Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PERPPU KPK MK
Tolak Rencana LSM Ajukan Uji Materiil

Sumber: SUARAKARYA-ONLINE.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 September 2009

JAKARTA (Suara Karya): Mahkamah Konstitusi (MK) menolak keinginan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengajukan judicial review atau uji materiil terhadap Perppu Plt pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin.

"Perppu tidak bisa di-judicial review. Perppu hanya boleh diuji dengan political review atau legislative review," ujar Ketua MK Mahfud MD.

Menurut dia, MK tidak menguji UU secara material tetapi secara formal. "MK hanya bisa menguji UU dalam artian formil," ujarnya. Karena itu, MK tidak bisa menerima permohonan uji materiil tersebut.

Beberapa perwakilan masyarakat sipil dan LSM yang menolak Perppu Nomor 4 tahun 2009 yang berisi tentang Plt KPK kemudian Ketua Mahkamah MK Mahfud MD.

"Kami sebagai bagian dari masyarakat sipil di Indonesia yang peduli dengan pemberantasan korupsi penegakan hukum, penghargaan terhadap HAM dan demokrasi menyatakan menolak Perppu Nomor 4/2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK," tulis Aliansi dalam rilis yang dibagikan kepada wartawan.

Aliansi sendiri terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Pukat UGM, Mappi UI, Indonesia Police Watch (IPW), Transparency International Indonesia (TII), Kontras, LBH Jakarta, Indonesia Legal Resource Center (ILRC) dan sebagainya.

` Penerbitan Perppu, kata mereka lebih lanjut, semakin mengaburkan persoalan inti yang membuat KPK sulit menjalankan tugas dengan tenang dan independen. Upaya penempatan orang di KPK dengan berbagai alasan dilihat sebagai sinyal dari presiden yang bisa membenarkan kriminalisasi 2 pimpinan KPK.

"Pembentukan tim rekomendasi dicurigai hanya sebagai tameng dan perpanjangan tangan kekuasaan eksekutif untuk menempatkan "boneka" di KPK. Kami menyatakan mengingatkan hakim-hakim MK, tetap mempertahankan dan menjaga prinsip imparsialitas dan independensi kekuasaan kehakiman. Meminta hakim MK lebih mempertimbangkan keadilan substansif dan lihat realita politik saat penerbitan Perppu bahwa KPK sedang diserang oleh berbagai kepentingan corruptor fight back," tulis Aliansi Masyarakat Menolak Perppu Plt KPK itu.

Peneliti ICW, Febri Diansyah, yang ikut menemui Ketua MK Mahfud MD, kepada wartawan mengatakan Perppu bukan hanya mengancam independensi KPK, tapi juga mencederai demokrasi di Indonesia. "Penerbitan Perppu ini bukan hanya mengancam independensi KPK tapi juga mengancam demokrasi secara panjang di Indonesia," ujarnya. (Wilmar P)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 277 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org