Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
MAHMIL BAGI PRABOWO BUKAN BASA-BASI

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 26 Agustus 1998

MAHMIL BAGI PRABOWO BUKAN BASA-BASI

Jakarta, Kompas
Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalaludin mengutarakan, kemungkinan diajukannya Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR dan Kolonel (Inf) Chairawan ke Mahkamah Militer (Mahmil) bukan sekadar basa-basi politik. Tertundanya pengajuan 11 orang tersangka prajurit Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) ke Mahmil saat ini justru menunggu pemeriksaan lanjutan terhadap ketiga perwira tinggi tersebut.

Dikatakan, hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) selanjutnya akan menjadi bahan bagi Puspom untuk melaksanakan kelanjutan penyidikan. Namun, Syamsu membantah isu yang muncul bahwa 11 orang tersangka kasus penculikan ini menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). "Yang bilang itu siapa. BAP itu belum selesai karena masih harus dilengkapi dengan berbagai faktor. BAP belum selesai kok sudah menolak menandatangani," kata Syamsu kepada wartawan, Selasa (25/8), di Markas Puspom ABRI Jakarta.

"Puspom ABRI sebenarnya telah melakukan pemeriksaan tahap pertama terhadap ketiga perwira tersebut, tetapi itu untuk masukan bagi DKP. Kami akan mengadakan pemeriksaan lanjutan terhadap ketiga perwira ini untuk melengkapi berkas yang akan diajukan ke Mahmil nantinya," tuturnya.

Dikatakan, kemungkinan untuk mengajukan Prabowo, Muchdi dan Chairawan ke Mahmil tidak tertutup selama kasus ini masih terus disidik oleh Puspom ABRI. "Adanya sanksi administratif bagi mereka bertiga oleh Menhankam/Pangab dapat dijadikan indikasi bahwa ada tindakan pidana yang dilakukan, entah itu berupa penculikan, penyekapan, atau penganiayaan. Tapi penyidikan terhadap itu 'kanperlu dilaksanakan secara bertahap, proporsional, dengan tetapmenghargai dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," ujarnya.

Menurut Syamsu, sekarang ini Puspom sedang melakukan pemeriksaan lebih cermat terhadap 11 orang tersangka dari Kopassus, yang hingga kini diduga kuat sebagai pelaku penculikan dan penganiayaan terhadap sejumlah aktivis. "Untuk itu saya minta semua

pihak yang terlibat dalam masalah ini, baik itu Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) maupun para korban penculikan untuk memberikan masukan yang terperinci kepada Puspom.Ini akan sangat membantu Puspom untuk segera melengkapkan berkas pemeriksaan untuk selanjutnya diajukan ke Mahmil," katanya.

Saat ini, kata Syamsu, yang masih dikategorikan sebagai orang hilang ada 12 orang, dengan rincian tiga orang yang hilang karena kasus kerusuhan dan sembilan lainnya hingga kini masih diduga sebagai korban penculikan. "Saya tidak berani mengatakan bahwa mereka masih ada atau bagaimana. Sampai sekarang kita masih mengusut dan

menyelidikinya. Yang pasti, di tempat kejadian perkara (TKP), terutama di Cijantung (Markas Kopassus -Red) sudah kosong. Ini tentunya menjadi pekerjaan berat bagi kami," katanya.

Informasi baru
Menurut Syamsu, pengakuan Prabowo bahwa jumlah orang yang telahdiculik sebanyak sembilan orang, merupakan informasi baru bagi Puspom ABRI karena sebelumnya ke-11 prajurit Kopassus yang diperiksa dan ditahan Puspom ABRI hanya mengakui penculikan terhadap empat orang. Puspom akan terus mengembangkan hasil DKP dan mencari tahu apakah ada unsur pidana dalam keterlibatan Prabowo pada kasus penculikan sejumlah aktivis tersebut.

"Sekarang 'kan Prabowo mengakui sembilan, makanya kita perlu mendalami lagi. Kita minta kalau ada masukan lain segeralah berikan, misalnya dari saksi-saksi korban," ungkap Prabowo.

Sementara itu, Koordinator Badan Pekerja Kontras Munir meminta, agar Puspom ABRI mengumumkan hasil penyelidikannya sendiri, dengan tidak berpegang pada hasil keterangan dari para tersangka semata, tetapi juga mendalami keterangan saksi-saksi.

"Sampai saat ini terkesan Puspom hanya mengungkapkan apa-apa yang diperolehnya dari tersangka, misalnya pengakuan bahwa telah menculik empat orang saja atau pengakuan Prabowo yang menculik sembilan orang. Padahal, saksi-saksi korban jelas-jelas mengatakan bertemu dengan Herman Hendrawan, Yani Afri, Sonny, dan lainnya. rtinya, jumlah yang diculik itu bukan hanya sembilan orang yangsudah dilepas itu," tegas Munir.

Menurut Munir, Puspom sebagai lembaga penyidik tidak boleh mengambil posisi tidak mempercayai keterangan saksi-saksi korban, padahal jelas keterangan saksi-saksi korban itu bisa menjelaskan banyak hal dalam kasus penculikan yang kemungkinan juga tidak "dibuka" oleh para tersangka penculiknya.

Disidik polisi
Sementara itu pakar hukum pidana Prof Dr Loebby Loqman mengatakan, karena Prabowo sekarang sudah berstatus sipil, dengan sendirinya aparat penyidik Kepolisian RI dapat melakukan tindakan lanjutan, yaitu dengan melakukan penyidikan terhadap Prabowo untuk selanjutnya diteruskan ke pengadilan.

"Yang ditunggu masyarakat 'kan memang terwujudnya penegakan hukum. Jadi, dalam kasus penculikan sejumlah aktivis yang diduga melibatkan Prabowo, ada baiknya aparat kepolisian bekerja sama dengan pihak kejaksaan mengambil tindakan konkret. Yakni memanggil dan memeriksa Prabowo serta mencari alat-alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dimaksud. Selanjutnya, kalau memang mungkin ajukan segera Prabowo ke pengadilan," tandasnya.

Loebby menilai, bukan mustahil kebijakan Menhankam/ Pangab memberhentikan Prabowo, yang juga mantan Danjen Kopassus tersebut, dalam rangka memberi keleluasaan kepada pengadilan nonmiliter membuktikan keterlibatan jenderal berbintang tiga itu dalam kasus penculikan aktivis. "Sebab itu, aparat kepolisian sepatutnya proaktif menanggapi harapan masyarakat," tegasnya. (ama/oki/fan)



Kasus terkait Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 341 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org