Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Soal Kerusuhan 13-15 Mei : MANTAN PANGDAM JAYA BERI KETERANGAN PADA TGPF

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 27 Agustus 1998

Jakarta, Kompas
Mantan Panglima Daerah Militer (Pangdam) Jaya yang sekaligus juga menjabat Panglima Komando Operasi (Pangkoops) wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu (26/8), memenuhi undangan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan 13-15 Mei. Pertemuan yang diadakan di kediaman anggota TGPF Bambang W Soeharto berlangsung tertutup dan berjalan sekitar 2,5 jam.

Dari TGPF tampak hadir Bambang Soeharto, Saparinah Sadli, Rosita Noer, Bambang Widjojanto, dan I Made Gelgel dari unsur kejaksaan. Usai pertemuan, Sjafrie yang mengenakan kemeja safari enggan memberikan keterangan kepada wartawan.

Sementara Bambang Soeharto mengatakan, pertemuan itu bersifat konsultasi dan klarifikasi. TGPF misalnya mengklarifikasikan pendapat di sejumlah kalangan yang menyebutkan pada saat kerusuhan terjadi kevakuman aparat keamanan. Hal itu dijawab Sjafrie antara lain dengan menjelaskan bahwa pada saat kerusuhan 13-15 Mei lalu pasukan dikerahkan ke obyek-obyek vital dan sentra ekonomi.

"Banyak alasan yang bisa kita mengerti pada waktu ini, bahwa itulah memang keadaannya. Persoalannya pertama, bagaimana memenuhi kebutuhan penjagaan. Kedua masalah psikologis karena masyarakat juga sudah begitu tidak terkendalinya, dan adanya orang-orang dari luar Jakarta dan luar Jawa. Prioritasnya memang pada obyek vital dan sentra ekonomi," jelas Bambang mengutip penjelasan Sjafrie.

Komando tetap Sjafrie
Menurut Ketua Sub Tim Kesaksian TGPF itu, TGPF banyak mendapatkan gambaran dari pertemuan dengan Sjafrie, khususnya mengenai prosedur keamanan, dislokasi pasukan, dan hal-hal yang menjadi kendala. "Tetapi kami belum mau menyimpulkan sebelum keseluruhan sub tim testimoni ini mendapatkan seluruh penjelasan, keterangan atau klarifikasi dari pejabat yang pada waktu itu terlibat dalam pengamanan. Kami juga menanyakan koordinasi dengan kesatuan lain, dan pemda, dan ini juga terjawab semua dengan data yang lengkap sekali," tambahnya.

Ditanya apakah ada keadaan kekurangan pasukan pada saat kerusuhan tersebut, Bambang menjawab, Sjafrie tidak menyebutkan soal kekurangan pasukan tersebut. Pada saat kerusuhan meletus, komando pengendalian keamanan tetap dipegang Sjafrie sebagai Panglima Komando Operasi.

"Sementara ini kami anggap cukup, baik dari segi hukum, prosedur, bahkan kodal (komando pengendaliannya), dan beliau secara lugas dan gamblang menceritakan apa adanya sehingga bagi kita lebih mudah untuk menyambung laporan dari kanan-kiri yang harus kami sambungkan," ungkap Bambang. Katanya, pertemuan dengan Sjafrie itu masih akan disambung dengan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk lebih memperdalam.

Di pihak lain, menurut anggota TGPF itu, konsultasi dengan beberapa pihak lainnya masih harus dilakukan TGPF karena suatu sistem keamanan tidak berdiri sendiri, namun terdiri dari suatu rangkaian dari seluruh komponen yang ada di Jakarta pada waktu itu maupun tempat lain yang mempunyai tanggung jawab sesuai bidangnya masing-masing.

"Tinggal nanti menyambungnya seperti permainan puzzle. Pintar-pintarnya menyambunglah. Kalau yang menyambung tidak pintar, bisa saja mozaik-mozaik itu bertentangan. Bukan berarti menjadi satu itu tidak ada masalah, namun soal deteksi dini dan lanjutannya harus dilihat di mana kendalanya," jelas Bambang.

Ia menambahkan, dalam pertemuan itu Sjafrie sangat antusias ingin membantu lancarnya tugas TGPF supaya semua masalah bisa terungkap keseluruhannya. "Pertemuan ini sesuai dengan SKB pendirian TGPF dan tempatnya bisa di mana saja. Karena beliau memilih rumah kami, ya tidak ada masalah," tandas Bambang.

Usut orang hilang
Sementara itu, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir, menilai pertemuan TGPF dengan Sjafrie sebagai suatu langkah maju dari ketertutupan pemerintah atas berbagai tuntutan pengusutan dan pertanggungjawaban atas peristiwa kerusuhan Mei tersebut.

Namun, tambah Munir, Kontras juga mengingatkan TGPF bahwa pada saat kerusuhan 13-15 Mei telah terjadi pula penghilangan orang sehingga TGPF pun perlu membongkar kasus orang hilang ini. Kontras meminta pengusutan kerusuhan haruslah dipandang tidak terpisah dari upaya membongkar dan menuntut pertanggungjawaban dalam kasus penghilangan orang pasca-kerusuhan.

"Puspom ABRI pun bertanggung jawab mengusut tuntas kerusuhan dan segala bentuk tindakan melawan hukum yang dilakukan aparat sepanjang kerusuhan itu, serta mengusut secara tidak terpisah penghilangan orang pasca-kerusuhan," tandas Munir.

Dalam catatan Kontras ada empat nama orang hilang yang berdasarkan hasil penelitian sempat diambil aparat pasca-kerusuhan, yaitu Yadin Muhidin (25), Hendra Hambalie (19), Ucok Munandar Siahaan (22), dan Abdun Nasir SE (33). (oki/ssd)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 268 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org