Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
DPR Usul Pengadilan HAM Orang Hilang

Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit:

JAKARTA (SI) – Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk Orang Hilang merekomendasikan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk orang hilang.

Selain itu, Pansus juga meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera menyelidiki kasus orang hilang. ”Pansus merekomendasikan kepada Presiden SBY pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk menangani kasus orang hilang, memberikan kompensasi kepada keluarga korban, pencarian 13 orang hilang yang belum ditemukan, dan ratifikasi konvensi HAM PBB tentang penghilangan orang secara paksa,” ungkap Ketua Pansus Orang Hilang Effendi Simbolon saat sidang paripurna DPR di Gedung DPR,Jakarta,kemarin.

Dengan keputusan DPR kali ini, kata dia, Jaksa Agung Hendarman Supandji harus segera melakukan penyidikan kasus orang hilang yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Hal itu agar dapat segera diadili di pengadilan HAM ad hoc. Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, ujar dia, dilakukan oleh Presiden melalui keppres. Pansus berharap, Presiden dapat segera menindaklanjuti putusan DPR terkait rekomendasi ini. Dalam sidang paripurna itu juga dihadiri perwakilan dari 20 orang hilang.

Mereka sempat menyerahkan bunga mawar putih kepada Effendi sebagai bentuk simpati. Sementara itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid berharap,Presiden SBY segera memerintahkan Kejagung mengambil tindakan lanjutan dalam 100 hari ke depan.

”Sekarang tidak ada lagi alasan bagi Kejagung untuk menundanunda penyidikan bagi kasus orang hilang,”kata Usman. Kontras juga meminta pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa (KAPP) sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

Usman juga menyatakan,Kontras menyambut baik keputusan Pansus DPR tersebut. ”Rekomendasi pansus tersebut merupakan kemajuan positif dalam penanganan kasus penghilangan orang secara paksa,”tandasnya. (helmi firdaus/purwadi)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 319 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org