Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Agar Akuntabel, Polri Butuh Kawalan Masyarakat

Sumber: SUARAMERDEKA.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Juli 2009

Jakarta, CyberNews. Guna mendukung upaya Polri dalam membangun institusi pemolisian yang demokratis dan akuntabel, dukungan dan kawalan oleh berbagai kalangan masyarakat sipil sangatlah dibutuhkan, terlebih kalangan masyarakat
sipil yang bergerak dalam penegakkan isu keadilan dan HAM maupun reformasi.

Salah satu inisiatif yang hadir adalah mengembangkan pengetahuan dalam memahami pemolisian (understanding policing) baik secara konseptual maupun analisa praktis bagi para aktivis HAM. "Inisiatif yang disampaikan Amnesty International ini lebih jauh lagi dikembangkan guna mendorong reformasi institusi kepolisian di beberapa negara," demikian siaran pers yang diterima SM CyberNews dari Sespim Polri, Selasa (28/7).

Di Indonesia, buku panduan "Memahami Pemolisian" ini telah dipublikasi oleh Amnesty Internasional pada November 2008 dan menjadi salah satu referensi yang juga digunakan oleh masyarakat maupun anggota kepolisian di berbagai negara.

Untuk membuka ruang interaksi belajar bersama dan pembangunan trust building, maka Sespim Polri bekerja sama dengan Amnesty Internasional, Federasi KontraS, KontraS, Perkumpulan Praxis, dan IOM, akan menyelenggarakan Seminar "Memahami Pemolisian : Menuju Profesionalisme POLRI".

Kegiatan ini merupakan sebuah wahana untuk mempertemukan anggota kepolisian khususnya tingkat manajer dengan kelompok masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia yang selama ini berinteraksi dan bersinggungan langsung dengan kepolisan di wilayahnya.

Lebih jauh lagi, kegiatan ini menjadi ruang penting penting media komunikasi dan belajar untuk mengefektifkan fungsi dan peran polisi dan masyarakat; kepolisian profesional yang melayani masyarakat dan menghormati HAM serta masyarakat sipil yang memiliki kemampuan monitoring anggota dan kepolisian (oversight) yang konstruktif.

( MH Habib Shaleh / CN08 )



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 204 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org