Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Police Say Communism Fears Led Them To Disband Yogyakarta Teachers Forum

Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Kamis, 06 Agustus 2009

Farouk Arnaz

The National Police apologized on Thursday for a July 17 incident in which Yogyakarta Police broke up a workshop attended by history teachers on suspicions that the session would be used to spread communism, a human rights activist said.

“We met with the director of the National Police’s Intelligence Directorate, Brig. Gen. Mudji Waluyo, today to clarify the issue and they admitted that the Yogyakarta Police had made a mistake and acted unprofessionally when they disbanded the workshop just because a group calling itself the Anti-Communist Forum (FAKI) demanded it of the police,” Usman Hamid, coordinator of the National Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), told the Jakarta Globe on Thursday.

The workshop was organized by the Solidarity Network for Victims of Past Human Rights Violations and their Families (JSKK) at Perwitasari Hotel in Yogyakarta and was attended by several history teachers from Central Java and Yogyakarta, Usman said.

Usman said the incident took place “due to poor understanding of the law among low-level police officers.”

“According to the law, [the officers] should have guarded the workshop so that it could go ahead and not disband it simply because a group of people protested against it.”

Usman speculated that FAKI may have thought that the forum was organized to discuss communism because one of the speakers, Asvi Warman Adam, a researcher from the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), has proposed that the national school curriculum be revised in regards to the 1965 coup. Asvi has argued that the New Order’s version of the coup was distorted as it laid sole responsibility on the now-defunct Indonesian Communist Party (PKI) .

“The purpose of the workshop was to discuss Indonesia’s history in general, it was not just about the September 1965 incident,” he said referring to the aborted take-over attempt which is believed to have been backed by PKI.

“The police should have known better, Asvi is a civil servant. When he speaks about the coup attempt, it is only based on his knowledge, nothing more,” Usman said.

The workshop was also to feature two other speakers, Ratna Hapsari, the head of Jakarta’s history teachers association, and Wahono from Gadjah Mada University.

Anticommunist tensions in Indonesia have been present in recent years. In 2006, a group in Surabaya protested the sale of books about communism.

In the same year a discussion about the international Marxist movement, featuring a guest speaker from Canada, at the Ultimus bookshop in Bandung, was broken up by hundreds of young men claiming to represent a separate group calling itself the Anti-Communist Community Forum.



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Wilayah terkait:


Dilihat : 138 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org