Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
DITANGGUHKAN, PENARIKAN PASUKAN DARI ACEH

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 03 September 1998

Jakarta, Kompas
Menyusul kerusuhan selama dua hari di Lhokseumawe, pimpinan ABRI di Jakarta hari Rabu (2/9) memutuskan untuk menangguhkan penarikan pasukan dari Aceh. Jumlah pasukan justru ditambah untuk pengamanan obyek-obyek vital dan strategis. Demikian ditegaskan Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menjawab pers usai mengikuti Sidang Kabinet di Bina Graha.

Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) justru menuntut agar kerusuhan itu tidak dijadikan alasan ABRI untuk memperpanjang kehadiran pasukan di Aceh.

Dalam perkembangan lainnya, para pemuka masyarakat Aceh menuntut aparat kepolisi-an untuk mengusut tuntas kasus kerusuhan di Lhokseumawe dan sekitarnya. Selain telah menyebabkan kerugian materi dan nonmateri, kerusuhan dan penjarahan juga dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama dan adat istiadat masyarakat Aceh.

Situasi kota Lhokseumawe sudah mulai tenang. Terlebih setelah aparat keamanan dan mahasiswa turun memberi informasi kepada masyarakat untuk tidak terpancing hasutan. Sedang di Bireun, 60 km barat Lhokseumawe, masyarakat mulai membentengi diri dengan besi dan pentungan untuk mencegah masuknya para perusuh.

Sampai dianggap aman
"Apa yang terjadi di Aceh kita sesalkan bersama, karena tanggung jawab masalah keamanan yang baru saja kita serahkan kepada pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Aceh sendiri, ternyata telah dinodai oleh beberapa oknum yang membawa massa ke arah tindakan yang sangat anarkis," kata Wiranto.

"Oleh karena tanggung jawab ABRI untuk melaksanakan tugas-tugas mengamankan seluruh wilayah nasional, maka tentu penarikan pasukan untuk sementara ditangguhkan, sampai keadaan kita anggap cukup aman," tegasnya.

Untuk selanjutnya, Wiranto mengajak seluruh masyarakat Aceh menahan diri, berpikir arif, dan bersama-sama memulihkan kembali situasi yang saat ini mungkin dinyatakan tidak aman. "Karena terus terang, memang banyak sekali perusakan oleh segelintir oknum masyarakat terhadap fasilitas umum, yang sebenarnya bermanfaat bagi masyarakat. Antara lain, toko-toko, hotel, dan kantor-kantor. Ini sangat kita sesalkan bersama," lanjut Wiranto.

Jangan jadi pembenaran
Sementara itu, Kontras dalam pernyataannya mengatakan agar pemerintah, khususnya ABRI, jangan menjadikan kerusuhan yang terjadi di Lhokseumawe, Aceh, sebagai pembenaran untuk mempertahankan lebih lama keberadaan dan konsentrasi militer.

Melalui pernyataannya, Kontras mengimbau, masyarakat Aceh tidak terjebak dalam berbagai tindak kerusuhan dan kekerasan yang justru akan mempersulit upaya membongkar dan menuntut pertanggungjawaban atas berbagai tindak kekerasan selama DOM di wilayah Aceh.

Sementara itu, pemuka masyarakat Aceh yang dihubungi Kompas di Lhokseumawe, Rabu, menyatakan keheranannya atas kerusuhan di Lhokseumawe yang tidak sesuai dengan ajaran agama maupun adat istiadat masyarakat Aceh.

"Kerusuhan kali ini luar biasa anehnya. Bingung saya. Kita tidak tahu apa maunya dan tujuannya," ujar Adnan PMTOH, tokoh masyarakat dan budayawan DI (Daerah Istimewa) Aceh. Maret lalu ia pernah diminta Pangdam untuk berlayar menenangkan 545 TKI illegal yang dikembalikan ke Tanah Air dari Malaysia. "Waktu itu saya bisa

mengatasinya dari hasutan GPK (Gerakan Pengacau Keamanan). Sedang sekarang keadaannya sudah tenang, kok tiba-tiba jadi rusuh," tambahnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Malikussaleh Drs H Djakfar G Hatta, menyebut siapa pun dalang peristiwa ini harus diusut tuntas, kalau perlu dibentuk tim pencari fakta. Ia menyebut situasi yang ada sekarang sungguh-sungguh membuat rakyat bingung dan kecewa.

Tokoh ulama Aceh Utara Tengku H Syaifudin Ilyas juga sangat menyesalkan terjadinya peristiwa kerusuhan ini. Ia mengimbau agar pimpinan ABRI mengusut kasus ini. Ketua DPC PPP ini menduga adanya oknum yang merekayasa peristiwa ini agar Aceh kembali pada situasi DOM.

Dalam jumpa pers Selasa (1/9) lalu, Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel (Inf) Dasiri Musnar menyebut, ada indikasi gerakan "Aceh Merdeka" menyusup. "Ini terbukti mereka meneriakkan yel-yel "Aceh Merdeka" melalui pengeras suara di tengah kerumunan massa," ujarnya.

Mulai diperiksa
Kapolda Aceh Kolonel (Pol) Drs Moch Rodja kepada Kompas mengatakan, pihaknya akan mengerahkan segala kemampuan untuk mengungkap tuntas kasus ini. Pihaknya kini sedang memeriksa beberapa orang yang dicurigai sebagai penggerak kerusuhan.

Ditambahkan, satu SSK (satuan setingkat kompi) Brimob dari Polda Sumut sedang menuju Aceh Utara. Sedang mengenai bantuan Brimob dan Gegana dari Jakarta, dipandang masih belum perlu. "Namun sewaktu-waktu dibutuhkan, mereka sudah siap diterbangkan," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah Letkol (Pol) Iskandar Hasan yang didampingi Wakil Kepala Polres Mayor (Pol) Drs Amrin Remico mengatakan, sejauh ini korban kerusuhan hari Selasa (1/9) tercatat satu orang meninggal, tiga luka berat, dan 12 luka ringan. Pihak Polri juga sempat mengamankan sekitar 100 pelajar yang berusaha menerobos ke kompleks Bukit Indah, perumahan karyawan Mobil Oil, Rabu pagi. Orangtua mereka kemudian diminta datang ke Polres untuk menjemput anaknya setelah diberi pengarahan.

Namun di Idi Rayeuk, sekitar 120 km barat Lhokseumawe, masih terjadi perusakan 11 toko. Massa pelajar yang diperkirakan datang dari arah Lhokseumawe, merusak toko dan mengeluarkan barang-barang yang ada di dalamnya serta membakarnya di jalanan. Mereka bubar setelah aparat keamanan datang. Sebagian melarikan diri dengan truk ke arah Lhokseumawe. (mt/y/nj/rie/osd/bb/oki)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 338 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org