Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Munir tentang Aceh : ADA UPAYA PROVOKASI MEMBAKAR BUKTI BANGUNAN POSKO TENTARA

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 24 Agustus 1998

Jakarta, Kompas
Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang kini berada di Aceh, perlu segera mengalihkan perhatiannya pada pencegahan upaya penghilangan sejumlah barang bukti peninggalan DOM (Daerah Operasi Militer) di sejumlah tempat di Aceh. Setelah membuktikan adanya kuburan massal korban DOM, Komnas juga perlu segera menaruh perhatian terhadap para korban dan keluarga korban semasa DOM, serta menuntut pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dengan terjadinya pelanggaran berat HAM semasa DOM.

Hal itu disampaikan Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir, hari Minggu (23/8) di Jakarta, menanggapi temuan tim Komnas HAM tentang adanya kuburan massal korban penerapan DOM di Aceh.

Munir menjelaskan, berdasarkan laporan tim Kontras Aceh, belakangan ini terlihat adanya upaya provokasi oleh pihak-pihak tertentu terhadap masyarakat untuk membakar bekas-bekas posko tentara yang diketahui menjadi salah satu tempat penahanan dan penyiksaan sejumlah warga Aceh.

"Hal itu sudah terjadi di sekitar Aceh Pidie, ada dua posko sudah dibakar yang oleh masyarakat di sana disebut rumah gedong. Jika dibiarkan, ini tentu akan menyulitkan upaya mencari sejumlah mayat atau korban DOM lainnya yang berdasarkan informasi banyak juga yang disembunyikan di 'rumah-rumah gedong' tersebut," ungkapnya

Identifikasi
Munir menambahkan, tujuan dan misi tim Komnas HAM ke Aceh sementara ini yang jelas baru membongkar dan membuktikan adanya kuburan massal. Padahal, sebaiknya diidentifikasi apa-apa saja persoalan yang dihadapi masyarakat Aceh selama penerapan DOM, persoalan mana yang terlebih dulu perlu diupayakan, di samping perlu pula mengindentifikasikan siapa yang harus bertanggung jawab.

"Jangan sampai pembongkaran kuburan massal ini membuat perhatian semua orang teralihkan dari begitu banyaknya masalah yang dialami para korban. Kita juga harus menuntut lebih jauh komitmen pemerintah terhadap korban dan keluarga korban, serta mereka yang sampai saat ini dinyatakan hilang," jelasnya.

Mengenai keberadaan kuburan massal korban DOM di Aceh, Munir sejak awal memang tidak meragukannya. Dia bahkan menyebutkan jumlah kuburan massal itu puluhan, tersebar di berbagai tempat terutama tiga kecamatan yang menjadi "pusat" DOM, yaitu Aceh Utara, Aceh Pidie dan Aceh Timur. Namun, menurut dia, saat ini lebih penting merehabilitas para korban

yang masih hidup dan keluarga-keluarga korban serta masyarakat Aceh pada umumnya dari trauma DOM, membebaskan mereka yang diculik dan kini masih hidup, serta para tapol/napol (tahanan politik/narapidana politik) Aceh.

Lepaskan
Sehari sebelumnya, Sekjen Komnas HAM Baharuddin Lopa meminta Pemda Dati II Aceh Utara beserta jajaran Muspidanya segera melepaskan narapidana politik kasus Aceh. "Semua yang masih ditahan harus segera dibebaskan asal napol tersebut tidak terbukti melakukan atau terlibat tindak kriminal," kata Lopa, seperti dikutip Antara, seusai pertemuan dengan Bupati dan Muspida Dati II terkait.

Dalam kesempatan itu Lopa juga mengimbau agar masing-masing pihak tidak perlu ada balas dendam, karena tidak akan menyelesaikan masalah, di samping menekankan agar semua yang terjadi di Aceh harus tetap diupayakan secara hukum.

Sedang untuk para janda dan anak yatim akibat tindak kekerasan selama operasi "Jaring-Jaring Merah" (1989-1998), Komnas HAM meminta Pemda Aceh Utara agar segera megusahakan bantuan darurat. "Kita minta Pemda mengusahakan bantuan kepada para korban untuk selama tiga bulan, agar penderitaan mereka tidak diperpanjang," tambah Lopa. (oki/fan)


Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 485 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org