Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
UNJUK RASA SOAL LAMPUNG

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 04 September 1998

Jakarta, Kompas
Sekitar 200 orang yang menyatakan diri sebagai korban Peristiwa Talangsari Way Jepara, Lampung, mengadakan unjuk rasa di depan Gedung MPR/ DPR Senayan Jakarta, Kamis.

Para pengunjuk rasa meminta agar Presiden BJ Habibie mengambil langkah nyata melakukan rekonsiliasi nasional untuk menyelesaikan masalah politik di masa lalu, agar luka-luka lama dapat dihapuskan. Jika tidak, maka persoalan itu bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk memecah belah bangsa.

"Kami setuju dengan upaya Kontras mengungkap kasus-kasus lama, asal dalam kerangka Islah (rekonsiliasi - Red), tidak brutal dan tidak liar," tegas Ahmad Yani Wahid, Ketua Delegasi Masyarakat Korban Peristiwa Lampung dalam dialog dengan Fraksi ABRI DPR.

Sebanyak 15 orang dari pengunjuk rasa menjadi delegasi untuk melakukan dialog dengan F-ABRI, yang diwakili anggota F-ABRI Dalam Sinuraya, Momo Kelana, HM Fikri, dan Aminuddin.

Yani menilai banyak LSM yang kini meminta agar pemerintah mengusut masalah-masalah yang terjadi di masa lalu. "Padahal, ketika kami di dalam tahanan dulu, mereka cuma diam. Sekarang, kami tidak ingin kuburan saudara-saudara kami dibongkar-bongkar lagi seperti yang terjadi di Aceh," tutur mantan napol ini.

Fauzi Isnan, salah seorang mantan napol kasus Lampung mengatakan, semua pihak harus mengakui bahwa luka politik masa lalu yang melibatkan umat Islam dan ABRI adalah suatu kesalahan. "Dan penyelesaian terbaik, adalah menyisihkan sikap saling curiga dan prasangka buruk dalam kerangka rekonsiliasi nasional," ujarnya.

Itu, menurut Fauzi, dapat dilakukan melalui pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan terhadap para korban dan keluarganya, termasuk para napol dan keluarganya yang hak perdatanya telah dimatikan. Saat ini masih ada 14 narapidana politik yang berada di rumah tahanan.

Menanggapi tuntutan itu, Momo Kelana berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah dan ABRI melalui Rapat Kerja DPR dengan menteri terkait. (ely)



Kasus terkait Talangsari 1989;:


Wilayah terkait:


Dilihat : 423 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org