Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PUSPOM ABRI DINILAI DISKRIMINATIF DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 05 Desember 1998

Jakarta, Kompas
Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI dinilai diskriminatif dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pemeriksaan kasus Wiwid dengan Prada (CPM) Budi Leksono, Puspom bisa mempertemukan keduanya dan melakukan pemeriksaan. Sementara pada kasus penculikan dan orang-orang hilang, Puspom ABRI selalu berkelit terhadap tuntutan para korban penculikan dan keluarga orang hilang untuk dipertemukan dengan para personel

militer yang disangka melakukan penculikan.

Penegasan itu disampaikan korban penculikan yang sudah kembali, Nezar Patria, mewakili para korban penculikan dan keluarga korban penculikan, Jumat (4/12), di Jakarta. Sehari sebelumnya, seusai pertemuan Wiwid dengan Budi Leksono, rombongan orangtua orang hilang dan korban penculikan datang ke Puspom ABRI, namun mereka tidak bisa bertemu Komandan Puspom ABRI maupun pejabat lainnya.

Sementara itu, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir, menilai langkah pemeriksaan konfrontasi mempertemukan Wiwid dengan Budi Leksono dilakukan tidak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertemuan itu lebih merupakan upaya memojokkan Wiwid, dan sebaliknya memperbaiki citra Budi Leksono yang juga anggota korps polisi militer itu.

Kepentingan politis
Nezar menegaskan, sampai hari ini tidak ada perkembangan berarti dari proses penyidikan kasus orang hilang. Persoalan utama dari penyidikan ini adalah ketertutupan proses penyidikan yang dilakukan oleh Puspom ABRI. "Walaupun Puspom menyatakan telah menuntaskan BAP (berita acara penyidikan) terhadap 11 tersangka kasus penculikan dan telah menahan mereka, namun transparansi dari proses tersebut masih menjadi persoalan. Tidak ada penjelasan siapa saja yang ditahan atau dijadikan terdakwa," ujarnya.

Ia menambahkan, Puspom ABRI tidak pernah menjelaskan kepada masyarakat luas tentang nasib 13 orang yang belum kembali. Sebagai institusi yang paling bertanggung jawab terhadap penyelidikan personel militer yang melakukan kesalahan, Puspom ABRI terlihat tidak profesional dan penuh dengan kepentingan yang bersifat politis. "Tidak ada semangat adili yang salah, tegakkan yang benar!" tandasnya. Munir menambahkan, dalam kasus penculikan pihak Puspom ABRI mandek dengan mengambil sikap menolak proses penelusuran 13 orang yang sampai hari ini belum jelas nasibnya, menolak kemungkinan adanya penyelidikan yang lebih fair, menolak mengkonfrontir korban dengan tersangka, dan hanya akan menyidangkan para perwira menengah ke bawah. (oki)


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 310 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org