Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
246 Anggota Polisi "Nakal" Telah Dibebastugaskan

Sumber: PIKIRANRAKYAT.COM | Tgl terbit: Minggu, 02 Agustus 2009

NGAMPRAH, (PR).-
Selama tahun 2008, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah memecat 246 anggotanya yang dinilai "nakal". Sanksi tegas itu terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan maupun wewenang yang dilakukan oknum polisi selama menjalankan tugasnya.

Demikian diungkapkan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Inspektur Jenderal Nanan Sukarna di sela-sela seminar "Memahami Pemolisian: Menuju Profesionalisme Polri" di Aula Sespim Polri, Jln. Sesko AU, Desa Kayuambon, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, Rabu (29/7).

Menurut Nanan, jumlah polisi "nakal" tersebut merupakan jumlah yang berhasil ditangkap oleh kepolisian. Selebihnya, dia tidak memungkiri masih ada tindakan indisipliner yang dilakukan anggota kepolisian yang masih bisa ditoleransi dengan teguran.

"Bisa saja, selama ini, kepolisian telah memecat seribu anggota polisi, namun jumlah tersebut bisa dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anggota polisi di Indonesia ini yang mencapai 400.000 anggota. Dengan demikian, jumlah polisi ’nakal’ tersebut hanya mencapai 0,0025 persen saja," tuturnya.

Nanan mengungkapkan, pihaknya harus berani dalam menindak tegas pelaku pelanggaran di jajaran kepolisian. Dia menganggap, tindakan tersebut perlu dilakukan apabila anggota bersangkutan memang tidak layak memangku tugas sebagai seorang polisi.

Dengan demikian, ucap dia, pengawasan harus dilaksanakan tidak hanya dari aparat kepolisian. Dengan kata lain, masyarakat perlu dilibatkan dalam penegakan hukum tersebut.

Nanan menuturkan, secara internal, Polri telah memiliki rencana strategis untuk menciptakan pemolisian yang demokratis dan profesional. Strategi tersebut mencakup melahirkan perubahan kebijakan politik maupun hukum. Termasuk, upaya untuk membangun kepercayaan (trust building) dengan masyarakat.

"Namun dalam pelaksanaannya tak cukup mudah untuk melakukan pembenahan tersebut, apalagi mengubah kultur yang telah lama mengakar. Kita masih melihat berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan maupun tindakan kekerasan muncul di masyarakat," katanya.

Perkap
Meskipun demikian, Nanan mengatakan, inisiatif-inisiatif positif untuk membuat pedoman-pedoman yang lebih implementatif seperti Peraturan Kapolri (Perkap) tentang Polisi Masyarakat dan Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Hal itu merupakan langkah positif yang harus ditindaklanjuti pada aturan-aturan yang lebih operasional, termasuk membangun mekanisme akuntabilitas yang lebih efektif.

Nanan menambahkan, untuk mendukung upaya Polri dalam membangun institusi pemolisian yang demokratis dan akuntabel, dukungan dan kawalan oleh institusi pengawasan independen sangatlah dibutuhkan. Termasuk, dari pemantauan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil yang bergerak dalam penegakan isu keadilan dan hak asasi manusia (HAM) serta masyarakat yang mendorong reformasi di sektor keamanan.

Seminar
Sementara itu, dalam seminar yang digelar tersebut, Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri bekerjasama dengan Amnesty International, Federasi Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Perkumpulan Praxis, dan International Organization for Migration (IOM). Selain itu, juga menghadirkan pembicara dari Kadiv Binkum Polri Inspektur Jenderal Aryanto Sutadi, Kompolmas Adnan Pandupraja, pakar kepolisian dari perkumpulan Praxis, Prof. Sylvia Tiwon P.hd., dan Anneke Osse dari Amnesty International.

Secara terpisah, Inspektur Jenderal Aryanto Sutadi mengatakan, kinerja Polri perlu diacungi jempol dalam hal penangkapan pelaku teror. Sistem atau pola penyelidikan dan penangkapan teroris di Indonesia bisa dikatakan lebih profesional dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Di Indonesia, mengutamakan asas praduga tak bersalah. (A-183)***



Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 281 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org