Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Suciwati Siap Bawa Kasus Munir ke MI

Sumber: ANTARA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 07 September 2009
Surabaya (ANTARA News) - Istri almarhum Munir SH, yakni Suciwati, siap membawa kasus kematian aktivis HAM itu ke Mahkamah Internasional (MI), tapi dirinya menunggu hasil sidang Peninjauan Kembali (PK) terhadap pembebasan Deputi V BIN, Muchdi Pr.

"Kami menunggu hasil sidang PK itu, kalau hasilnya Muchdi tetap bebas, maka kami akan bawa ke Mahkamah International," katanya kepada ANTARA News di sela-sela dalam diskusi di Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin.

Ia mengemukakan hal itu di sela-sela diskusi bertajuk "Memperingati Hari Pembela HAM se-Indonesia dan 5 Tahun Meninggalnya Munir SH" yang digelar Forum Studi dan Advokasi Mahasiswa (ForSAM) FH Unair Surabaya.

Didampingi Dekan FH Unair Prof Zaidun SH MSi yang juga mantan rekan Munir SH di LBH Surabaya itu, ia mengaku pesimistis putusan dalam sidang PK Muchdi Pr akan berlangsung secara adil.

"Yang jelas, bila Muchdi Pr tidak jadi bebas, maka saya tidak akan melanjutkan kasus Munir SH ke Mahkamah Internasional, tapi saya akan minta jangan hanya Muchdi Pr yang di penjara, sebab ada tersangka lain seperti Deputi II BIN, Deputi IV BIN, dan lainnya," katanya.

Oleh karena itu, ia mendesak Presiden untuk menunjukkan komitmennya guna menegakkan hukum tanpa "tebang pilih", bahkan Presiden perlu melanjutkan kasus itu untuk mengungkap dalang yang sebenarnya.

"Salah seorang pejabat BIN dalam kesaksiannya mengaku Deputi II dan IV BIN memang ditugasi untuk membunuh Munir, karena itu Presiden harus mencari siapa yang memberi tugas atau perintah membunuh Munir itu," katanya.

Dalam kesempatan itu, Suciwati menduga ada beberapa fakta yang mengaitkan kematian Munir SH pada 7 September 2004 dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 tahap pertama.

"Suami saya itu sangat kritis dalam menolak capres militer, kemudian Kepala BIN saat itu, Hendropriyono, merupakan tim sukses capres sipil, tapi dia sebagai militer tidak ingin ada wacana sipil-militer dalam Pilpres 2004," katanya.

Namun, katanya, dirinya memahami kematian suaminya akibat sikap kritis Munir SH selama ini terhadap militer. "Bukan soal capres militer, suami saya sudah lama kritis terhadap militer, tapi bukan pada sosok militer, melainkan manajemen kekerasan yang digunakan militer," katanya.

Senada dengan itu, koordinator Kontras Surabaya, Andy Irfan, selaku pembicara lain dalam diskusi itu menegaskan bahwa beberapa kasus pelanggaran HAM selama ini membuktikan aktor yang paling banyak melanggar HAM adalah militer.

"Hingga kini, militer sendiri belum tersentuh dengan reformasi, karena itu banyak kasus pelanggaran HAM dengan banyak korban, tapi tidak ada pelakunya. Itu aneh tapi ada di Indonesia," katanya. (*)


Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 224 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org