Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PENCULIKAN UNTUK PERTAHANKAN "STATUS QUO"

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 23 Desember 1998

Jakarta, Kompas
Berdasarkan hasil rekonstruksi tampak jelas bahwa kasus penculikan aktivis berhubungan dengan upaya mempertahankan status quo. Atas dasar itu, pertanggungjawaban kasus itu tidak dapat secara parsial diletakkan di atas pundak Letjen (Purn) Prabowo Subianto (mantan Komandan Jenderal Kopassus) semata, tetapi harus merupakan pertanggungjawaban institusional.

Demikian dikatakan Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir kepada pers di Jakarta, Selasa (22/12). Sementara, Nezar Patria mewakili korban penculikan yang telah dilepas menyatakan, mereka memutuskan untuk hadir sebagai saksi di persidangan. Hal itu dilakukan untuk mendorong pengungkapan korban penculikan lain yang sampai saat ini belum jelas nasibnya.

Dikatakan Munir, secara moral politik, seluruh pejabat lainnya tidak lebih baik dan lebih bersih dari Prabowo. Kalau hanya peradilan dan sanksi terhadap Prabowo, Mayjen TNI Muchdi, mantan Komandan Jenderal Kopassus, serta Kol (Inf) Chairawan, mantan Komandan Grup IV Kopassus, sebenarnya tidak cukup layak memenuhi unsur keadilan dalam masyarakat, mengingat yang harus bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung tidak hanya mereka.

Kesalahan prosedur
Munir mengemukakan, berkas perkara penculikan yang dilimpahkan tidak didasari inisiatif untuk membuat visum et repertum atas diri korban yang telah dilepas. Hal ini menandakan arah dari proses peradilan militer hanya dibatasi dalam "kesalahan prosedur penangkapan", yaitu yang seharusnya dilakukan polisi akan tetapi dilakukan Kopassus dan tidak dengan segera diserahkan kepada polisi.

Dikatakan, persidangan kasus penculikan yang akan digelar Rabu (23/12) ini, dalam kacamata politik resmi persidangan ini bisa dianggap sebagai puncak soal penculikan. Di dalamnya legitimasi dan justifikasi atas hukum diletakkan pemerintah, sehingga dengan demikian segala hal ihwal yang menyangkut penculikan, yang melibatkan begitu banyak pihak dalam institusi resmi negara, bisa dianggap diselesaikan dan tidak lagi perlu dipersoalkan.

"Singkatnya dengan persidangan itu, kasus penculikan akan ditutup layarnya dengan memendam misteri dan tanda tanya besar mengenai korban dan pertanggungjawaban politik serta kemanusiaan di dalamnya," tegasnya.

Atas dasar itulah, pimpinan Kontras itu kembali menegaskan, peradilan tersebut belum saatnya digelar karena nasib 13 orang hilang lainnya masih belum dijawab. "Dalam pengamatan kami, upaya mempercepat peradilan dilakukan dalam kerangka melokalisir tanggung jawab atas kasus penculikan, serta melindungi para pelaku dari pertanggungjawaban pidana yang lebih luas atas tindakan penculikan yang berlangsung," ungkap Munir.

Nezar mewakili korban penculikan, menjelaskan, sampai saat ini baru Andi Arief yang sudah dipanggil secara resmi oleh Oditur Militer untuk menjadi saksi pada persidangan Rabu (23/12). Atas panggilan sebagai saksi tersebut, para korban memutuskan akan bersaksi di pengadilan.

"Pada proses penangkapan dan penahanan kami, kami menyaksikan dan juga mengetahui di mana keberadaan 13 korban yang lain, misalnya Djati, Reza, Andi Arief dan Desmond sempat melihat beberapa korban yang masih dinyatakan hilang, antara lain Herman Hendrawan dan Sonny. Pada pengadilan nanti kami akan siap sebagai saksi, tetapi dengan fokus kami akan mendesak oditur militer untuk mengusut tuntas keberadaan korban yang lain," jelas Nezar.

Harapan atas persidangan yang sejujur-sejujurnya disampaikan Ny Tuti Koto dan Paian Siahaan mewakili orangtua korban penculikan yang belum dilepas. "Kalau umpama sidang ini tidak sesuai dengan yang semestinya, kami tidak akan diam," tegas Ny Tuti.

Atas sikap Nezar dan kawan-kawan, Munir mengungkapkan, secara hukum kalau dalam proses peradilan itu ditemukan fakta lain, misalnya saksi bercerita bahwa di tempat penculikan dia bertemu korban lain tetapi dalam dakwaan tidak pernah dinyatakan tentang itu, mestinya pengadilan dapat memutuskan bahwa surat dakwaan batal demi hukum dan mengembalikan itu kepada proses penyidikan awal untuk mengungkap kembali fakta baru. (oki)



Kasus terkait Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 381 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org