Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
FAJAR BARU GERAKAN KAUM IBU

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Minggu, 20 Desember 1998

PENGANTAR REDAKSI
GERAKAN kaum ibu kian marak, menyuarakan berbagai himpitan mulai dari krisis ekonomi hingga kegalauan akibat hilangnya anak-anak mereka, para aktivis yang diculik. Mereka juga membantu "perjuangan" mahasiswa lewat dapur umum. Seluruh gerakan ini merupakan fenomena menarik dalam gerakan perempuan selama ini. Menyambut Hari Ibu 22 Desember mendatang, wartawan Kompas Maria Hartiningsih menurunkan dua tulisan berikut.

BUNDARAN Hotel Indonesia bukanlah Plaza de Mayo. Tetapi peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Februari lalu di Jakarta itu membuat bagian kota Jakarta di Indonesia dan Buenos Aires di Argentina, yang terpisah ribuan mil jaraknya, terasa begitu dekat. Rentang waktu hampir 21 tahun itu pun terasa paralel.

Tujuan Karlina Leksono dan kawan-kawannya dari Suara Ibu Peduli (SIP)-yang melakukan aksi damai di Bundaran HI-memang berbeda dengan apa yang dikehendaki Hebe Bonafini, Adela Antokaletz, dan 12 perempuan lain pada protes damai yang panjang, yang diawali pada tanggal 13 April 1977 di Plaza de Mayo.

Karlina dan kawan-kawan memrotes kenaikan harga susu bubuk akibat krisis ekonomi, sementara Ny Bonafini dan kawan-kawan menuntut rezim militer saat itu agar mengembalikan anak-anak mereka yang "dihilangkan" oleh rezim militer yang berkuasa di Argentina saat itu. Dengan demikian, tingkat dramatisasinya memang berbeda. Mereka juga bukan berasal dari kelas yang sama. Ny Bonafini dan kawan-kawan berasal dari kelas pekerja, ibu rumah tangga biasa yang sederhana dan sama sekali tidak tahu tentang kegiatan politik anak-anak mereka. Sedangkan Karlina dan kawan-kawannya berasal dari kalangan intelektual.

Akan tetapi esensi protes, yang kemudian berubah menjadi gerakan moral dan perdamaian yang dimotori kaum ibu ini, tidak jauh berbeda: mereka mempertanyakan nasib anak-anak yang hidupnya dirampas, baik oleh maut akibat tindak kekerasan maupun bentuk kematian lain dan penderitaan panjang yang disebabkan oleh kekurangan gizi.

Memang pada awalnya kaum ibu yang tergabung dalam "Para Ibu dari Plaza de Mayo" adalah para ibu biologis dari para aktivis politik yang diculiki karena kegiatan mereka dianggap potensial menggoyang rezim yang sedang berkuasa. Namun dalam perjalanannya kemudian, para ibu yang bergabung di dalamnya adalah para perempuan yang menganggap semua anak adalah anak-anak mereka. Dengan begitu, kesakitan serta kematian anak-anak itu adalah nestapa yang harus ditanggung bersama.

Hal lain yang sama: para ibu ini menghadapi teror dan ancaman, baik yang langsung aupun tidak langsung. Silakan membaca kembali kliping media tentang bagaimana Karlina dan kawan-kawannya diperlakukan aparat ketika mereka ditahan di Polda.

KARLINA dan kawan-kawannya kemudian memperoleh dukungan penuh dari para ibu yang secara langsung merasakan himpitan kesulitan akibat krisis ekonomi (suami kehilangan pekerjaan, kebutuhan sehari-hari naik berlipat-lipat, dan anak-anak mereka terancam putus sekolah). Mereka berjuang mencari bantuan agar memperoleh susu kaleng dengan harga lebih murah.

Gerakan ini menembus batas kelas sosial, juga memotong cara-cara pemberian bantuan yang berdasarkan belas kasihan yang selama ini tampak diidealkan, namun sebenarnya menempatkan pihak yang memberi seperti majikan atas pihak yang menerima dan dengan begitu lebih punya hak untuk mengatur dan merampas kreativitas.

Karlina dan kawan-kawannya dari SIP hanya memberi subsidi. Suatu hal yang pada awalnya juga tidak begitu mudah dipahami oleh kaum yang lebih lemah, karena selama ini hanya mengenal bentuk bantuan yang bersifat pemberian.

Sita Aripurnami dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Kalyanamitra juga melakukan aksi serupa. Kalyanamitra didirikan tahun 1985 dan boleh dicatat sebagai kumpulan feminis yang semula bergerak di bidang informasi, penelitian, publikasi, pendidikan, dan pelatihan di bidang kesadaran gender. Dalam perjalanannya kemudian, mereka juga mendampingi para perempuan yang mengalami berbagai masalah ketidakadilan dari yang bersifat struktural sampai yang konkret sehari-hari.

