Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras Tuntut Wiranto & SBY Jelaskan Berbagai Kasus HAM

Sumber: Detikcom | Tgl terbit: Rabu, 21 April 2004
detikcom - Jakarta, Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono akan maju ke pemilihan presiden mendatang. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pun meminta kedua jenderal TNI purnawirawan ini menjelaskan posisinya dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang diduga melibatkan keduanya.

Koordinator Kontras Usman Hamid menyatakan tetap akan menuntut pertanggungjawaban Wiranto dalam berbagai kasus pelanggaran HAM yang diduga melibatkannya. "Contohnya penembakan mahasiswa tahun 1998, kerusuhan Mei, Semanggi I, dan Timor Timur," katanya dalam jumpa pers di kantor Kontras, Jl. Cisadane, Jakarta, Rabu (21/4/2004).

Sementara SBY, menurut Usman, harus menjelaskan terhadap penegakan HAM di masa lalu. "Juga menyangkut kasus 27 Juli di mana banyak suara-suara yang meminta pertanggungjawabannya. Saya kira SBY harus menjelaskan itu semua sehingga menjadi clear apakah dia dapat diterima."

Usman mengakui bahwa SBY memiliki akseptabilitas yang cukup secara psikologi politik. Tetapi Kontras belum dapat memberikan penilaian positif terhadap SBY terkait dengan kinerjanya selaku Menko Polkam. "Contohnya dalam konteks Aceh. SBY belum menunjukkan ketegasan tentang pilihan politik dialog terhadap masalah Aceh."

Peran yang dilakukan SBY sebagai Menko Polkam, menurut Usman, lebih mencerminkan dirinya ikut dalam arus politik yang berkembang dan ketidakmampuan menolak arus tersebut. "Hal yang lainnya adalah selama dia menjalankan badan pelaksana harian darurat militer, saya kira tidak efektif. Bahkan mundurnya dia juga merupakan bentuk tidak bertanggungjawabnya SBY terhadap apa yang sudah dibebankan kepadanya," papar Usman.

Namun, Usman tidak terlalu mengkhawatirkan jika salah satu dari keduanya terpilih sebagai presiden lalu akan mengembalikan kebijakan pemerintah yang represif. Sebab dalam kondisi saat ini, yakni era keterbukakan, penggunaan pendekatan represif akan sangat berisiko.

"Hal ini disebabkan karena dengan era yang sangat terbuka terlalu besar risiko bagi seorang presiden nanti, siapa pun yang terpilih, termasuk juga dari kalangan militer, untuk kembali melakukan format politik model Orde Baru," demikian Usman Hamid.


Kasus terkait Semanggi I 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 274 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org