Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
MELONGOK DAPUR KOMNAS HAM

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 11 Desember 1998

LAHIRNYA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pertengahan tahun 1993, disambut keraguan. Bahkan, banyak yang sinis. Argumentasinya cukup jelas. Pelanggaran HAM di Indonesia, melibatkan restu negara, atau atas nama negara, bahkan ada yang melibatkan negara sebagai pelakunya. Konsekuensi dari itu semua, penegakan HAM tidak akan bisa diharapkan dari pihak negara atau sebuah lembaga yang dibentuk dengan Keputusan Presiden yang dibiayai negara, dan keanggotaannya untuk pertama kali, diangkat Presiden. Dengan pola demikian, penegakan HAM sangat mustahil atau paling tidak diragukan, dapat dilakukan lembaga korporatis negara, sejenis Komnas HAM.

"NAMUN, dalam perkembangannya kiprah Komnas HAM cukup mengagetkan. Tanpa perlu banyak waktu untuk pendewasaan, Komnas HAM sudah mampu berteriak keras dan bersikap berani. Bahkan, dalam kasus yang sangat sensitif secara politik," ujar Conerlis Lay dan Pratikno, pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol)

Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, saat mempresentasikan penelitian mereka bertema "Komnas HAM dan HAM di Bawah Rezim Otoritarian", di Jakarta, Rabu (9/12). Penelitian itu merupakan kerja sama UGM dan PACT di Jakarta.

Dalam tempo lima tahun, Komnas HAM tumbuh menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan harian ini terhadap 917 responden, 17-18 Oktober 1998, yang dipilih secara acak di Jakarta, menunjukkan, sebanyak 45,4 persen responden mempercayai Komnas HAM, LBH (24,5 persen), polisi (5,5 persen), DPR (4,4 persen), dan tidak percaya pada keempat lembaga tersebut (20,3 persen).

Cornelis dan Pratikno melihat, Komnas HAM tumbuh menjadi lembaga berwibawa yang menjadi tumpuan yang terdesak, yang seakan menggeser peran para "wakil rakyat" sebagai penyeimbang dominasi kekuasaan eksekutif.

Sebagai lembaga korporatisme negara, Komnas HAM telah membuktikan diri bahwa ia bukan saja mandiri tetapi dalam banyak hal justru berseberangan dengan pemerintah dan kepentingannya. Sebut saja rekomendasi peristiwa 27 Juli 1996, rekomendasi kasus Aceh. Dari rekomendasi itu, ada kesan Komnas HAM sama sekali tak diintervensi kekuasaan negara.

Entah siapa yang harus disalahkan, kalau kemudian rekomendasi Komnas HAM tak sepenuhnya dihiraukan penguasa Orde Baru. Sebut saja rekomendasi Komnas HAM soal Peristiwa 27 Juli 1996 yang meminta pelaku penyerbuan Kantor DPP PDI di Jl Diponegoro untuk diadili, namun sampai kini mereka masih berkeliaran. Sementara, mereka yang justru bertahan di dalam kantor DPP PDI justru yang diadili dan dihukum penjara.

"Diabaikannya rekomendasi Komnas HAM itu amat disayangkan," ujar anggota Komnas HAM, Albert Hasibuan. Diabaikannya rekomendasi Komnas HAM, menurut Hasibuan, tak bisa dilepaskan dari terbatasnya kewenangan Komnas HAM. "Komnas HAM seharusnya memiliki kewenangan subpoena," ujar Hasibuan.

***

TERLEPAS dari adanya rekomendasi Komnas HAM yang masuk laci, kiprah Komnas HAM memang mengejutkan. Ia menjadi sebuah lembaga yang berani mengambil risiko politik. Itu tampak ketika anggota Komnas HAM menjemput aktivis mahasiswa korban penculikan, Pius Lustrilanang dari Palembang, di mana Pius kemudian memberikan testimoninya di hadapan puluhan wartawan soal kisah penculikannya.

Apa yang menyebabkan lembaga itu menjadi begitu kredibel. Cornelis dan Pratikno mencatat tujuh sumber energi kemandirian Komnas HAM itu.

Pertama, figur Ketua Komnas HAM Ali Said yang merupakan orang kepercayaan Soeharto, namun ia menyimpan ambisi besar untuk membuat Komnas HAM kredibel dan kritis terhadap pemerintahan Soeharto. Sosok Ali Said sebagai sosok "aneh" yang meletakkan dasar yang kuat bagi munculnya Komnas HAM yang berwibawa.