Ketika krisis ekonomi merebak, mereka segera melakukan konsolidasi dengan berbagai LSM lain untuk membantu para keluarga yang terlibas krisis ekonomi. Mereka mencari bantuan dengan menggalang dana dari berbagai donatur, agar bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sita sendiri ikut bekerja tanpa mengenal waktu, meski saat itu tengah hamil besar. Koperasi yang dikelola Sita dan kawan-kawannya itu kini beranggotakan sekitar 3.000 keluarga.

Akan tetapi tindakan konkret yang lebih bersifat kemanusiaan ini bukan tanpa celaan, bahkan di kalangan aktivis feminis yang belasan tahun terakhir ini berjuang keras untuk melakukan penyadaran hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Kegiatan yang dilakukan Sita dan kawan-kawannya dianggap kembali ke sektor domestik, dan dianggap tidak sejalan dengan konsep-konsep kesetaraan yang selama ini diperjuangkan.

Sita mengatakan, "Aku sih sekarang nggak terlalu peduli mau dibilang apa." Sita dengan sadar melakukan kegiatan yang lebih bersifat kemanusiaan. Kenyataannya, kegiatan ini yang terasa lebih merangkul banyak pihak dari berbagai kalangan, juga para aktivis yang selama ini lebih banyak bergerak di bidang sosial.

Dalam situasi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini, Sita melihat pentingnya sinergi dari bekerja sama untuk saling menguatkan, bukan sebaliknya.

Akan tetapi benarkah upaya pemberdayaan ekonomi (baca: domestik)-yang saat ini banyak dilakukan oleh para feminis ini-hanya semata-mata berurusan dengan persoalan perut?

Para ibu yang tergabung dalam SIP kemudian juga dirangsang kreativitasnya untuk mengusahakan sendiri bahan pangan yang dibeli secara murah, dan mendistribusikannya kepada tetangga yang membutuhkan. "Suara para ibu itu didengar. Semua keputusan di tingkat lokal kemudian menunggu pendapat para ibu SIP," ujar Karlina.

Dan gemanya pun berpendar ke mana-mana. Ketika mahasiswa bergerak, para ibu melakukan inisiatif membuat nasi bungkus dan mengumpulkan konsumsi untuk mahasiswa. Mereka tetap menolak berbicara tentang politik, tetapi mulai menyadari tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak mereka. "Sambil memasak, mereka mendengarkan radio dan menonton televisi, menyaksikan apa yang dilakukan aparat terhadap para mahasiswa," ujar Ny Maria (28), ibu empat anak. "Para ibu itu menangis dan berteriak-teriak, 'Aduuhh... anak-anak itu kok ditembaki...', sementara tangan-tangan mereka dengan cekatan terus membungkusi nasi," Maria menceritakan reaksi para ibu ketika terjadi penembakan mahasiswa di Semanggi bulan November lalu.

Bantuan pun mengalir dalam berbagai bentuk, dari uang tunai, roti, biskuit, air minum botol maupun yang direbus dan dimasukkan ke plastik, sampai telur rebus. Juga sumbangan tenaga dan kendaraan. Koperasi Solidaritas Pangan yang dimotori Sita dan kawan-kawan juga membangun dapur umum di mana-mana. Bantuan dari masyarakat pun mengalir. Para ibu mengatakan, belanjaan mereka ditambahi oleh para pedagang di pasar ketika tahu bahwa para ibu itu akan memasak nasi untuk mahasiswa.

"Mereka yang membantu tidak mau disebut namanya. Hanya mereka bilang, saya titip makanan dan minuman ini supaya anak-anak saya tidak kelaparan dan kehausan," Karlina menambahkan. Beberapa ibu bahkan dengan berani mengatakan, "Kalau begini terus, kami akan berdiri di depan anak-anak itu, biar kami dulu yang kena, bukan anak-anak itu."

Pada sebuah talkshow di suatu siaran radio swasta niaga, seorang ibu dengan tenang menanggapi pernyataan terima kasih mahasiswa. "Jangan berterima kasih begitu. Kami tidak sekadar memberi nasi bungkus. Tetapi kami juga menitipkan suara hati kami pada kalian, karena apa yang kalian suarakan sesungguhnya adalah suara hati kami."

Menurut Sita, seorang ibu hanya merasa bahagia kalau ia bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya. "Sekarang ini bagaimana seorang ibu bisa merasa bahagia kalau ia bisa sewaktu-waktu kehilangan anaknya, kehilangan suaminya, dan dirinya sendiri terancam diperkosa atau diperlakukan secara brutal?"

PEMBERDAYAAN ekonomi memang bisa dilakukan oleh pihak mana saja. Tetapi yang dilakukan oleh berbagai gerakan perempuan saat ini bukanlah melulu mencari subsidi atau membentuk koperasi. Setelah kerusuhan bulan Mei di Jakarta, menarik dicermati bahwa hampir semua kelompok perempuan di luar organisasi resmi yang dibentuk pemerintah, terlibat dalam upaya menentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Akibat aktivitasnya, para ibu itu menghadapi teror setiap saat. "Sering saya menerima telepon dari orang yang tidak dikenal, yang isinya hanya mencaci maki serta mengancam saya dan keluarga saya," kata Karlina yang juga aktif dalam Tim Relawan Kemanusiaan. Anggota tim relawan lainnya juga mengalami hal serupa.

