Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
SEMBILAN ORNOP TOLAK RATIH

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 19 Desember 1998

Jakarta, Kompas
Sembilan organisasi nonpemerintah (ornop) menyatakan menolak pembentukan rakyat terlatih (ratih). Pembentukan ratih bertentangan dengan Undang-undang No 20/82 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Kewenangan yang bakal diberikan kepada ratih juga bertentangan dengan KUHAP. Dari segi pertanggungjawaban pun, konsep ratih yang diajukan ABRI tidak jelas.

Demikian pernyataan delapan Ornop yang disampaikan Ifdhal Kasim (Elsam) dan Irianto Subiakto (YLBHI), Jumat (18/12), di Jakarta. Penolakan yang sama juga disampaikan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI).

Kedelapan Ornop itu adalah Yappika, Kalyanamitra, Institut Sosial Jakarta (ISJ), Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Ifdhal menjelaskan, gagasan pembentukan ratih yang bersumber dari UU No 20/82 bukan merupakan jawaban yang tepat dalam mengatasi masalah yang berkembang saat ini. "Justru sebaliknya, gagasan ini akan mencip-takan masalah baru. Oleh karena itu kami dengan tegas menolak gagasan tersebut," tegasnya.

Dia menguraikan, pembentukan ratih jelas bertentangan dengan UU No 20/82 itu sendiri. Berdasarkan pasal 20 ayat (4), ratih dibina menurut lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman atau lingkungan pekerjaannya. UU ini mengamanatkan pelaksanaan atau pengadaan ratih itu harus diatur dalam UU tersendiri.

"Pembentukan ratih yang diprakarsai secara sepihak oleh militer, tanpa melalui pembahasan dengan DPR lebih dulu, menunjukkan adanya agenda politik yang tersembunyi di baliknya. Gagasan ini jelas sarat dengan kepentingan politik, tidak netral untuk kepentingan umum. Karena itu, alasan untuk mengatasi ketimpangan rasio antara polisi dengan penduduk yang rasionya satu berbanding seribu, kurang valid dan tampak dicari-cari," jelas Ifdhal.

Irianto menambahkan, ratih yang diberi kewenangan kepolisian seperti memborgol, menangkap, menahan dan melaporkan informasi berdampak, ratih dibenarkan menggunakan kekerasan. Pemberian kewenangan ini yang jelas bukan aparatur penegak hukum, mengandung potensi yang serius bagi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar warga negara serta bertentangan dengan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Sedangkan Ketua Badan Pengurus PBHI, Hendardi, mengungkapkan, sangat diragukan bahwa ABRI yang telah gagal menunjukkan profesionalismenya sebagai kekuatan pelindung rakyat, akan mampu mendidik dan mencegah ratih dari kemungkinan menjadi mesin kekerasan yang liar dan primitif, yang mengancam keselamatan jiwa rakyat.

Pandangan berbeda disampaikan Baharuddin Lopa, anggota Komnas HAM. Ia enandaskan, keberadaan ratih tak perlu dipersoalkan, asal keberadaannya tidak bertentangan dengan HAM. Ratih harus betul-betul sebagai pengayom dan pelindung rakyat, serta dalam melaksanakan tugasnya tetap mengacu pada hukum. (oki/tra)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 448 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org