Kedua, proses pemilihan yang relatif bebas dari intervensi, sehingga dimungkinkan terpilihnya individu kritis yang mandiri terhadap pemerintah. Penekanan pada reputasi dan integritas dari anggotanya dalam proses rekrutmen merupakan energi pokok yang banyak menjelaskan status independensi Komnas HAM dalam perkembangannya.

Ketiga, pluralitas anggota, baik dari sisi keahlian, karakter pribadi maupun asal kelembagaan. Hal ini telah memungkinan terjadinya saling kontrol di antara kubu-kubu dengan pemikiran berbeda.

Keempat, pengembangan etika kerja dalam Komnas HAM yang memungkinkan bisa dihindarinya konflik kepentingan. Itu berawal dari imbauan Ali Said. Etika ini mendapatkan bentuk konkret, misalnya ketika Miriam Budiardjo dengan suka rela memutuskan untuk tidak terlibat dalam kasus pelanggaran HAM PT Freeport karena suaminya adalah mantan pejabat tinggi di Freeport. Hal itu juga terjadi pada Asmara Nababan untuk kasus HKBP, dan BN Marbun dalam kasus 27 Juli.

Kelima, adanya tekanan eksternal yang menyangsikan kemandirian Komnas HAM, pada gilirannya makin meningkatkan komitmen individu anggota. Penolakan sejumlah aktivis LSM (lembaga swadaya masyarakat) telah menjadi kekuatan pemaksa bagi anggota untuk membuktikan hasil sebaliknya.

Keenam, pengembangan mekanisme demokrasi internal yang sangat kuat. Pengambilan keputusan lewat voting dan di atas segalanya, kepatuhan semua komponen atas hasil keputusan bersama. Bahkan, Ali Said tak pernah menggunakan otoritasnya sebagai ketua untuk mengintervensi keputusan bersama.

Ketujuh, dukungan pemberitaan yang luar biasa dalam setiap temuan yang disampaikan Komnas HAM. Ini berakibat terjadi eskalasi perhatian terhadap masalah HAM yang pada gilirannya, opini kuat ini dimanfaatkan sebagai energi Komnas HAM untuk menekan pemerintah.

***

BERDASARKAN hasil penelitian, Komnas HAM telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pengembangan civil society. Pada tingkat pertama, ia memberikan kepercayaan diri di tingkat kalangan the powerless untuk mengorganisasi diri dan memperjuangkan kepentingan mereka menghadapi the powerful, termasuk dan terutama

negara.

Kehadiran Komnas HAM dalam membela kepentingan the powerless, demikian Cornelis, telah meningkatkan aktivisme politik masyarakat yang pada gilirannya mensuplai energi kepada lembaga-lembaga penyuara dan penyalur kepentingan masyarakat. Komnas HAM dalam perkembangannya telah menjadi tumpuan harapan banyak pihak, bahkan bagi mereka yang awalnya pesimis.

Kecenderungan itu, dinilai Cornelis, bisa menyesatkan proses demokratisasi. Dengan mengutip sebuah tajuk media massa, Cornelis menyebut: Era DPR telah Diganti Era Komnas HAM. Tatkala DPR memble, masyarakat mengalihkan harapan pada Komnas HAM. Dan akibatnya, kiprah Komnas HAM membela the powerlessbisa mengalihkan urgensi pembenahan dewan yang secara teoritis lebih mendesak untuk ditangani demi demokratisasi, yang pada gilirannya juga demi penegakan HAM.

***

BAGI Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir, ada indikasi Komnas HAM menjadi bagian dari institusi pemerintah. Itu terlihat pada saat Pemerintah Indonesia mendapat sorotan tajam dari dunia internasional atas kasus pelanggaran HAM yang terjadi.

Komnas HAM dijadikan media Pemerintah Indonesia dalam berhubungan dengan dunia internasional. Dalam sidang HAM PBB, beberapa kali LSM Indonesia yang mengkritik pemerintah atas terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia, harus berhadapan dengan anggota Komnas HAM yang membantu Pemerintah Indonesia dalam menjawab gugatan dunia internasional. Hal itu dapat dipahami karena pemerintah sendiri tidak dapat memberi jawaban yang memadai terhadap pertanyaan dunia internasiohal, sehubungan dengan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Menurut Munir, Komnas HAM tidak dapat bertahan dan mendapat simpati dari masyarakat kalau masih bekerja dengan mekanisme yang ada selama ini. Selama ini, Komnas HAM cenderung menerima pengaduan dari masyarakat dan memberi tanggapan lewat rekomendasi ataupun surat yang belum diperhatikan dan dilaksanakan pihak yang diberi rekomendasi, yaitu pemerintah.

