Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
SEHARUSNYA LANGSUNG KE MAHMIL

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 25 Agustus 1998

Jakarta, Kompas
Desmond J Mahesa - salah seorang korban penculikan - merasa heran dengan keputusan Panglima ABRI. Ia malah menduga, jangan-jangan ada kekuatan yang luar biasa, yang tidak bisa disentuh publik. Buktinya, ketiga perwira tinggi itu tidak langsung dibawa ke Mahkamah Militer (Mahmil).

"Sebagai korban, saya melihat kok bisa begini? Kita sulit dong untuk maju karena kesalahan masa lalu ditutupi untuk kepentingan kelompok. Seharusnya, ketiga perwira tinggi itu langsung dibawa ke Mahmil. Institusi ABRI sempat terpuruk 'kan karena tidak adanya keterbukaan dan kejujuran," tegasnya ketika dihubungi di Jakarta, Senin (24/8).

"Kita mungkin terlalu banyak berharap selama ini akan adanya kejujuran. Makanya, ke depan jangan berharap terlalu banyak," ujar Desmond lagi dengan nada pesimis, ketika ditanya tanggapannya tentang keputusan Panglima ABRI.

Nada pesimis juga terlontar dari ayah kandung Petrus Bimo Anugerah, DT Utomo Rahardjo, yang sampai saat ini terus berharap ada kepastian mengenai nasib anaknya yang telah hilang sejak akhir Maret lalu. Ia mengaku tidak terlalu emosional mendengar putusan Panglima ABRI itu. Namun Utomo makin tidak terlalu percaya terhadap hukum.

"Kita mengharapkan kepastiannya. Yang penting buat kami bukan DKP (Dewan Kehormatan Perwira) atau apa pun. Yang penting, soal nasib anak saya dan yang senasib itu dijawab," tuturnya.

Sebab itu, Utomo menyatakan akan terus mempertanyakan hal itu kepada Panglima ABRI dan Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI. "Mohonlah juga kepada yang sepuluh (anggota Kopassus yang tengah diperiksa Puspom ABRI) itu. Kalau diperiksa, ya bisa memberikan jawaban di mana anak-anak kami itu," tuturnya.

Koordinator Badan Pekerja Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Munir, menyatakan, tidak melihat adanya langkah maju ABRI dalam proses penegakan hukum secara transparan dan bertanggung jawab.

Karena itu, Kontras mendesak Puspom ABRI untuk segera menjalankan fungsinya sebagai institusi penyidik yang wajib memeriksa ketiga Pati itu sebagai tersangka. Panglima ABRI juga diharapkan tidak menghalangi proses penegakan hukum dalam menindaklanjuti hasil-hasil pemeriksaan awal.

Yang lebih mendesak bagi Kontras adalah agar Pangab segera melepaskan korban penculikan yang sampai saat ini belum kembali ke keluarganya. "Tindakan menculik, menghilangkan orang, dan merampas kemerdekaan orang bukan hanya masalah intern ABRI, melainkan menyangkut keselamatan dan kemerdekaan orang lain. Karena itu, Puspom ABRI harus segera memeriksa pidananya untuk dilanjutkan ke Mahmil.

Kalau itu tidak dilakukan, ABRI tidak melakukan reformasi sebagaimana ang diklaimnya sendiri," tandas MM Billah dari Dewan Penasihat Kontras.

Menurut Munir, sembilan orang yang diakui Prabowo telah diculik tampaknya menunjuk pada sembilan korban penculikan yang kini telah kembali. Itu menunjukkan adanya upaya untuk tidak mengakui bahwa 12 orang lainnya adalah korban penculikan juga.

Mengecewakan
Abdul Hakim Garuda Nusantara, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), juga mengharapkan agar Puspom ABRI segera memeriksa Prabowo. Hal senada diucapkan pengajar FH-UI Dr Kastorius Sinaga, J Kristiadi dari CSIS, praktisi hukum Luhut MP Pangaribuan, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) RO Tambunan, mantan Sekjen Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia

(Ismahi) Asep Wahyuwijaya, anggota Komnas HAM Mayjen (Purn) Samsudin dan Albert Hasibuan, serta Ketua F-PP DPR Zarkasih Nur dan Wakil Ketua F-KP DPR Abu Hasan Sazili. Mereka dihubungi secara terpisah, Senin.

Sinaga berpendapat, keputusan Pangab itu merupakan langkah awal untuk memuaskan tuntutan masyarakat. Namun melihat adanya indikasi yuridis seperti diungkap para korban, yang sekaligus mencerminkan adanya pelanggaran HAM, maka penyelesaian secara yuridis memang sangat diperlukan.

Tambunan menilai, sikap pimpinan ABRI belum menunjukkan adanya keinginan ABRI menuntaskan masalah. "Seharusnya, pimpinan ABRI langsung menyerahkan berkas ketiga perwira tinggi itu ke Oditurat Militer. Yang sekarang terjadi masih belum menyentuh rasa keadilan rakyat," kata Tambunan.

Pangaribuan menyatakan, harapan masyarakat dalam pemeriksaan oleh DKP bukan hanya pemecatan Prabowo. "Tapi persoalan ini lebih ke penegakan hukum. Harus ada penjelasan soal peran Prabowo dalam kasus ini. Perlu ada klarifikasi yang jelas dan tuntas soal peran ketiga perwira ABRI itu," katanya.

Samsudin yang pernah bertugas di lingkungan Kopassus malah berpendapat, keputusan mengakhiri dinas kemiliteran Prabowo justru akan menimbulkan kesulitan bagi proses hukum secara militer. "Bisakah orang sipil di-Mahmil-kan?" tanyanya. (Tim Kompas)



Kasus terkait Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 341 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org