Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
TIM ADVOKASI UNTUK KORBAN SI

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 02 Desember 1998

Jakarta, Kompas
Untuk membantu para korban selama pelaksanaan Sidang Istimewa MPR 10-13 November lalu, sejumlah praktisi hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sepakat mendeklarasikan berdirinya Tim Advokasi Korban Sidang Istimewa (TAKSI) MPR 1998. Tim ini akan membantu para korban memperjuangkan hak-hak mereka secara hukum, sehingga ada pertanggungjawaban yang nyata atas setiap kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan aparatur negara, termasuk aparat keamanan.

Deklarasi pembentukan TAKSI MPR 1998 disampaikan Koordinator Umum dan Ketua/ Koordinator Litigasi Suhana Natawilwana, Selasa (1/12), didampingi Ketua Dewan Pengurus YLBHI Bambang Widjojanto, Sekretaris Tim Relawan untuk Kemanusiaan Romo Sandyawan, dan Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir, di Jakarta.

Sementara ini, TAKSI membuka pos pengaduan korban di LBH Jakarta Jl Diponegoro 74 Jakarta, kantor Elsam Jl Siaga II/31 Jakarta Selatan, dan kantor Institut Sosial Jakarta di Jl Arus Dalam I Cawang, Jakarta Timur. Tim Advokasi ini adalah tim yang terbuka yang akan bergandengan dengan advokasi pihak-pihak lain.

Sementara itu, sehari sebelumnya dengan didampingi Kontras beberapa orangtua korban Tragedi Semanggi, 13 November, menegaskan akan terus menuntut penyelesaian secara hukum berkaitan dengan tewasnya putra-putra mereka.

Hal itu disampaikan empat wakil orangtua yang anaknya tewas dalam Tragedi Semanggi, yaitu ZN Khadiyanto (orangtua Heru Sudibyo, mahasiswa FISIP Universitas Terbuka), Asih Widodo (ayah Sigit Prasetyo, mahasiswa Sipil UPI YAI Jakarta), Nanang Supena (ayah Agus Sutiana, pelajar), dan Heli Kurniadi (paman Engkus Kusnadi, mahasiswa Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Jakarta).

Suhana menjelaskan, jatuhnya korban manusia dalam Tragedi Semanggi jelas-jelas melanggar hak asasi manusia, perundang-undangan, dan juga hukum internasional. "Inilah berbagai permasalahan yang menjadi bagian tim advokasi yang akan melakukan upaya hukum kepada pemerintah dan pihak militer, agar terjadi suatu mekanisme pertanggungjawaban yang didasarkan pada aturan-aturan, baik yang berlaku di Indonesia maupun asas hukum internasional," ujarnya.

Munir menambahkan, kini ada perkembangan kesadaran masyarakat di tingkat paling bawah untuk mempersoalkan kerugian yang mereka alami dalam kejadian di Semanggi. "Pengalaman selama ini memang ada kelemahan dalam proses menuntut pertanggungjawaban atas dipakainya praktek politik kekerasan, oleh karena ada juga formasi korban di level tertentu yang tidak terjangkau proses pertanggungjawaban. Ada

politik populisme pemerintah yang dimainkan untuk mengakomodasi dan meredam serangan mahasiswa, dengan mengedepankan perhatian pengurusan korban yang mahasiswa," jelasnya. (oki)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 413 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org