Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PAPUA
Paradigma Konflik Harus Ditinggalkan

Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 16 Juli 2009

Jakarta, Kompas - Berbagai persoalan di Papua tak akan dapat dituntaskan jika paradigma bahwa Papua adalah wilayah konflik tidak ditinggalkan. Sikap dan cara pandang yang melihat Papua sebagai wilayah yang tidak aman dan penuh konflik justru akan mengaburkan persoalan dasar di Papua, yaitu ketidakadilan ekonomi, sosial, dan budaya, rendahnya mutu pelayanan publik serta kesejahteraan warga.

Demikian mengemuka pada jumpa pers, Rabu (15/7) di Kantor Kontras, Jakarta. Hadir dalam jumpa pers itu di antaranya Koordinator Kontras Usman Hamid, Siti Maemunah (Jaringan Tambang), serta Berry N Furqon (Walhi).

Menurut mereka, paradigma konflik separatisme yang terus dikembangkan di Papua hanya menjadi bagian untuk memelihara ketidakadilan bagi rakyat Papua. Stigmatisasi gerakan Organisasi Papua Merdeka atau kelompok bersenjata nyaris dilekatkan begitu saja tanpa melalui proses hukum yang transparan dan tuntas. Akibatnya, setiap pernyataan diri dan tuntutan warga Papua atas berbagai persoalan ketidakadilan yang mereka alami kerap dianggap sebagai gerakan separatis.

Padahal, banyak kasus yang akhir-akhir ini terjadi tidak seluruhnya memiliki motif politik. Insiden penembakan Melkias Agapa di Nabire pada akhir Juni lalu, misalnya, lebih ditengarai sebagai ketidakprofesionalan polisi dalam penanganan kasus yang terjadi. Melkias, yang tengah menderita malaria tropika, tewas setelah sebutir peluru polisi menembus pahanya.

Demikian juga dengan berbagai kasus kekerasan yang terjadi di sekitar wilayah konsesi tambang PT Freeport. Ketidakoptimalan pemerintah mengurus kehadiran perusahaan tambang dinilai menjadi akar munculnya kekerasan di wilayah Timika dan sekitarnya. Sebaliknya, operasi pengamanan di sekitar tambang menjadi ”dagangan”.

Mengutip data laporan PT Freeport kepada Security Exchange Commission di Amerika Serikat dan kemudian dirilis oleh International Network for Economic, Social & Cultural Rights, Consultation on Human Rights and The Extractive Industry, di Geneva, November 2005, Usman Hamid menyebutkan, pada tahun 2001 perusahaan itu mengucurkan dana bagi TNI sebesar 4-6 juta dollar AS. Jumlahnya naik menjadi 5,9 juta dollar AS pada tahun 2002.

Agustus 2004 pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Keppres Nomor 63 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. Dalam keppres itu tugas pengamanan obyek vital nasional diserahkan kepada polisi dan pengamanan internal obyek bersangkutan, kecuali obyek yang termasuk dalam bagian organik atau termasuk dalam lingkungan TNI.

Berry N Furqon mengatakan, konsekuensi dari besarnya arus modal di Papua, terutama dalam akses pada sumber daya alam, menggerakkan banyak kelompok untuk memperkuat posisi masing-masing yang salah satu dampaknya adalah ketidakadilan ekonomi dan sosial warga. (JOS)



Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 231 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org