Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PEMBELA HAM TERANCAM TEROR

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 11 Desember 1998

Jakarta, Kompas
Perlindungan hukum bagi mereka yang bekerja sebagai pembela hak asasi manusia (HAM) dan pekerja kemanusiaan amat mendesak di Indonesia. Karena di negeri ini nyawa pembela HAM terancam dengan adanya intimidasi dan segala bentuk teror. Perlindungan hukum bagi pembela dan pekerja HAM itu adalah tanggung jawab pemerintah.

Demikian diutarakan Ketua Dewan Juri Anugrah HAM Yap Thiam Hien 1998, Dr Mely G Tan sewaktu penyerahan Yap Thiam Hien Award di Hotel Santika, Jakarta, Kamis (10/12) malam. Anugerah HAM untuk tahun 1998 ini diserahkan kepada pekerja HAM bagi korban daerah operasi militer (DOM) di Aceh, Farida Haryani, serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Yap Thiam Hien Award untuk Farida diserahkan Mely G Tan. Sedang penghargaan untuk Kontras diserahkan anggota Yayasan Pusat Studi HAM (Yapusham) Dr Daniel Dhakidae kepada Ketua Badan Pekerja Kontras, Munir. Peraih Yap Thiam Hien Award menerima plakat dan uang tunai Rp 10 juta.

Penghargaan HAM Yap Thiam Hien diprakarsai Yapusham. Anugerah itu diberikan setiap tahun, kecuali tahun 1997. Penerima penghargaan itu, antara lain HC Princen, Marsinah, Trimoelja D Soerjadi, Petani Jenggawah, dan Sandyawan Sumardi. Datang dalam acara penyerahan itu, antara lain Dr Adnan Buyung Nasution, Jakob Oetama, Prof Dr Loebby Loqman, dan Kartono Mohammad.

Dalam kesempatan itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meluncurkan buku Yap Thiam Hien: Negara, HAM, dan Demokrasi. Peluncuran buku itu ditandai dengan penyerahan buku dari Ketua Dewan Pengurus YLBHI Bambang Widjojanto kepada pengacara muda LBH Jakarta, Aulia Hidayat. Sangat mendesak

Menurut Mely, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebenarnya saat ini sedang memfinalisasi protokol untuk melindungi pembela maupun pekerja HAM. Namun, karena perlindungan itu merupakan tanggung jawab pemerintah, maka sebaiknya dibentuk dengan undang-undang (UU). Dan, UU perlindungan hukum bagi pekerja dan pembela HAM itu sudah sangat mendesak.

Mely mengaku sangat bersyukur, sebab di Indonesia bermunculan pembela HAM dan pekerja kemanusiaan yang umumnya generasi muda. Bahkan, di zaman represif masa pemerintahan Orde Baru, mereka yang pembela HAM tetap berani tampil ke depan.

"Sangat tepat pada tahun 1998 ini Anugrah Yap Thiam Hien diberikan kepada Kontras, sebagai organisasi yang membuktikan ketabahan dan keuletannya untuk mengejar kejahatan penculikan yang begitu mencekam. Juga kepada Farida, yang oleh perasaan kemanusiaan bersedia menghadapi risiko terhadap dirinya sendiri, untuk membantu mereka yang menjadi korban kekerasan dan kekejian," tutur Mely.

Sementara anggota Yapusham, Aristides Katoppo memprihatinkan makin semaraknya budaya kekerasan di Indonesia. Itu, katanya, ditandai dengan sering terjadinya beragam tindak kekerasan beberapa waktu ini. Dan, dalam aksi kekerasan itu nyawa manusia seolah-olah tiada harganya.

"Apakah budaya damai sudah mengungsi dari bumi Indonesia ini? Tugas kita sekarang untuk memulihkan budaya damai itu di negara ini dengan melakukan pencegahan terjadinya konflik, sehingga tak terjadi kekerasan lagi," paparnya.

Dikatakan Katoppo, kekerasan tak hanya terjadi secara vertikal, yakni dilakukan negara kepada warga negaranya, tetapi terjadi pula secara horisontal, yakni warga negara melakukan kekerasan pada warga negara lainnya. Kedua model kekerasan itu harus dicegah.

Ditambahkan, penumbuhan budaya damai harus jadi agenda bangsa. "Semua harus mencari jalan untuk menumbuhkan budaya damai, sehingga HAM bisa tumbuh dalam kedamaian dan ketenteraman. Bukan di tengah-tengah budaya kekerasan yang seolah-olah menjadi perangai bangsa," tandas Katoppo.

Munir yang mewakili Kontras dan Farida berharap agar politik kekerasan di negeri ini segera diakhiri. Karena, kata keduanya, sudah banyak korban dari politik kekerasan yang menyengsarakan rakyat. (oki/tra)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 573 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org