Akan tetapi rasa kecut dan takut tampaknya semakin terpinggirkan, dan politik teror terasa tumpul, ketika ketidakadilan dan kekerasan dilihat dalam perspektif perempuan. Para ibu yang tergabung dalam Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (Kontras) melakukan demonstrasi sambil membawa potret anak-anak mereka yang sampai sekarang masih hilang akibat aktivitas politik atau kegiatan lain yang diduga ada kaitannya dengan kepentingan para penguasa saat itu.

Para ibu yang sederhana dan setiap hari berkutat dengan pekerjaan domestiknya tidak takut lagi menghadapi aparat berseragam dan dengan berani berteriak menuntut agar anak-anak mereka segera dikembalikan. "Ibu-ibu itu sama sekali tidak punya rasa takut," ujar Agus dari Kontras.

Dinamika yang berlangsung di kalangan perempuan dan organisasi perempuan saat ini tidak muncul begitu saja, tetapi telah terbangun cukup lama. Sebelum ini, di tengah suasana politik yang amat represif, aktivis perempuan yang tergabung dalam berbagai LSM terus menerus menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan.

Aktivitas mereka tersebar dan sifat perjuangannya bervariasi, mulai dari yang bersedia melakukan negosiasi dan kompromi, sampai yang benar-benar keras pada konsep mereka mengenai kesetaraan dan hak-hak perempuan.

Kelompok-kelompok ini tumbuh menjamur dan cukup konsisten menekuni isu-isu tertentu dari berbagai sektor kehidupan yang melibatkan perempuan di dalamnya. Persoalan perempuan yang selama bertahun-tahun tidak pernah disentuh-termasuk di dalamnya masalah pelecehan-mulai mengemuka, sehingga orang melihat bahwa masalah ini serius, dan tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang mengada-ada.

Namun suara-suara yang meneriakkan ketidakadilan ini lebih banyak tertelan suara-suara resmi dan bisik-bisik. Bandingkan saja misalnya, cara Kowani dan LSM Solidaritas Perempuan (SP) dalam menyikapi nasib para TKW yang diperlakukan sewenang-wenang di negeri orang.

KEBERANIAN perempuan saat ini tampaknya tidak bisa dilepaskan dari konstelasi politik yang berkembang selama ini. Pemerintah Orde Baru yang selama ini banyak bermain dengan hantu-hantu masa lalu untuk mematahkan pergerakan kaum perempuan tampaknya tidak bisa lagi diulang oleh orde apa saja yang menggantikannya.

Saskia Wieringa (Kuntilanak Wangi, Kalyanamitra 1998) mencatat, Pemerintah Orde Baru melakukan kontrol yang sistematis terhadap semua organisasi perempuan. Setelah tahun 1966 Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) secara resmi dilarang. Imaji tentang Gerwani yang kotor, liar, rusak terus ditiup-tiupkan, dan imaji bahwa perempuan yang "baik" adalah perempuan penurut, yang siap menjadi istri yang mengasuh anak-anak

yang taat. Pergerakan perempuan yang sejak zaman kolonial sudah merambah ke sektor publik seperti menguap.

"Perempuan yang berani melawan atau memperjuangkan ketidakadilan dengan segera dicap sebagai perempuan tidak baik, liar dan... Gerwani," jelas Prof Saraswati Sunindyo dari Universitas Washington di Seattle, AS.

Tuduhan yang menakutkan itu membuat perempuan mengikuti "pola baru" yang disodorkan. Semua kegiatan perempuan dalam organisasi-organisasi baru para istri pegawai negeri semuanya ditujukan untuk mendukung para suami.

Saskia juga mencatat, untuk tujuan ini, diadakan kursus-kursus yang meliputi soal-soal seperti bagaimana mengasuh anak agar selalu tenang, sehingga bapak bisa bekerja tanpa terganggu. Perempuan yang mengeluh akibat situasi sosial-ekonomi dan terutama hubungannya dengan subordinasi kaum perempuan akan dicap sebagai "berpolitik", dan implikasi keluh kesah itu dikatakan sebagai semangat "kiri".

Berbeda dari apa yang terjadi di berbagai negara dunia ketiga lain, di mana gerakan perempuan giat di kalangan rakyat jelata (misalnya India, Meksiko, Peru, dan Karibia), di Indonesia sampai beberapa waktu lalu gerakan ini terbatas pada lapisan menengah dan menengah atas pada berbagai tingkat sosial masyarakat.

Kalaupun ada perempuan kelas bawah terkait di dalamnya, mereka umumnya hanyalah sebagai obyek politik belaka, seperti misalnya dalam program keluarga berencana, dan tidak menjadi peserta yang berperan aktif.

Dinamika pergerakan perempuan, khususnya kaum ibu saat ini, adalah fajar baru dalam pergerakan perempuan. Munculnya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah perkembangan positif yang akan mewarnai perjuangan kaum perempuan di masa datang.*



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 810 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org