Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PEMERINTAH TIDAK BISA LINDUNGI SOEHARTO * Yang Bisa Hanya Proses Pengadilan

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 11 September 1998

Jakarta, Kompas
Pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan kepada mantan Presiden Soeharto dan keluarganya dari hujatan masyarakat, karena memang tidak ada dasar hukumnya. Yang mutlak dilakukan - seperti dituntut rakyat - justru proses pengadilan yang transparan dan tidak diskriminatif untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Proses pengadilan itulah yang dapat diharapkan menghapus dendam, kebencian, dan hinaan rakyat terhadap pribadi seorang mantan presiden.

Demikian benang merah pendapat Menteri Kehakiman Muladi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Amien Rais, dan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang dihubungi secara terpisah di Jakarta, Kamis (10/9).

Ketiganya mengomentari permohonan Tim Konsultan Cendana (TKC) sehari sebelumnya agar Presiden Habibie, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melindungi Soeharto dari hinaan, cercaan, dan hujatan.

Menurut Muladi, tidak ada dasar hukumnya untuk memberikan perlindungan kepada mantan presiden dari hujatan dan kritikan masyarakat. Lagi pula, hujatan itu merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat yang saat ini tidak mungkin dibungkam pemerintah.

"Pak Wiranto (Menhankam/Pangab) pun dalam statement-nya (tanggal 21 Mei 1998) menyebutkan melindungi mantan presiden dan keluarganya secara fisik, tapi tak melindungi hal-hal yang bersifat kriminal, seperti korupsi. Apabila ada hujatan seperti penghinaan, pemerintah ya tidak bisa melindungi," katanya.

Pemerintah, katanya, hanya dapat memberikan perlindungan kepada Soeharto dan keluarganya kalau ada teror dan gangguan fisik yang mengancam keselamatan jiwa atau harta bendanya. Kalau Soeharto merasa terganggu dengan hujatan, menurut Muladi, ia bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.

"Pak Harto serta keluarganya sebaiknya menunjuk pengacara untuk mengajukan gugatan. Jika meminta pemerintah, ya ndak bisa. Hujatan itu 'kan termasuk freedom of expression, sehingga pemerintah tidak bisa menghambatnya. Tanggung jawab kebebasan itu di pengadilan. Pemerintah memang bisa saja menganjurkan masyarakat untuk tidak menghujat secara moral, tapi tidak bisa melakukan sensor," kata Muladi.

Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI Letjen TNI SB Yudhoyono, menyatakan, pernyataan Panglima ABRI untuk menjaga keamanan dan kehormatan mantan Presiden Soeharto dan keluarganya adalah dalam rangka melindungi kehormatan mantan Presiden Soeharto dari hujatan-hujatan yang tidak perlu.

"Karena itu, bedakan dengan proses dan masalah hukum. Kalau untuk hukum, siapa pun sama. Hukum harus diberlakukan sama kepada siapa saja," tegasnya ketika ditanya pers di sela-sela Rapat Pleno Badan Pekerja (BP) MPR.

Tangkap saja
Dalam komentarnya yang cukup diplomatis, Megawati mengemukakan, PDI Perjuangan yang dipimpinnya selama ini berkeyakinan bahwa negara ini adalah negara hukum. Maka, katanya, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan untuk melindungi semua warga negaranya.

"Kalau beliau meminta perlindungan hukum sebagai warga negara, itu hal yang wajar yang menunjukkan bahwa setiap warga negara membutuhkan hukum untuk ditegakkan secara baik," katanya.

"Tentunya masalah hukum ini harus benar-benar dilakukan dengan baik dan transparan. Kita tidak boleh melakukan diskriminasi bagi mereka yang meminta perlindungan secara hukum. Sebagai warga negara, para orangtua yang anggotanya belum kembali ke rumah masing-masing, itu pun mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan," tandas Megawati.

Sedangkan Amien Rais, dengan suaranya yang lantang, menyatakan, untuk melindungi Soeharto sebaiknya dilakukan pengusutan terhadap Soeharto dan pencegahan Soeharto pergi ke luar negeri.

"Kalau minta perlindungan hukum, cepat-cepat saja ia ditangkap, dilindungi, diusut, supaya tidak lari ke Honolulu atau Perancis," kata Amien, yang pernah akan ditangkap Soeharto sebelum peristiwa 21 Mei 1998. "Ini merupakan titik awal yang bagus sekali untuk mengejar dosa-dosa yang pernah dilakukannya," tambah Amien.

Yusril Ihza Mahendra, Guru Besar Fakultas Hukum UI dan kini memimpin Partai Bulan Bintang, sebagaimana dikutip harian Surya pada 6 September, mengungkapkan, sehari sebelum berhenti jadi presiden, Soeharto memerintahkan Panglima ABRI untuk mengganti seluruh peluru karet dengan peluru tajam dalam senjata yang dipergunakan aparat keamanan untuk mengamankan Monas dari aksi people power yang akan dipimpin Amien Rais.

"Saya akan mengkonfirmasikan hal ini pada Pak Yusril. Bila benar, sebaiknya Soeharto lekas saja dicekal dan ditanya karena telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap warga Indonesia. Keganasan dan kebiadaban ini memang masih hipotetis dan harus dibuktikan di pengadilan," kata Amien.

Cara lama
Koordinator Badan Pekerja Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Munir menilai, permintaan Soeharto itu tidak proporsional. "Artinya, Soeharto masih mau menggunakan ide-ide lamanya untuk menghantam siapa saja yang mengkritik dia dengan menggunakan aparat negara, termasuk ABRI," katanya.

"Yang disampaikan TKC adalah meminta untuk melakukan tindakan terhadap siapa saja yang melakukan penghujatan. Itu berlebihan. Kalau itu soalnya, Soeharto harus datang sendiri sebagai seorang pengadu kepada polisi, bukan melalui alat media politik," katanya.

Mennaker Fahmi Idris dan Ketua Fraksi Karya Pembangunan DPR Andi Mattalata juga sependapat, Soeharto harus menjelaskan perlindungan macam apa yang diperlukan. Keduanya menganjurkan Soeharto memberikan penjelasan.

Karena sebagai warga biasa, Sekjen DPP PPP Tosari Widjaja juga menganjurkan Soeharto mengajukan permintaan resmi perlindungan kepada pemerintah.

Di Surabaya, Dr Hotman M Siahaan dari Universitas Airlangga mengatakan, mestinya Soeharto memahami mengapa masyarakat menghujatnya. Hujatan terjadi, katanya, karena Soeharto sampai sekarang belum memberikan pertanggungjawaban politik dan hukum. Hal senada dinyatakan mantan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Depkeh Bagir Manan. (wis/oki/tra/ano/ely/uu/nar)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 514 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org