Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
NGOs: End Army Antiterror Efforts

Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 Agustus 2009

Markus Junianto Sihaloho

A decision by the Army to deploy personnel to assist police in conducting antiterrorism operations was criticized by a number of nongovernmental organizations on Friday, who said the measure would not improve antiterrorism capabilities.

Usman Hamid, the coordinator of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), said the Antiterrorism Law stipulated that the police were primarily responsible for antiterrorism operations, while the military could only become involved if the police invited them to assist.

“That is how our criminal justice system works, which means that any involvement of the military would harm the system,” he said.

He said the military and police operated differently, with the police working in a more transparent fashion, and that the involvement of soldiers would not guarantee that antiterror efforts were any more effective.

As an example, Usman said that in 2006 military personnel in East Java arrested a man identified as Haryono, claiming that he was a terrorist suspect.

“But then he had to be released because it was not true. He was a former patient in a mental hospital,” Usman said.

“And none of us, or the government, think that the police have failed in their antiterror work. So just let the police do their work.”

An Army spokesman said earlier that President Susilo Bambang Yudhoyono had ordered the military to get involved by activating Suharto-era antiterror desks at the country’s 12 military commands.

The desks oversee more than 40,000 soldiers down to the subdistrict level to monitor activity and stop terrorist threats.

Amiruddin Al Arab, of the Institute for Policy Research and Advocacy (Elsam), said it would be better if the government ensured that the police and other civil institutions were working more effectively in antiterrorism efforts.

He said if the police lacked necessary intelligence personnel for monitoring terror threats, then it would be better for the government to recruit more police officers rather than looking to the military.

“Soldiers are not trained to work like police officers,” he said.

Donatus K Marut, of the International NGO Forum on Indonesian Development (Infid), said Yudhoyono’s order had triggered confusion among the military and the police because both institutions already had their own guidelines in place.

“I think if the president issues a new decree just to guarantee that the military has the right to be involved in any antiterror effort, then that would create chaos among the security apparatuses,” he said.



Dilihat : 134 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org