Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
DOA BERSAMA DI ACEH

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 15 Agustus 1998

Banda Aceh, Kompas
Ratusan ribu jamaah sejumlah mesjid di Aceh hari Jumat (14/8) mengadakan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara, serta terwujudnya rasa aman dalam masyarakat Aceh pasca pencabutan status DOM (Daerah Operasi Militer). Mereka juga mengadakan sujud syukur seusai melaksanakan shalat Jumat. Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta orang atau kelompok tertentu yang terlibat langsung melakukan tindakan di luar batas kemanusiaan untuk bertobat seutuhnya (taubatan nasuha).

Sementara Ketua DPRD tingkat I Aceh, Mayjen TNI (Purn) HT Djohan mengemukakan, masyarakat Aceh berharap agar ABRI bijaksana mengusut berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama operasi militer berlangsung di sana.

"Jangan salahkan pihak lain. Yang namanya operasi militer itu yang bertanggung jawab penuh tetap pimpinannya," kata HT Djohan, Kamis (13/8). Ia menambahkan, dalam ABRI, sangat mudah menyelidiki suatu bentuk kesalahan yang dilakukan anggotanya. Pertama, diteliti sebuah perintah untuk suatu aksi berasal dari siapa. Lalu, pelaksanaannya di lapangan bagaimana.

Ketika ditanya apakah dengan permintaan maaf Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto di Lhokseumawe hari Jumat pekan lalu persoalannya dianggap selesai, Djohan mengatakan, tidak. Pencabutan DOM dan penarikan pasukan non-organik di Aceh merupakan sebuah langkah awal yang bagus untuk mengakhiri penderitaan rakyat yang hak asasinya tertindas selama ini.

Secara terpisah Koordinator Badan Pekerja Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Munir, hari Jumat, di Jakarta mengatakan, pencabutan status DOM di Aceh sampai kini belum disertai dengan perubahan fundamental tentang pola pendekatan terhadap masyarakat. (oki/nj)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 516 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org