"Komnas HAM akan ditinggalkan masyarakat kalau masyarakat merasa tuntutannya tidak mendapat penyelesaian," katanya. Selama ini, masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM memang merasa, Komnas HAM dapat memberi perlindungan dan bantuan secara lebih nyata, karena mereka sudah kehilangan kepercayaan pada lembaga perwakilan rakyat.

Selain itu, Munir juga menekankan, selama ini, Komnas HAM terjebak untuk menangani persoalan kasuistis. Meskipun perlu dilayani, ada baiknya Komnas HAM juga melihat secara struktural kasus pelanggaran HAM. Persoalan yang lebih bersifat kasuistis sebetulnya dapat ditangani dengan mengoptimalkan institusi formal yang ada.

***

MENGANTISIPASI perkembangan ke depan, Pratikno dan Cornelis menyajikan beberapa agenda untuk meningkatkan kinerja Komnas HAM sebagai lembaga. Komnas HAM memerlukan status hukum yang lebih kuat. Hal itu terbuka luas dengan adanya Ketetapan No XVII/ MPR/1998 tentang HAM. Peluang itu juga sangat terbuka dengan adanya RUU tentang Komnas HAM.

Selain masalah pembiayaan yang harus masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Komnas HAM juga perlu memperluas cakupan wilayah kerja yang lebih luas, dengan membentuk perwakilan di sejumlah kawasan.

Keanggotaan Komnas HAM yang didominasi mantan birokrat sipil dan militer, bukan perwakilan dari komponen dalam masyarakat yang mencerminkan representasi the powerless, menurut Cornelis dan Pratikno, sangat rawan terhadap kemungkinan menjadi elite.

Menurut Cornelis, reputasi Komnas HAM lebih melekat pada dan ditentukan oleh reputasi individu anggotanya dan bukan pada Komnas HAM sebagai sebuah lembaga. Karena itu, lembaga ini rawan perubahan tingkah laku individual.

Sedang soal rekrutmen anggota yang dipandang sebagai kekuatan, dinilai punya risiko, yakni terbentuknya oligarkhi internal dalam jangka panjang. Bagaimana reputasi Komnas HAM ke depan, dengan nakhoda baru, yakni Marzuki Darusman (Ketua)-Clementino dos Reis Amaral (Sekjen), dan tambahan enam wajah baru, amat ditentukan oleh kepiawaian Marzuki-Amaral menjawab segala persoalan yang sudah terdeteksi maupun yang masih bakal muncul. (bb/bdm)

Konfigurasi Anggota Komnas HAM 1998-2003

1. Marzuki Darusman politisi/Golkar
2. Bambang W Soeharto politisi/Golkar
3. Clementino dos Reis Amaral politisi/Golkar
4. Aisyah Aminy politisi/PPP
5. BN Marbun politisi/PDI
6. AA Baramuli politisi/Golkar
7. Moh Salim pensiunan jaksa
8. Mayjen (Purn) Soegiri pensiunan hakim agung
9. Mayjen (Purn) Samsudin pensiunan militer
10. Mayjen (Purn) Koeparmono Irsan pensiunan polisi
11. HR Djoko Soegianto pensiunan hakim agung
12. Lies Sugondho pensiunan Depkeh *
13. Baharuddin Lopa pensiunan Depkeh
14. Saafroedin Bahar birokrat
15. Benjamin Mangkoedilaga hakim *
16. Charles Himawanak ademisi/UI
17. Satjipto Rahardjo akademisi/Undip
18. Soetandyo Wignjosoebroto akademisi/Unair
19. Saparinah Sadli akademisi/UI
20. HS Dillon akademisi/IPB *
21. KH Ali Yafie ulama *
22. Said Aqiel Siradj ulama *
23. Albert Hasibuan praktisi
24. Asmara Nababan LSM
25. Nafsiah Mboi LSM *
(*) anggota baru Komnas HAM



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 460 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org