Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PENJELASAN DEPLU

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 16 November 1998

Redaksi Yth.
PENJELASAN DEPLU

Pernyataan Anggota Badan Penasihat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Bambang Widjojanto di Kompas (9/10) berjudul Ditunggu, Kesiapan Indonesia Terima Pelapor Khusus Komisi HAM PBB, kami nilai mengandung kesalahan mendasar. Departemen Luar Negeri menyesalkan pernyataan Bambang Widjojanto tentang kesiapan Indonesia untuk menerima kunjungan mekanisme HAM PBB. Pernyataan Bambang mengandung kesalahan sangat mendasar dan penilaian yang tidak berdasar.

Kesalahan mendasar pertama adalah bahwa Chairman Statement yang diterima Indonesia adalah suatu Chairman Statement antara Pemerintah Indonesia dengan Komisi HAM PBB (Commission on Human Rights) dan bukannya dengan Komisaris Tinggi HAM PBB (High Commissioner for Human Rights).

Kesalahan mendasar kedua adalah bahwa Chairman Statement tersebut adalah suatu Chairman Statement on the Situation of Human Rights in East Timor yang antara lain mengatur rencana undangan Pemerintah Indonesia hanya kepada Working Group on Arbitrary Detention ke Indonesia, utamanya ke Propinsi Timor Timur. Dengan demikian

Chairman Statement tersebut sama sekali tidak mengatur undangan Pemerintah Indonesia kepada Special Rapporteur on Violence Against Women dan Special Rapporteur on Racial Discrimination.

Kesalahan mendasar ketiga adalah bahwa tiga mekanisme HAM PBB tersebut yakni Working Group on Arbitrary Detention, Special Rapporteur on Violence Against Women dan Special Rapporteur on Racial Discrimination bukan wakil Komisaris Tinggi HAM PBB, tetapi badan bawah Komisi HAM PBB.

Kesalahan mendasar keempat adalah asumsi bahwa kerangka waktu kunjungan mekanisme HAM PBB hanya ditentukan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam rencana kunjungan Working Group on Arbitrary Detention, misalnya justru pihak itu (Working Group) yang meminta kunjungan dilakukan pada awal 1999, sementara pihak Indonesia sebenarnya berkeinginan untuk mengundang mereka berkunjung pada akhir tahun 1998.

Dipahami bahwa kompleksitas mekanisme HAM PBB di Genewa ataupun di New York serta hambatan bahasa dapat membingungkan mereka yang tidak secara reguler berurusan dengan mekanisme HAM PBB yang jumlahnya melebihi 20 lembaga sehingga sangat disarankan agar melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum membuat berbagai kesalahan fatal yang dapat mempengaruhi kredibilitas.

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen tinggi dalam pemajuan dan perlindungan HAM seperti tercermin pada pembentukan Komisi Nasional HAM dan penyusunan Rencana Aksi Nasional HAM serta kerja sama dengan PBB, baik dalam bidang disseminasi HAM ataupun dalam mengundang berbagai mekanisme HAM PBB dan bahkan Komisaris Tinggi HAM PBB sendiri. Sebagaimana telah ditunjukkan, Pemerintah Indonesia akan senantiasa terbuka untuk melakukan kerja sama dengan PBB dalam rangka pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

An Direktur Jenderal
Hubsosbudpen Direktur
Penerangan Luar Negeri
Drs Ghaffar Fadyl



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 306 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org