Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
DAKWAAN ODITUR KECEWAKAN KORBAN PENCULIKAN

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 24 Desember 1998

Jakarta, Kompas
Dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam kasus penculikan aktivis, disambut kekecewaan para korban penculikan dan tim pengacara mereka. Dakwaan oditur itu dianggap kurang lengkap dan prematur karena dakwaan sama sekali tidak mempersoalkan perlakuan yang dilakukan terdakwa terhadap korban selama dalam penyekapan.

Korban penculikan yang sudah dibebaskan, Aan Rusdianto dan Pius Lustrilanang, sama-sama menyatakan dakwaan itu jauh dari lengkap dan hanya mengungkapkan sebagian saja dari keterangan yang sudah mereka berikan saat mereka diperiksa penyidik Pusat Polisi Militer (Puspom).

"Sejak awal sudah jelas, semua saksi menyatakan ada penyiksaan, ada pemukulan, setrum, dicelupkan di bak air, disundut rokok, ditidurkan di balok es. Dakwaan itu tidak lengkap. Sejauh yang saya ingat, saya ungkapkan semuanya saat diperiksa," tegas Pius.

Aan menambahkan, dalam pemeriksaan memang tidak ada upaya penyidik untuk membuat visum et repertumatas luka-luka bekas penyiksaan yang dialaminya. "Padahal tanda bekas luka itu sampai sekarang pun masih ada, sehingga sebetulnya masalah penyiksaan ini masih harus dipersoalkan," ujarnya.

Kekecewaan terhadap dakwaan itu juga disampaikan Johnson Panjaitan dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) sebagai penasihat hukum Pius. Dia juga mempertanyakan tidak dipermasalahkannya penganiayaan terhadap korban, serta dilokalisirnya terdakwa pada 11 orang itu saja.

Sementara itu Munir dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menegaskan, kejanggalan dalam persidangan pertama kasus penculikan itu tidak meleset dari apa yang sudah diperkirakan Kontras.

"Surat dakwaan tidak menunjukkan adanya hierarki komando pengambilan keputusan dalam aksi penculikan para aktivis tersebut sehingga seakan-akan tindakan penculikan itu merupakan inisiatif pribadi para tersangka," ungkapnya.

Dia menambahkan, surat dakwaan tersebut seharusnya tidak perlu menjelaskan mengenai alasan pembenar para tersangka melakukan penculikan, dengan menggambarkan bahwa mereka digerakkan oleh sikap patriotisme terhadap bangsa dan negara. Alasan pembenar ini sesungguhnya tidak relevan.

Munir menegaskan, inisiatif pribadi untuk menculik sesungguhnya tidak sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menegaskan adanya kesalahan komando dalam kasus penculikan ini. (oki)

Korban dan Lokasi Kejadian :

Waktu

Korban

Tempat

03/02/98

Desmond JM

Jl Salemba depan Deptan

03/02/98

Pius L

Pintu gerbang RSCM

08/03/98

Haryanto T

Kawasan Taman Mini

12/03/98

Rahardjo WD

Di dalam gedung RSCM

12/03/98

Feisol Reza

Di dalam gedung RSCM

13/03/98

Nezar Patria

Rusun Klender

13/03/98

Aan R

Rusun Klender

13/03/98

Mugianto

Rusun Klender

27/03/98

Andi Arief

Ruko Way Halim, Lampung

Sumber: Dakwaan Oditur Militer



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 621 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org