Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Soal Kasus Tanjungpriok : PEMERINTAH JANGAN DISKRIMINATIF

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 09 September 1998

Jakarta, Kompas
Da'i KH Abdul Qadir Djaelani meminta pemerintah, ABRI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk bersikap adil, tidak diskriminatif, dalam menghadapi desakan masyarakat mengenai pengusutan peristiwa Tanjungpriok tahun 1984. Ia menuntut digelarnya pengadilan terhadap para tokoh yang diduga terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) itu.

Menurut Djaelani, selama dua bulan terakhir Solidaritas Nasional untuk Peristiwa Tanjungpriok (Sontak) telah mendatangi Komnas HAM, Departemen Dalam Negeri, Departeman Kehakiman, dan lembaga-lembaga lainnya agar mengusut Peristiwa Berdarah Tanjungpriok. Akan tetapi sampai saat ini mereka belum mendapatkan tanggapan yang wajar.

"Mereka menganggap Kasus Tanjungpriok seolah-olah lebih sederhana dibandingkan peristiwa penculikan aktivis. Saya mengalami penyiksaan yang jauh lebih keji. Kuku dicabuti, muka disunduti rokok, disetrum listrik, dimasukkan ke dalam kolam, dan penyiksaan-penyiksaan lainnya," kata Djaelani yang dihubungi Kompas, Selasa. Ribuan umat Islam, Minggu (6/9), menggelar mimbar kesaksian Peristiwa Berdarah Tanjungpriok 1984 di Mesjid Raya Al Husna. Mereka menuntut pengusutan tuntas peristiwa berdarah sekaligus mengadili mantan Pangab LB Moerdani dan mantan Pangdam Jaya Try Sutrisno.

Koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Munir menyatakan, komitmennya untuk menangani kasus berdarah Tanjungpriok. Dikatakan, pihaknya akan membuka Posko Pengaduan dan bekerja sama dengan Sontak untuk mengumpulkan data korban.

"Kami yakin masih banyak korban lain yang tak terdata. Korban yang masih hidup atau keluarganya tak berani mengadu, sebab takut. Kalau data sudah terkumpul, Kontras akan menyampaikan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) untuk menindaklanjuti secara hukum," tutur Munir kepada Kompas, Selasa (8/9).

Banyak bukti
Djaelani mengungkapkan, Sontak saat ini terus mengumpulkan data korban maupun bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam Peristiwa Berdarah Tanjungpriok. Namun, menurut dia, pemerintah ataupun Komnas seharusnya lebih tanggap dalam menghadapi kasus ini karena jumlah korban yang dibunuh dalam peristiwa ini lebih kurang 400 orang. "Untuk Timtim dibentuk DKM (Dewan Kehormatan Militer), untuk penculikan dibentuk DKP (Dewan Kehormatan Perwira), mengapa untuk Kasus Tanjungpriok yang sudah begitu jelas, datanya lengkap, dan banyak orang yang tahu tidak segera direspons?" tutur Djaelani.

Menurut dia, pihaknya akan berjuang sampai titik terakhir. Apabila kabinet reformasi yang dipimpin Habibie tidak mampu mengambil tindakan yang wajar terhadap kasus ini, mereka akan mempersoalkannya lagi pada pemerintahan yang baru sampai kasus tersebut benar-benar selesai.

Djaelani berpendapat bahwa kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa Tanjungpriok lebih mendalam dibandingkan kasus yang terjadi di Aceh. Dalam kasus Aceh ada keterkaitan dengan gerakan politik. Sedangkan dalam peristiwa Tanjungpriok murni merupakan masalah sosial dan agama, yakni meminta pembebasan tiga pemuda yang ditahan secara tidak adil. "Tindakan yang dilakukan di Tanjungpriok lebih jahat. Rakyat kecil dibantai. Cara mereka menghadapi umat Islam dengan peluru ini sangat menyakiti hati," tutur Djaelani.

Dalam kasus Tanjungpriok, kata Djaelani, Amir Biki telah memberitahukan kepada Kodam bahwa mereka akan berdemonstrasi setelah pengajian apabila tiga pemuda yang ditahan tidak dibebaskan. Semestinya dalam hal ini, Pangdam melakukan tindakan preventif, seperti membatalkan pengajian dan mengamankan panitia atau penceramahnya. Namun yang terjadi justru demonstran dihadapkan pasukan yang membawa M-16 dengan peluru tajam. Mayat mereka dilempar begitu saja ke dalam truk seperti melempar karung.

Djaelani menuntut agar LB Moerdani dan Try Sutrisno yang waktu itu hadir di lokasi kejadian dan memberikan instruksi di lapangan diajukan ke pengadilan. Demikian pula Komandan Kodim maupun kemungkinan keterlibatan panglima tertinggi dalam kasus ini.

Di tempat terpisah, Partai Ummat Islam (PUI) - yang menggunakan singkatan Partai Ummat - hari Selasa di Jakarta menuntut mantan Presiden Soeharto bertanggung jawab atas sejumlah peristiwa berdarah, antara lain peristiwa Tanjungpriok, Aceh, Lampung, Haur Koneng (Jawa Barat), Waduk Nipah (Jawa Tengah), Sampang (Madura), dan Irian Jaya. (wis/tra/pep)



Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 352 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org