Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Rekomendasi TPF DPR HABIBIE HARUS SEGERA KE ACEH

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 08 September 1998

Jakarta, Kompas
Presiden BJ Habibie harus segera mengadakan kunjungan ke Aceh. Ini untuk menegaskan adanya perhatian pemerintah kepada masyarakat Aceh. Demikian salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) DPR untuk Aceh dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Senin (7/9).

"Kunjungan presiden itu akan memberi keyakinan kepada masyarakat dan ulama Aceh bahwa pemerintah peduli terhadap kondisi mereka," kata Prof Dr E Saefullah, anggota TPF DPR untuk Aceh, yang membacakan laporan tim.

Rekomendasi lain yang disarankan oleh TPF, adalah kemungkinan dihidupkannya kembali Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda bagi wilayah Aceh. Dengan membentuk Kodam tersendiri, maka persoalan keamanan dapat diselesaikan melalui pendekatan agama, adat istiadat, dan sosial budaya.

"Penggunaan satuan ABRI yang tidak mengenal keadaan sosial budaya masyarakat Aceh, yang taat pada agama dan menjunjung tinggi adat istiadat, dapat dihindarkan," ungkap Saefullah.

Menurut TPF DPR, ketidakmampuan aparat keamanan setingkat Korem mengantisipasi gangguan keamanan, telah mendorong Kodam I/Bukit Barisan mengirimkan pasukan dari luar Aceh. "Mereka ini tidak mengerti sosio kultural Aceh, sehingga penyelesaian masalahnya tidak memperhatikan aspek sosio kultural dan sosio religius," ujarnya.

Masih trauma
Menanggapi rekomendasi agar dibentuk Kodam Iskandar Muda untuk wilayah Aceh, Hubda (Hubungan Daerah) Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) DPR untuk Aceh menyatakan tidak setuju. "Sekarang ini masyarakat Aceh masih trauma dengan keberadaan ABRI, karena itu tindakan yang tepat adalah lebih menyederhanakan keberadaan ABRI di Aceh," ungkap Ketua Hubda Suriansyah usai Rapat Paripurna DPR.

"Namun, rekomendasi lainnya kami setuju," tambahnya. Untuk menangani masalah keamanan, Hubda F-KP DPR untuk Aceh menyarankan, agar dilakukan penggabungan Korem 011/Lilawangsa dan Korem 012/Teuku Umar.

Suriansyah menambahkan, kedatangan Presiden BJ Habibie ke Aceh hendaknya tidak hanya untuk silaturahmi dengan masyarakat dan ulama, tapi juga membawa Inpres Khusus, yaitu dana bantuan untuk para janda dan anak-anak yatim yang menjadi korban kasus Aceh.

Saran lain yang diajukan oleh TPF DPR adalah membebaskan para narapidana politik/tahanan politik yang menjadi korban fitnah. Sementara untuk para anggota GPK yang secara sukarela menyerahkan diri agar diterima dengan layak dan diberi pengampunan, tanpa ancaman hukuman. TPF juga menyarankan agar segera dikaji kembali UU yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sebab, persoalan yang muncul di daerah berakar pada masalah keadilan.

Keterlibatan Koramil
Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menemukan petunjuk adanya keterlibatan aparat militer, khususnya dari Koramil, dalam kerusuhan di Lhokseumawe Aceh, saat penarikan tahap kedua pasukan nonorganik ABRI dari Aceh, 31 Agustus dan 1 September lalu.

Dalam keterangannya di Jakarta, Koordinator Badan Pekerja Kontras Munir mengatakan, sekelompok pelajar berseragam SMA yang ditangkap aparat kepolisian saat hendak melakukan kerusuhan, mengungkapkan mereka diminta ikut ke truk oleh seorang aparat Koramil Syamtalira Bayu, Lhokseumawe.

Di Lhokseumawe, Kapolres Aceh Utara Letkol (Pol) Iskandar Hasan, didampingi Wakapolres Mayor (Pol) Amrin RM, tidak mengkonfirmasi petunjuk Kontras itu. Ia hanya mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat penahanan bagi lima tersangka pelaku kerusuhan di Lhokseumawe. Ia mengaku mulai menemukan titik cerah dalam pengusutan kasus kerusuhan yang melanda Lhokseumawe dan sekitarnya, 31 Agustus-1 September.

Kapolres juga mengatakan bahwa seorang pemuda, Sd (20), diciduk Minggu malam di Belawan (Sumut). Ia diduga sebagai salah satu penggerak kerusuhan di Geudong, pusat Kecamatan Samudra. Sementara itu kalangan DPRD I Aceh, mahasiswa dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh berharap polisi dapat mengungkap secara transparan penggerak kerusuhan di Lhokseumawe dan sekitarnya. Langkah kepolisian tersebut sangat didukung masyarakat yang selama ini merasa sangat dirugikan karena aksi kerusuhan itu. (ely/oki/mt/y/nj)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 305 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org