Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Soal Pelanggaran HAM di Aceh : PERMINTAAN MAAF PANGAB BELUM CUKUP

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 18 Agustus 1998

Jakarta, Kompas
Permintaan maaf Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia di DI Aceh dinilai belum cukup. Permintaan maaf itu tidak menjelaskan apa-apa saja kesalahan yang telah diperbuat ABRI selama menggelar operasi militer di kawasan tersebut.

Demikian dikatakan Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir pada diskusi panel "Dampak Operasi Militer di DI Aceh", Sabtu (15/8), di Jakarta.

Munir yang belum lama ini berada di Aceh mengingatkan, pencabutan daerah operasi militer (DOM) belum menjadikan persoalan Aceh selesai. Ditegaskan, permintaan maaf dari Pangab tidak menjelaskan apa saja kesalahan yang telah diperbuat ABRI, sehingga tidak jelas juga apa yang harus diintrospeksi. Di sisi lain, pemerintah pun tidak berupaya mencari data soal korban-korban Aceh, misalnya, sehingga siapa yang harus direhabilitasi pun tidak jelas. Atas dasar itu, permintaan maaf pemerintah disertai kehendak melakukan rehabilitasi perlu dilakukan. Itu penting untuk membangun kembali Aceh, paling tidak kepercayaan masyarakatnya terhadap pemerintah.

Menanggapi niat beberapa orang Aceh untuk membawa masalah Aceh kepada lembaga internasional, menurut Munir, upaya itu merupakan salah satu alternatif yang perlu didorong. Jika melihat kadar pelanggaran HAM di Aceh, sudah sepantasnya bila didatangkan special rapporteur dari Komisi HAM PBB ke wilayah itu. Dengan adanya tekanan internasional yang lebih kuat, perbaikan keadaan di Aceh akan lebih terdorong karena semua pihak menaruh perhatian besar ke Aceh.

Rusak sendi kehidupan
Munir mengungkapkan, penerapan DOM di Aceh telah merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat, termasuk hubungan antara orang per orang, bahkan antara ibu dan anaknya. Rasa takut yang mendalam dan kecenderungan penggunaan pola kekerasan turut menjalar di tengah masyarakat. Upaya rehabilitasi secara mental dan spiritual inilah yang harus mendapatkan perhatian serius, selain rehabilitasi kehidupan fisik masyarakat Aceh, misalnya soal kehidupan para janda dan pendidikan anak-anak yang kehilangan orang tuanya semasa pemberlakuan DOM.

"Butuh waktu lama untuk mengembalikan masyarakat Aceh ke identitas aslinya yang dulu, karena penerapan kekerasan yang teramat kuat semasa DOM telah mengubah karakter masyarakat Aceh secara mendasar. Ini harus menjadi perhatian kita semua dan harus mendapat perhatian segera, sehingga masyarakat Aceh bisa membangun kembali kehidupannya dengan baik," jelas Munir.

Untuk mengembalikan sendi kehidupan masyarakat Aceh tersebut, Munir menolak kehadiran bentuk militerisme di seluruh wilayah Aceh. (oki )


Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 329 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org