Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Komandan Pusat Polisi Militer ABRI: PRABOWO AKAN DIAJUKAN KE MAHKAMAH MILITER

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 19 September 1998

Jakarta, Kompas
Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) ABRI Mayjen TNI Sjamsu Djalaludin menegaskan, mantan komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto akan diajukan ke Mahkamah Militer (Mahmil). Dengan mengakui telah memerintahkan penculikan sejumlah aktivis, Prabowo telah melakukan tindak pidana.

Hal itu disampaikan Sjamsu yang juga Komandan Pusat Polisi Militer (Dan Puspom) ABRI, Jumat (18/9), ketika bertemu dengan tiga korban penculikan, yaitu Feisol Reza, Andi Arief, dan Aan Rusdianto, serta beberapa keluarga korban penculikan di Puspom ABRI, Jakarta.

"Sudah jelas Prabowo itu melakukan tindak pidana, jelas akan berhadapan dengan pengadilan militer. Tetapi, ada kesan juga takut mengadili. Lho negara kita kan negara hukum, tidak ada yang kebal hukum," ucapnya. Tidak dirinci kapan berkas perkara Prabowo diajukan ke pengadilan.

Masih dicari
Mengenai orang yang masih hilang, Sjamsu menjelaskan, TPF masih terus mencari keberadaan mereka dengan mengirimkan tim ke berbagai tempat, antara lain ke pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu dan Tasikmalaya.

"Begitu kami dengar ada sentilan bahwa mereka disuntik morfin, maka kami cari juga ke Tasik dengan bantuan Kyai Anom (Pimpinan Pondok Pesantren Suralaya). Memang ada Pondok Pesantren mirip, tetapi setelah kami periksa kami tidak berani juga. Sama juga dengan Davao. Itu saya yang pertama kali tahu tetapi saya tidak berani enyampaikannya karena saya harus cek dulu, ternyata benar saja yang bersangkutan bukan Herman yang kita cari-cari. Sampai ke ujung apa pun kita akan cari. Untuk apa kami menutup-nutupi," tegasnya.

Sjamsu menambahkan, pihaknya pun sudah memeriksa tersangka, namun juga adalah hak dari tersangka untuk tidak mengaku. "Biar nanti pengadilan yang membukanya, dan dari hasil pemeriksaan korban 'kan semuanya sudah ketahuan. Kami belum bisa berbicara karena belum ada bukti faktanya. Memang keterangan saksi korban sudah ada, pernah berkomunikasi dalam tahanan memang ada tapi untuk pengadilan 'kan perlu bukti," elasnya.

Bertemu tersangka
Menanggapi penjelasan Sjamsu, Andi Arief mewakili korban penculikan yang kemudian baru mengetahui dari penjelasan Sjamsu bahwa mereka diundang ke Puspom untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), mengungkapkan, dia dan korban penculikan lainnya siap untuk menandatangani BAP dengan satu syarat.

Syarat yang diajukan Andi adalah permintaan agar korban, keluarga korban dan bila memungkinkan disertai wartawan, bisa bertemu dengan tersangka penculik. Upaya tersebut, bukan untuk kepentingan korban dan keluarga korban melainkan juga untuk membantu Puspom ABRI dalam mengungkap keberadaan 14 korban yang masih hilang.

"Saya tahu mereka orang yang beragama. Ketika menculik saya mereka shalat di mobil. Mungkin saja mereka akan luluh hatinya begitu melihat para orangtua sehingga bisa berkata jujur. Kami ingin bertemu dan berbicara dari hati ke hati dengan penculik, bahkan bila mereka berkata sejujurnya kami rela mereka tidak diadili, yang penting di mana ke-14 orang itu sehingga bisa dikeluarkan," ungkap Andi.

Menanggapi permintaan Andi, Sjamsu berucap: "Itu bagus, hanya saya tidak bisa memenuhi pada saat ini juga. Soalnya ada hak tersangka juga. Saran Andi Arief untuk dipertemukan akan kita sampaikan. Saya tidak bisa memutuskan karena harus berbicara dengan pengacara mereka dahulu."

Sementara itu, usai pertemuan, keluarga korban penculikan mendeklarasikan berdirinya Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi) yang sementara ini beranggotakan 14 keluarga orang hilang yang belum kembali. Ketua Ikohi DT Utomo Rahardjo (orangtua Petrus Bima (Anugerah) juga menyampaikan hasil sementara pengumpulan uang dari Kemah Keprihatinan selama tiga hari, sebesar Rp 4.172.900.

Dengan dana yang ada itu, diputuskan wakil keluarga akan memberangkatkan satu orang ke Geneva untuk mengikuti pertemuan organisasi orang hilang dunia dan kelompok kerja Penyiksaan dan Penghilangan Paksa Komisi Tinggi HAM PBB. Menurut Koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir, rombongan keluarga korban yang akan didampingi satu orang korban dan satu wakil Kontras berangkat 24 September mendatang. (oki)



Kasus terkait Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 583 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org