Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kasus David Dijajaki untuk Dibawa ke HAM International

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 05 Agustus 2009
JAKARTA -- Kasus kematian David Hartono Widjaya rencanya akan dijajaki sampai ke Mahkamah International. Langkah ini dilakukan sebagai upaya lanjutan menggugat putusan Pengadilan Coroner Singapura yang memvonis kematian David sebagai kasus bunuh diri.

Tim advokasi kasus kematian David rencananya juga akan mengajukan permohonan ke Supreme Court untuk menggelar Coroner Court baru. Bukti-bukti terbaru yang sebelumnya telah dipublikasi juga akan dihadirkan jika Coroner Court kembali digelar.

Dalam hukum HAM International, dimungkinkan keluarga korban mempertanyakan keadilan. Dalam kasus David, mekanisme international dapat disediakan dalam konteks mengikuti mekanisme regional (ASEAN Commitee of Human Right), yaitu komisi yang baru dibentuk di level ASEAN dan mekanisme International Standard, baik berupa kofinan dan confension.

Selain itu, ada mekanisme berupa pelaporan kepada badan atau komisi yang berkaitan dengan kasus tersebut, yaitu melaporkan ke komisi yang berkaitan dengan Independensi of Judistiary.

Keluarga dan tim advikasi David tidak sendiri dalam upaya tersebut, mereka di bantu sejumlah lembaga bantuan hukum (LBH) dan HAM, di antaranya Kontras dan YLBHI. "Sebagai organisasi hak asasi manusia, kami akan terus memberi dukungan bagi keadilan David dan keluarganya, baik di tingkat domestik Singapura, maupun International yang akan diupayakan bersama-sama keluaga korban maupun organisasi HAM," ujar Ketua YLBHI, Patra M Zen melalui siaran pers yang diterima Republika, Selasa (4/8).

YLBHI akan mengkaji bagaimana menggunakan mekanisme International untuk mengadukan adanya ketidakmandirian Coroner Court Singapura, kata Patra. Jika pengadilan Singapura dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, rehabilitasi, reparasi, dan resitusi pada korban, YLBHI akan meminta ke level yang lebih tinggi. "Kami tidak akan tinggal diam atas kasus kematian David, karena ada rasa ketidakadilan. Kami akan memperlajari semua opsi mekanisme regional dan international," jelas Patra.

Kontras juga akan melakukan eksaminasi sebagai data pembanding (second opinion) terhadap proses yang berlangsung. "Pemerintah dapat melakukan upaya politis, seperti permintaan penjelasan kepada Duta Besar Singapura di Jakarta berkaitan kasus David. Jangan hanya menunggu dan memonitoring tanpa tindakan aktif," tutur Staf Divisi Polhum HAM Kontras, Sinung Karto.

Sinung mengatakan Kontras akan mempertanyakan sejauh mana pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dan memantau setiap proses hukum yang melibatkan warga negara RI di mana pun berada. "Jangan sampai terjadi lagi kasus warga negara Indonesia yang meninggal di luar negeri tanpa proses hukum," tegasnya.  c06/ahi


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 276 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org