu. Namun yang pasti ini bisa menjadi alat negara untuk membungkam hak penyampaian pendapat," ujarnya


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 129 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org